.webp)
Tahun 2026 baru saja dimulai, tetapi Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan terhadap Venezuela, menangkap pemimpinnya yang kontroversial, Nicols Maduro, dan melontarkan ancaman terhadap wilayah berdaulat lainnya, termasuk Grinlandia, wilayah otonom Denmark.
Denmark: AS "tidak punya hak untuk mencaplok" Grinlandia
Kekhawatiran di Eropa meningkat setelah unggahan media sosial terbaru dari Katie Miller, istri pejabat senior Gedung Putih Stephen Miller, serta wawancara Presiden AS Donald Trump dengan The Atlantic.
Dalam kesempatan itu, Trump mengulang klaim lamanya: "Kami memang membutuhkan Grinlandia. Kami membutuhkannya untuk pertahanan."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Minggu (04/01), Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menolak pernyataan tersebut secara tegas.
"Tidak masuk akal sama sekali bagi Amerika Serikat untuk mengambil alih Grinlandia," katanya.
"Amerika Serikat tidak punya hak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara milik Kerajaan Denmark."
Ini bukan kali pertama Trump melontarkan gagasan pengambilalihan Grinlandia. Lebih dari sekali ia menawarkan untuk membeli wilayah tersebut, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mewujudkannya. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan memicu pertanyaan tentang respons Eropa jika ancaman itu diwujudkan.
Grinlandia adalah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dan Denmark merupakan sekutu NATO Amerika Serikat. Upaya AS untuk mencaplok pulau es itu secara praktis akan mengakhiri aliansi transatlantik, menurut Jacob Funk Kirkegaard dari Peterson Institute for International Economics.
Pada Januari 2025, sebuah jajak pendapat menunjukkan sekitar 56 persen warga Grinlandia menginginkan kemerdekaan dari Denmark. Namun, survei itu juga menunjukkan bahwa opsi bergabung dengan Amerika Serikat hanya dipilih oleh sebagian kecil responden, yakni 6 persen.
Apa yang diinginkan Trump dari Grinlandia?
Trump mengaitkan ketertarikannya dengan isu keamanan nasional dan menyatakan bahwa Grinlandia "dikelilingi kapal Rusia dan Cina."
Klaim tersebut tidak benar, menurut Kirkegaard dan Michael Paul dari lembaga riset Jerman Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), kepada DW.
Meski begitu, Grinlandia memang memiliki sumber daya alam yang besar dan belum dimanfaatkan, termasuk minyak dan mineral penting, mirip dengan yang dimiliki Venezuela. Namun, pengamat menilai persoalannya melampaui bahan mentah semata.
"Baik Grinlandia maupun Denmark terbuka terhadap keterlibatan Amerika yang lebih besar," ungkap Paul. "Setahun lalu, menteri pertambangan Grinlandia menulis di The Washington Post bahwa tanpa lebih banyak investasi AS, Grinlandia akan semakin bergantung pada investor lain, bahkan Cina."
Isu ini juga bukan terutama soal akses militer. Denmark telah memperkuat pengamanan militernya di sekitar Grinlandia. Di sisi lain, AS juga bisa melakukan hal yang sama karena ada dalam kerangka perjanjian pertahanan bersama.
"Jika Trump ingin menambah jumlah pasukan AS, itu bukan masalah," kata Kirkegaard.
"Ada perjanjian pertahanan bersama antara AS dan Denmark," tambahnya.
Sebaliknya, Kirkegaard menilai motivasi Trump lebih bersifat simbolik ketimbang strategis.
"Kenyataannya, ia (Trump) sepertinya ingin membuat wilayah Amerika terlihat lebih besar di peta dunia," katanya. "Itu tidak rasional, dan pihak yang bisa menghalanginya adalah Kongres AS atau Mahkamah Agung AS."
Apa yang bisa dilakukan Uni Eropa untuk melindungi Grinlandia?
Uni Eropa sejak lama berada di posisi sulit antara menjaga hubungan dengan AS dan mengambil sikap sendiri dalam berbagai kebijakan. Setelah pernyataan terbaru Trump, pada Senin (05/01), pejabat Uni Eropa menegaskan komitmen mereka terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, terutama jika ada negara anggota yang terancam.
Sejauh ini, belum ada langkah konkret yang diumumkan Uni Eropa.
"Jika Trump memutuskan mencaplok Grinlandia secara paksa, hampir tidak ada yang bisa dilakukan dalam jangka pendek," kata Kirkegaard kepada DW.
Untuk saat ini, diplomasi tetap menjadi alat utama Eropa. Pejabat Uni Eropa mengatakan belum ada rencana pembicaraan formal dengan Washington, tetapi Kirkegaard berpendapat saluran paling efektif Brussel adalah pendekatan tidak resmi ke Kongres AS. Setiap pencaplokan atau aksi militer besar tetap memerlukan persetujuan Kongres.
Menurut Kirkegaard, para pemimpin Eropa bisa menegaskan apa yang dipertaruhkan, mulai dari runtuhnya NATO, penutupan pangkalan AS di Eropa, hingga potensi sanksi terhadap perusahaan AS yang beroperasi di wilayah Uni Eropa.
Apakah kejadian di Venezuela menjadi tanda peringatan?
Peristiwa di Venezuela memberikan dua pelajaran. Pertama, pemerintahan Trump tidak memberi tahu Kongres terlebih dahulu soal operasinya terhadap Presiden Nicols Maduro. Itu langkah yang dinilai para pengamat menguji batas kewenangan presiden. Kedua, Uni Eropa sekali lagi bereaksi dengan hati-hati, menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara terbuka mengecam sekutu terpentingnya itu.
Kasus Venezuela menegaskan betapa sulitnya memprediksi langkah Presiden AS. Di awal tahun 2026 ini, para pemimpin Eropa bersiap menghadapi tahun yang berat, di mana upaya menyeimbangkan hubungan transatlantik dengan AS bisa menjadi semakin sulit untuk dipertahankan.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Pratama Indra
Editor: Melisa Ester Lolindu
Simak juga Video Trump: Kita Butuh Greenland untuk Keamanan Internasional
