.webp)
Venezuela telah menerima pencairan dana pertama dari penjualan minyak mentah ke Amerika Serikat (AS), di tengah perubahan sikap pemerintahan sementara di Caracas yang kini lebih kooperatif terhadap Washington, setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro beberapa waktu lalu.
Pekan lalu, pemerintah AS mengumumkan telah menyelesaikan penjualan minyak mentah Venezuela senilai US$500 juta (sekitar Rp8,48 triliun).
"Kami ingin menyampaikan bahwa dana dari penjualan minyak sudah kami terima. Dari total US$500 juta tersebut, US$300 juta (sekitar Rp5 triliun) sudah masuk," ujar Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez di Caracas, Selasa (20/01).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rodriguez mengatakan, dana awal sebesar US$300 juta (sekitar Rp5 triliun) akan digunakan untuk menopang nilai tukar mata uang bolivar yang sudah lama terpuruk. Dana itu akan dimanfaatkan untuk "menstabilkan" pasar valuta asing guna melindungi pendapatan dan daya beli para pekerja, katanya.
Meski AS sebelumnya melakukan operasi militer dan penindakan terhadap aset minyak Venezuela, transaksi ini dimungkinkan karena penjualan dilakukan di bawah pengaturan baru pascapenangkapan Maduro, dengan keterlibatan otoritas sementara di Caracas serta pengawasan pihak AS. Dalam skema ini, minyak tetap dijual ke pasar internasional, sementara hasilnya sebagian dialirkan kembali ke Venezuela.
Rincian teknis penjualan minyak tersebut belum dipaparkan secara terbuka. Namun, kantor berita Reuters sempat melaporkan bahwa minyak mentah Venezuela ditawarkan ke pasar dengan harga diskon, lebih murah dibandingkan minyak sejenis dari negara lain.
Venezuela bahas reformasi kontrak migas
Seiring masuknya dana dari penjualan minyak itu, parlemen Venezuela dijadwalkan membahas reformasi sektor minyak dan gas (migas) pada pekan ini. Pembahasannya antara lain tentang pelonggaran kendali perusahaan minyak dan gas milik negara, PDVSA, terhadap investasi baru.
Saat ini, undang-undang hidrokarbon Venezuela mewajibkan mitra asing bekerja sama dengan PDVSA, dengan kepemilikan saham mayoritas tetap berada di tangan perusahaan negara tersebut.
Otoritas Venezuela kini ingin memperluas sekaligus memformalkan skema kontrak berbasis kemitraan yang pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Maduro.
Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez, yang merupakan saudara Delcy Rodriguez, mengatakan pada Selasa (20/01) bahwa kontrak semacam itu merupakan elemen mendasar yang perlu ditegaskan dalam revisi undang-undang.
Calon investor asing mendesak adanya reformasi hukum yang mendesak di negara Amerika Latin tersebut sebelum menanamkan modal dalam jumlah besar.
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Namun, sebagian besar cadangan itu berupa minyak ekstra berat yang membutuhkan biaya besar serta teknologi rumit untuk diekstraksi.
Puluhan tahun salah kelola, minimnya investasi pada infrastruktur pengolahan minyak, serta sanksi internasional telah membatasi keberlangsungan sektor minyak Venezuela.
Militer AS sita tanker minyak terkait Venezuela di Karibia
Di sisi lain, tekanan terhadap sektor minyak Venezuela masih berlanjut. Pada Selasa (20/01), militer AS menaiki dan mengambil alih kapal tanker minyak ketujuh yang dikaitkan dengan Venezuela.
Komando Selatan AS menyebut dalam unggahan media sosial bahwa pasukan mereka mengamankan kapal tanker Sagitta tanpa insiden.
"Kapal tersebut beroperasi dengan melanggar karantina terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di kawasan Karibia, sebagaimana ditetapkan Presiden Trump," tulis pernyataan itu.
Langkah ini menjadi penindakan ketujuh sejak dimulainya kampanye Presiden Donald Trump untuk mengendalikan arus minyak Venezuela.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Hani Anggraini
Tonton juga video "Pemimpin Oposisi Venezuela Berikan Hadiah Nobelnya untuk Trump"
