.webp)
Pemilu Myanmar putaran ketiga dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/01) mendatang. Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung junta diperkirakan akan mendominasi sisa pemungutan suara tahap terakhir tersebut.
Menurut laporan Associated Press, USDP telah mengantongi total 182 kursi yang diperebutkan di majelis rendah parlemen, dari gabungan pemilu tahap satu dan dua. Pada pemilu tahap dua yang digelar 11 Januari 2026 lalu, USDP berhasil meraup 86 dari 100 kursi yang diperebutkan, demikian menurut lembaga penyiaran negara MRTV yang mengutip KPU Myanmar.
Berdasarkan konstitusi yang disusun militer, angkatan bersenjata secara otomatis memegang seperempat kursi parlemen dan tetap mengendalikan kementerian-kementerian penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlu dicatat bahwa banyak wilayah Myanmar yang tidak mengikuti pemilu karena junta tidak dapat menjamin keamanan di tengah perang saudara, sejak militer merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari 2021.
Pemilu 'tidak sejalan' dengan standar internasional?
Bagi junta, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, pemungutan suara ini bertujuan untuk memberikan legitimasi di dalam negeri dan menekan pemerintah asing, khususnya Cina dan negara-negara Asia Tenggara untuk menerima hasil pemilu dan memulihkan hubungan politik dengan junta.
Namun, ketiadaan oposisi di tengah perang yang masih berlangsung menimbulkan keraguan tentang pemilu ini dalam menghadirkan stabilitas atau legitimasi.
"Pemilu ini tidak sejalan dengan standar internasional," kata seorang juru bicara Uni Eropa (UE) kepada DW.
"UE menilai bahwa kekerasan yang terus berlangsung, pembatasan terhadap kebebasan dasar, penahanan massal, pengecualian aktor-aktor politik utama, serta konflik bersenjata yang masih berlangsung di Myanmar telah menciptakan lingkungan di mana pemilu tidak dapat berlangsung secara bebas, adil, inklusif, dan kredibel," tambahnya.
Pemilu nasional terakhir yang bermakna di Myanmar berlangsung pada 2020, ketika Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang pro-demokrasi meraih kemenangan telak. Namun dalam hitungan minggu, militer merebut kekuasaan, menahan Aung San Suu Kyi dan tokoh senior Partai NLD lainnya, serta membatalkan hasil pemilu.
Perlawanan terhadap perebutan kekuasaan oleh junta meningkat menjadi perang saudara di seluruh Myanmar, yang kini telah memasuki tahun kelima, dan belum ada tanda bahwa pemilu kali ini akan mengakhiri perang saudara tersebut atau tidak.
Menurut Special Advisory Council for Myanmar, sebuah kelompok pakar internasional independen, junta hanya menguasai kurang dari seperlima wilayah negara.
Sebagian besar partai oposisi, termasuk Partai NLD, telah dicabut status pendaftarannya dan dilarang ikut serta, sementara para pengamat pemilu dijatuhi hukuman penjara hingga puluhan tahun.
Wouter Beke, ketua delegasi Parlemen Eropa untuk hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, mengatakan kepada DW bahwa Brussel akan terus menyuarakan keprihatinan serius dan mendukung rakyat Myanmar.
"Myanmar tetap menjadi ujian krusial bagi komitmen kami terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya.
Sanksi tetap berlaku, legitimasi ditolak
UE secara konsisten menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan proses politik yang dibangun. Sejak 2021, UE telah memberlakukan beberapa jenis sanksi terhadap para pejabat dan entitas yang terafiliasi dengan junta, serta embargo senjata.
Kristina Kironska, dari Palacky University Olomouc di Republik Ceko dan pakar kebijakan UE terhadap Myanmar, mencatat bahwa sanksi UE telah diperpanjang dan tetap berlaku hingga April 2026.
"Ini menunjukkan bahwa Brussel tidak mengharapkan pemilu itu menghasilkan pembukaan politik yang layak untuk peninjauan ulang kebijakan, sehingga hampir tidak ada ruang untuk perubahan kebijakan UE dalam waktu dekat setelah pemilu," katanya kepada DW.
Akan tetapi, Brussel menghindari sanksi perdagangan menyeluruh, dengan tetap mempertahankan Myanmar dalam skema perdagangan preferensial Everything But Arms (EBA), yang memberikan akses bebas bea dan bebas kuota secara sepihak untuk semua ekspor kecuali senjata dan amunisi ke UE.
Ekspor Myanmar ke Eropa meningkat dari €2,8 miliar (sekitar Rp48 triliun) pada 2019 menjadi €4,3 miliar (sekitar Rp74 triliun) pada 2022. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.
"Setelah junta mengumumkan hasilnya, UE seharusnya merespons dengan penolakan politik yang jelas dan terpadu, dengan menegaskan bahwa pemilu ini tidak memberikan legitimasi apa pun kepada rezim militer," jelas U Linn Thant, utusan Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) untuk Republik Ceko, kepada DW.
Dibentuk pada 2021 oleh para anggota parlemen yang digulingkan dan kelompok masyarakat sipil, NUG menyerukan demokrasi federal baru yang memberikan kewenangan lebih besar kepada wilayah-wilayah minoritas etnis.
"Yang terpenting, UE harus terus menyelaraskan diri dengan posisi yang telah diambil Parlemen Eropa dan banyak mitra internasional. Bahwa krisis Myanmar tidak dapat diselesaikan melalui pemilu yang direkayasa, melainkan hanya melalui transisi demokrasi sejati," tambah Thant.
Akankah tatanan pascapemilu Myanmar layak di mata Trump?
Ketidakpastian yang lebih besar adalah apakah negara-negara lain, seperti Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, secara bertahap akan menganggap tatanan pascapemilu ini sebagai suatu 'kelayakan' untuk diajak berinteraksi.
Pada November 2025, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri status perlindungan sementara bagi warga Myanmar di Amerika Serikat. Aturan itu efektif berlaku mulai 26 Januari 2026.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem beralasan bahwa ada "kemajuan signifikan dalam tata kelola dan stabilitas" Myanmar, termasuk pemilu, yang memungkinkan para pengungsi "kembali dengan aman."
Pada Juli 2025, Tim Wakil Presiden JD Vance dilaporkan bertemu dengan kelompok industri yang mendesak Washington untuk berkompromi dengan junta demi akses terhadap unsur tanah jarang Myanmar, yang hampir seluruhnya diekspor ke rival strategis AS, Cina.
Dalam kurun waktu yang berdekatan, Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap sejumlah entitas Myanmar yang dekat dengan militer.
Bagaimana dengan sikap ASEAN?
Para pemimpin militer Myanmar telah dilarang menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi dengan ASEAN karena kegagalan mereka menerapkan rencana lima poin ASEAN 2021 untuk menangani krisis Myanmar.
Myanmar juga dicegah memegang kursi kepresidenan bergilir tahunan ASEAN 2026. Namun Malaysia, ketua tahun 2025, mengatakan bahwa kelompok tersebut akan meninjau kembali situasi Myanmar setelah pemilu.
"Penerimaan kembali junta Myanmar yang menjelma sebagai pemerintahan sipil ke dalam blok dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pertemuan politik dan diplomatik tingkat tinggi, tetapi mungkin tidak menciptakan hambatan bagi keterlibatan UE selanjutnya dengan ASEAN," kata Sabe Soe, direktur LSM Burma Center Prague, kepada DW.
Para pejabat UE yang berbicara kepada DW menegaskan bahwa Brussel tidak akan mengubah arah. "Posisi UE terhadap Myanmar didasarkan pada penilaian kami sendiri atas situasi di lapangan," papar seorang juru bicara.
Wouter Beke, ketua delegasi Parlemen Eropa untuk hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, mengatakan bahwa meskipun UE menyadari pendekatan berbeda yang diambil oleh aktor internasional lain, "posisi UE didasarkan pada konsistensi, penghormatan terhadap norma internasional, serta keyakinan bahwa stabilitas jangka panjang hanya dapat dibangun di atas legitimasi dan supremasi hukum."
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi
Editor: Prihardani Tuah Purba
Simak juga Video Anwar Ibrahim Sindir Junta Myanmar: Berhenti Membunuh-Membakar Rumah Orang
