.webp)
Turki mendapatkan hak menjadi tuan rumah COP31, sementara Australia setuju memimpin jalannya perundingan konferensi, mengakhiri kebuntuan diplomatik antara dua negara terkait siapa yang akan memegang presidensi konferensi iklim PBB tahun 2026.
Awalnya, kedua negara bersaing untuk menjadi tuan rumah COP tahun depan, tetapi Turki mendapat dukungan lebih besar.
Australia mengatakan telah mengeluarkan 7 juta dolar Australia (Rp76,4 miliar) untuk mempersiapkan pencalonannya, mencerminkan keyakinan bahwa dukungan luas negara lain akan menguatkan posisinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Australia akhirnya mengambil jalan tengah dan setuju menerima penyelenggaraan acara pra-COP di kawasan Pasifik serta memimpin negosiasi selama COP31.
Konferensi ini biasanya menarik puluhan ribu peserta dan membutuhkan kerja diplomasi panjang sebelum berlangsung.
"Tentu akan menyenangkan kalau Australia bisa mendapatkan semuanya. Namun, kami tidak bisa mendapatkan semuanya," ujar Chris Bowen, Menteri Iklim Australia, pada Rabu (19/11) di COP30 Brasil.
"Apa yang kami capai ini adalah keuntungan besar bagi Australia dan Turki," kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Ia juga mengatakan masih ada beberapa hal teknis yang perlu dirampungkan.
Pemerintah Turki belum memberikan komentar mengenai kesepakatan ini.
Bagaimana kebuntuan ini terjadi dan terselesaikan?
Turki dan Australia sama-sama tidak mau mundur sehingga terjadi perebutan posisi di Belem. Jika tidak ada yang mengalah, COP31 otomatis jatuh ke Jerman karena kantor badan iklim PBB berada di negara tersebut.
Australia menawarkan penawaran sebagai COP Pasifik, bermitra dengan negara-negara kepulauan yang rentan iklim dan menyoroti ancaman kenaikan permukaan laut.
Pertemuan untuk memutuskan jalan keluar dipimpin oleh Sekretaris Negara untuk Lingkungan Jerman, Jochen Flasbarth. Ia mengatakan kepada AFP bahwa usulan tuan rumah bersama ini bersifat inovatif dan sejauh itu belum ada penolakan.
Sementara itu, Turki mengajukan pendekatan sebagai negara ekonomi berkembang yang ingin mendorong solidaritas antara negara kaya dan negara miskin, dengan fokus yang lebih global. KTT tersebut akan digelar di kota resor Antalya di kawasan Mediterania.
Walaupun Australia mendapat dukungan sangat besar dari banyak negara, aturan COP PBB mensyaratkan keputusan berdasarkan konsensus.
Pada akhirnya, solusi yang jarang terjadi pun dicapai. Turki menjadi tuan rumah konferensi yang melibatkan sekitar 200 negara, sedangkan Australia memimpin jalannya negosiasi.
Bowen mengatakan ia akan memiliki seluruh kewenangan presiden COP dalam menangani proses negosiasi, termasuk menunjuk fasilitator pendamping, menyiapkan rancangan teks, dan mengeluarkan keputusan penutup.
Seorang sumber yang mengikuti pembahasan mengatakan kepada Reuters, ada kebingungan mengenai aturan PBB karena biasanya hanya satu negara yang memimpin penuh. Namun, negara-negara peserta akhirnya menerima pembagian peran tersebut.
Seorang peneliti dari Lowy Institute, David Dutton, menilai kesepakatan ini meringankan beban penyelenggaraan bagi Australia sekaligus membuka peluang bagi Australia dan negara negara Pasifik untuk memanfaatkannya.
Laporan tambahan oleh Giulia Saudelli
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Hani Anggraini
Lihat juga Video: Indonesia akan Jalin Kerja Sama Perdagangan Karbon dengan Austria
