.webp)
Negara-negara Barat melayangkan peringatan kepada Suriah terhadap kemungkinan bangkitnya kelompok teror Islamic State (ISIS). Risiko itu menguat jika pemerintah di Damaskus dan pasukan Kurdi di timur laut gagal menutup celah keamanan, terutama di kamp-kamp penahanan yang menampung ribuan militan dan simpatisan ISIS.
Dalam pernyataan bersama, Prancis, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat menyerukan agar "setiap kevakuman keamanan" dihindari dan upaya internasional dalam memerangi ISIS tetap dipertahankan. Hal ini dilatarbelakangi ketegangan yang terjadi di timur laut Suriah, setelah Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi Kurdi telah menarik diri setelah menghadapi tekanan militer pasukan pemerintah Suriah.
Selama bertahun-tahun perang saudara, otoritas Kurdi membangun sejumlah fasilitas penahanan bagi militan ISIS. Sekitar 9.000 orang—termasuk perempuan dan anak-anak—dilaporkan ditahan di kamp-kamp tersebut. Setelah bentrokan hebat antara pasukan pemerintah dan SDF, negosiasi dibuahkan - pemerintah Suriah baru-baru ini memegang kendali kamp-kamp tawanan ISIS tersebut.
Dalam situasi yang penuh kekacauan, beberapa jihadis dilaporkan melarikan diri. Angkanya simpang siur. Pemerintah Suriah menyebut sekitar 120 orang, sementara sumber Kurdi memperkirakan hingga 1.500. Otoritas di Damaskus mengklaim telah menangkap kembali sekitar 80 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di saat bersamaan, Amerika Serikat untuk pertama kalinya memindahkan tahanan ISIS dari Suriah ke Irak. Langkah ini disebut untuk meringankan beban aparat keamanan Suriah sekaligus merespons eskalasi konflik antara pasukan pemerintah dan SDF.
AS: Menjauh dari Kurdi, mendekat ke Damaskus
Menurut laporan media, pada hari Selasa (27/01) Presiden AS Donald Trump telah melakukan percakapan telepon dengan presiden pemerintahan transisi Suriah Ahmed al-Sharaa. Bekas komandan ISIS itu menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mencegah kembalinya kelompok teroris ke Suriah.
Menurut Marcus Schneider dari Friedrich Ebert Stiftung (FES) Beirut, pemindahan tahanan ke Irak mencerminkan perubahan kebijakan Washington. Selama ini, SDF mengklaim layak mendapat dukungan internasional karena mengendalikan ribuan tahanan ISIS.
"Namun pada November 2025, pemerintah Suriah bergabung dengan koalisi anti-ISIS. Tampaknya Washington memandang bahwa pemerintah Suriah yang baru berpotensi menjadi mitra yang dapat diandalkan," kata Schneider, merujuk pada utusan khusus Trump untuk Suriah, Tom Barrack. Beberapa hari lalu Barrack menyatakan bahwa kemitraan AS dengan SDF telah rampung. Washington kini memilih mendukung upaya pemerintah Suriah dan mulai menjaga jarak dari Kurdi.
Tekanan terhadap Kurdi juga datang dari sekutu Damaskus, seperti Turki dan Arab Saudi, yang berkepentingan agar pemerintah Suriah menguasai seluruh wilayah negara itu. Namun, menurut Schneider, konsolidasi kekuasaan tersebut tidak boleh mengorbankan keamanan yang justru dapat membuka jalan bagi kebangkitan ISIS.
Keraguan terhadap pasukan pemerintah Suriah
Pemindahan tahanan ke Irak sekaligus mencerminkan keraguan Washington terhadap kapasitas pemerintah transisi Suriah. Ilmuwan politik Andre Bank dari German Institute for Global and Area Studies (GIGA) menilai AS meragukan kemampuan logistik Damaskus, sekaligus mencemaskan adanya simpati terhadap ISIS di tubuh aparat keamanan Suriah.
Marcus Schneider memiliki pandangan serupa. Pasukan pemerintah Suriah kemungkinan masih memiliki sejumlah pejuang jihadis atau pro-jihadis di dalamnya. Tidak dapat dikesampingkan adanya semacam persaudaraan ideologis. Hal ini bisa berujung pada situasi di mana sebagian anggota pasukan pemerintah Suriah tidak memberi pengawasan ketat seperti layaknya SDF. Lain halnya dengan jajaran elit politik pemerintah. "Yang menurut saya telah memoderasi ideologi mereka dalam beberapa bulan terakhir," jelas Schneider.
Tahanan yang mengalami radikalisasi
Penahanan mantan pejuang ISIS di Irak juga menyimpan risiko. Bank mengingatkan kemungkinan terjadinya konsolidasi jaringan antara tahanan lama dan pendatang baru. "ISIS justru terbentuk di penjara-penjara Irak pada dekade 2000an," ujarnya.
Ancaman serupa juga mengintai kamp-kamp yang masih berada di Suriah. Infrastruktur dasar memang tersedia, namun program pendidikan dan deradikalisasi nyaris tidak ada. Anak-anak dan remaja di kamp tersebut dinilai rentan menyerap kembali ideologi ISIS.
Seberapa besar ancaman ISIS?
Karena alasan ini, pemerintah Jerman tampaknya enggan memulangkan para tahanan berkewarganegaraan Jerman yang ditahan di kamp-kamp tersebut, kata Schneider. "Sebab jika orang-orang ini suatu hari melakukan serangan, hal itu tentu akan menempatkan pemerintah federal dalam situasi yang sangat sulit." Oleh karena itu, keterlibatan pemerintahn untuk pemulangan relatif rendah.
Namun secara keseluruhan, ancaman dari ISIS saat ini minim, kata Bank. "Hal itu karena ISIS sebagai organisasi yang beroperasi secara global sudah tidak ada lagi." Meski demikian, ancaman tersebut belum sepenuhnya hilang. "Para jihadis yang melarikan diri menjadi ancaman utama bagi penduduk sipil di Suriah dan hal ini juga perlu diawasi dengan saksama oleh otoritas keamanan Eropa."
Indonesia di era Presiden Joko Widodo menolak repatriasi gerilyawan ISIS karena pertimbangan keamanan nasional dan risiko radikalisasi di dalam negeri. Namun begitu, pemerintah mengecualikan anak di bawah umur.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh: Sorta Caroline
Editor: Rizki Nugraha
