.webp)
Juru bicara pemerintah Jerman merespons pertanyaan wartawan dengan hati-hati pada hari Senin (05/01). Selama hampir 40 menit, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer dan juru bicara pemerintah Sebastian Hille menjawab pertanyaan tentang Venezuela di Konferensi Pers Federal di Berlin.
Mengapa Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dari Uni Demokrat Kristen (CDU) konservatif tidak menyebut tindakan militer AS pada hari Sabtu (03/01) sebagai pelanggaran hukum internasional, wartawan ingin tahu, seperti yang diyakini banyak ahli. Pada hari Sabtu tersebut, tentara AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di ibu kota Venezuela dan membawanya ke AS untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme.
Hille membacakan pernyataan yang mengkritik keras pemimpin yang ditangkap, "Maduro telah membawa negaranya ke perairan berbahaya dalam beberapa tahun terakhir." Pernyataan itu juga mengatakan bahwa masa jabatan Maduro sebagai presiden adalah hasil dari pemilu yang dimanipulasi, yang merupakan salah satu alasan mengapa Jerman tidak pernah secara resmi mengakui pemerintahan Maduro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara pemerintah Jerman itu pun kemudian menyatakan, "Kanselir menekankan bahwa semua pihak, termasuk AS, harus menghormati hukum internasional. Ini berlaku secara eksplisit untuk kedaulatan negara dan integritas wilayah." Kata-kata ini dipilih dengan hati-hati untuk menghindari secara eksplisit menuduh AS melanggar hukum internasional.
Bagaimana Jerman merespons penangkapan Maduro oleh AS?
Akhir pekan lalu, Jerman juga terlibat dalam upaya merumuskan respons dan penilaian Eropa terhadap keputusan pemerintah AS untuk menangkap Maduro. Hasilnya adalah sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu (04/01) dan ditandatangani oleh 26 negara UE, tidak termasuk Hongaria.
Dalam pernyataan itu, kepala urusan luar negeri UE Kaja Kallas menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kehendak rakyat Venezuela tetap menjadi satu-satunya cara bagi Venezuela untuk memulihkan demokrasi, tambahnya.
UE telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi sebagai presiden yang dipilih secara demokratis.
Kanselir Merz menghindari membuat pernyataan jelas. Pada hari Sabtu (03/01), Merz menulis di X: "Situasi hukum terkait intervensi AS kompleks. Kami meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya."
Ia menambahkan bahwa prinsip hukum internasional harus diterapkan dalam hubungan antarnegara, "Tidak boleh ada ketidakstabilan politik di Venezuela saat ini. Penting untuk memastikan transisi yang tertib menuju pemerintahan yang disahkan melalui pemilu."
Sementara, pada Senin (05/01) pagi, Menteri Luar Negeri Wadephul sekali lagi membela kanselir Merz. Di radio publik Deutschlandfunk, ia mengatakan bahwa "Maduro memimpin rezim yang tidak adil, 8 juta orang telah meninggalkan negara itu. Ada tahanan politik."
Ia menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan situasi hak asasi manusia di Venezuela sebagai sangat kritis dan bahwa proses hukum sedang berlangsung terhadap Venezuela di Pengadilan Kriminal Internasional. Wadephul mengatakan Maduro bukan presiden yang sah secara legitimasi dan bahwa kepentingan geopolitik AS juga memainkan peran dalam serangan tersebut.
Delcy Rodriguez ambil alih sebagai Presiden Interim Venezuela
Pernyataan ini dikritik karena dianggap terlalu lemah oleh beberapa politisi oposisi Jerman, yang menggambarkan aksi militer yang akhirnya membawa Maduro ke New York sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.
Katharina Dröge, pemimpin parlemen Partai Hijau, mengatakan "Intervensi AS adalah pelanggaran hukum internasional. Apa yang menghentikan kanselir untuk menyatakannya dengan jelas?"
Ia menambahkan: "Dalam situasi ini, tetap low profile adalah strategi yang bisa menjadi bencana, Tuan Merz."
Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga menjadi ketua bersama Partai Sosial Demokrat (SPD) yang condong tengah-kiri, menyebut peristiwa di Venezuela "sangat mengkhawatirkan," menambahkan bahwa "Maduro memimpin rezim otoriter yang bertahan dalam kekuasaan melalui kekerasan dan penindasan."
"Namun, ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hukum internasional," katanya.
Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang sayap kanan menggambarkan aksi AS di Venezuela sebagai bagian dari "penyelarasan ulang politik global."
Eropa membutuhkan AS dalam konflik Ukraina
Mengapa Merz dan Wadephul tidak mengatakan ini dengan begitu jelas saat ini menjadi bahan spekulasi di kalangan politik Berlin. Merz akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin UE lainnya di KTT Paris. Perwakilan dari Ukraina dan AS juga akan hadir. Seperti yang sering terjadi sebelumnya, fokus akan pada prospek perdamaian di Ukraina, di mana jaminan keamanan Amerika Serikat akan sangat penting.
Apakah itu sebabnya Jerman tidak ingin ada "bentrokan" dengan Trump soal Venezuela?
Armin Laschet (CDU), Ketua Komite Urusan Luar Negeri Bundestag, menyatakan bahwa "kebijakan luar negeri itu rumit. Anda harus mempertimbangkan realitas dunia."
Ia menambahkan bahwa jika orang Eropa menuntut Trump terkait insiden tersebut, hasilnya kemungkinan besar akan kehilangan pengaruh dalam kebijakan Ukraina.
Dengan kata lain, pemerintah Jerman tampaknya percaya bahwa saat ini bukan waktunya untuk memanas-manasi hubungan dengan AS soal Venezuela, tetapi fokus pada mencapai hasil terbaik di Ukraina.
Ambisi AS kuasai Grinlandia jadi ancaman di tubuh NATO
Sementara itu, ketegangan lain muncul di lingkup NATO dan Arktik setelah Presiden AS Donald Trump kembali menyerukan agar Grinlandia, yang merupakan wilayah otonom Denmark, berada di bawah kendali Washington.
Menyusul pernyataan itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa pengambilalihan Grinlandia oleh AS dapat berarti akhir dari aliansi militer NATO.
"Segala sesuatunya akan berhenti" jika terjadi serangan AS terhadap negara NATO lain. Para pemimpin Eropa mendukung Frederiksen tetapi menekankan bahwa AS tetap "mitra penting".
Pada hari Selasa (06/01), Frederiksen merilis pernyataan bersama dengan pemimpin Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, menegaskan bahwa sekutu Eropa meningkatkan upaya "untuk menjaga keamanan Arktik dan mencegah ancaman."
"Situasinya bukan seperti bahwa Amerika Serikat bisa menaklukkan Grinlandia. Itu tidak benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh panik. Kita harus memulihkan kerja sama baik yang pernah kita miliki," kata Nielsen saat berbicara di ibu kota Grinlandia, Nuuk.
Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, ia meminta Trump menghentikan "fantasi" tentang aneksasi Grinlandia.
"Cukup sekarang. Jangan ada tekanan lagi. Jangan ada sindiran lagi. Tidak ada fantasi aneksasi lagi. Kita terbuka untuk dialog," katanya.
"Namun, ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional."
Dukungan sekutu dan kepentingan AS di Arktik
Dalam pernyataan bersama dengan Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan mereka untuk Denmark dan Grinlandia.
"Keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting bagi keamanan internasional dan transatlantik," bunyi pernyataan bersama tersebut.
"Kami dan banyak sekutu lainnya telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi kami untuk menjaga Arktik tetap aman dan mencegah ancaman," tambahnya.
Meski ketujuh pemimpin menekankan bahwa Washington "adalah mitra penting dalam upaya ini."
Kenapa Trump berambisi rebut Grinlandia?
Pada hari Minggu, Trump menegaskan kembali pandangannya bahwa Grinlandia harus berada di bawah kendali AS, sehari setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dalam serangan AS dan dibawa ke New York untuk diadili.
"Kami membutuhkan Grinlandia," kata Trump kepada wartawan, menekankan bahwa hal ini diperlukan untuk "keamanan nasional" Washington dan mengklaim bahwa pulau itu dikelilingi "oleh kapal-kapal Cina dan Rusia."
Trump sebelumnya pernah menawarkan untuk membeli wilayah ini, sambil tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih.
Grinlandia memiliki cadangan minyak, mineral penting, dan sumber daya lain yang besar. Wilayah ini juga bisa menjadi semakin penting secara ekonomi dalam beberapa dekade mendatang karena pembukaan jalur pelayaran Arktik baru akibat mencairnya es kutub.
Grinlandia sudah menjadi basis militer AS, dan Kopenhagen menyatakan kesiapan untuk memungkinkan penempatan pasukan tambahan AS.
Pada hari Senin, penasihat senior Trump, Stephen Miller, menggambarkan Grinlandia sebagai "koloni Denmark," dan menambahkan, "Tidak ada yang akan berperang secara militer melawan Amerika Serikat mengenai masa depan Grinlandia."
Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Tezar Aditya
Editor: Rizki Nugraha
Simak juga Video Trump: Kita Butuh Greenland untuk Keamanan Internasional
