Banyak Pemerintah Daerah di Jerman di Ambang Kebangkrutan

Belum lama ini Weissach, sebuah kota kecil dekat Stuttgart, pernah menjadi pemerintah daerah terkaya di Jerman. Kota di Jerman selatan ini dihuni sekitar 7.700 orang dan menjadi lokasi pusat pengembangan pabrikan mobil mewah Porsche. Pemerintah kota menikmati keuntungan miliaran euro Porsche melalui pajak usaha yang mengalir ke anggaran daerah.

Pada 2009, Weissach mengumpulkan pajak sebesar €20.000 per penduduk.

"Berkat Porsche, Weissach memiliki pendapatan pajak per kapita tertinggi di seluruh Jerman," ujar wali kota saat itu, Ursula Kreutel, pada 2011 ketika meresmikan perluasan fasilitas Porsche.

Keluarga yang ingin membangun rumah di Weissach mendapat bonus pembangunan sebesar €10.000 per anak dari pemerintah kota. Sebuah perpustakaan empat lantai dibangun, piano seharga €100.000 dibeli, dan ada subsidi untuk les musik privat. Namun, sebagian besar dana disimpan di bank sebagai cadangan untuk masa sulit, janji Kreutel saat itu.

Masa kejayaan telah berlalu

Kini masa sulit benar-benar datang. Industri otomotif Jerman sedang mengalami krisis terdalam dalam sejarahnya. Di Porsche saja, laba anjlok sekitar 96% pada 2025. Industri lain pun kesulitan. Pendapatan pajak yang sangat diandalkan pemerintah daerah turun tajam. Bahkan, kota dan kabupaten yang dulu makmur kini tak lagi mampu menutup pengeluaran mereka.

"Keuangan pemerintah daerah menurun drastis," kata Ralph Spiegler, Presiden Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah Jerman (DStGB), yang juga menjabat sebagai Wali Kota Nieder-Olm di negara bagian Rheinland-Pfalz.

Biaya sosial menggerus anggaran

Di Jerman, kewenangan dan tanggung jawab dibagi antara pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Pemerintah daerah menangani banyak aspek kehidupan sehari-hari sehingga memikul beban tugas pemerintahan yang besar. Mulai dari pengelolaan sampah, penyediaan air, sekolah dan taman kanak-kanak, pemadam kebakaran, olahraga dan kebudayaan, hingga sebagian besar bantuan sosial.

Menurut Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis), kota dan pemerintah daerah menghabiskan total €400 miliar (sekitar Rp6.867 triliun) pada 2024. Jumlah ini diperkirakan meningkat pada 2025 akibat kenaikan biaya pegawai dan energi. Pengeluaran terbesar berasal dari bantuan sosial.

"Kami bicara tentang peningkatan hingga tiga kali lipat dalam 20 tahun terakhir, tanpa dukungan pendanaan yang sepadan," jelas Spiegler.

Biaya layanan anak dan remaja, layanan perawatan, serta dukungan integrasi bagi penyandang disabilitas saja mencapai sekitar €38 miliar pada 2007 dan terus naik sejak itu. Pada 2027, biayanya diperkirakan melampaui €102 miliar.

Pembagian beban keuangan yang adil

Integrasi pengungsi dan migran yang telah mendapat izin tinggal di Jerman juga menjadi tantangan besar. Sekolah, penyedia kursus bahasa dan integrasi, kantor ketenagakerjaan, serta terutama kantor imigrasi bekerja hingga batas kemampuan mereka.

Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah mengusulkan cara baru untuk membagi biaya layanan sosial: pemerintah federal, negara bagian, dan daerah masing-masing menanggung sepertiga dari total pembiayaan di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah daerah ingin dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang. Saat ini, undang-undang dibuat oleh pemerintah federal dan negara bagian.

"Dengan cara ini, bukan hanya beban keuangan, tetapi juga tanggung jawab untuk mereformasi layanan sosial akan dibagi ke semua tingkat pemerintahan," kata Spiegler.

Tanggung jawab bertambah, sumber daya menyusut

Sebagian pihak bahkan menuntut lebih. Pada November 2025, para wali kota dari 16 ibu kota negara bagian Jerman menyampaikan seruan kepada pemerintah federal. Tuntutannya, setiap undang-undang yang menimbulkan biaya di masa depan bagi pemerintah daerah harus sejak awal disertai rencana kompensasi penuh. Prinsipnya, "siapa yang memerintahkan, dia yang membayar."

Dari total belanja tahunan pemerintah federal, negara bagian, dan daerah, sekitar 25% digunakan untuk tanggung jawab kota dan angkanya terus meningkat.

"Namun, pemerintah daerah hanya menerima 14% dari total pendapatan pajak," hitung Spiegler, menyebut kondisi ini sebagai sebuah ketimpangan.

Defisit keuangan pemerintah daerah terus membesar dari tahun ke tahun.

"Kami sudah menaikkan pajak daerah, pajak tanah dan pajak usaha, hingga batas maksimal yang masih bisa diterima masyarakat," ujar Spiegler.

Penghematan dan pemangkasan anggaran terjadi di mana-mana sehingga proyek pembangunan dihentikan, kegiatan budaya dan komunitas dibekukan.

Menurut Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah, investasi untuk masa depan kini nyaris tak mungkin dilakukan. Bahkan, dana untuk perawatan dan renovasi gedung yang ada pun tidak cukup. Diperkirakan dibutuhkan €218 miliar (sekitar Rp3.742 triliun) untuk memperbaiki sekolah, balai kota, taman kanak-kanak, kolam renang, jembatan, dan jalan.

Karena kota dan pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengambil utang jangka panjang untuk biaya rutin seperti gaji, pemanas, dan energi, mereka setiap hari terpaksa mengambil pinjaman jangka pendek. Namun, pinjaman ini sangat mahal.

Pemerintah negara bagian dan federal Jerman sebenarnya menyadari masalah keuangan yang dihadapi pemerintah daerah.

"Kita harus membantu pemerintah daerah," kata Kanselir Jerman Friedrich Merz dari Partai Demokrat Kristen (CDU) pada awal November lalu, merujuk pada beban layanan sosial.

Namun, pemerintah negara bagian dan federal sendiri juga sedang berjuang mengelola anggaran mereka di tengah krisis ekonomi Jerman.

Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil mengumumkan langkah-langkah bantuan bagi pemerintah daerah pada Desember 2025 tanpa memberikan rincian yang jelas.

Artikel pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Hani Anggraini

Editor: Yuniman Farid