.webp)
Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Filipina sejak Agustus, dipicu oleh pengungkapan dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir bernilai miliaran peso. Pada Senin (17/11), lebih dari 200.000 pengunjuk rasa kembali turun ke jalan untuk hari kedua aksi anti-korupsi, menuntut akuntabilitas atas dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut.
Aksi protes ini berlangsung sejak Minggu dan akan berakhir Selasa (18/11), dengan diikuti lebih dari 600.000 orang. Demonstrasi tiga hari ini diselenggarakan oleh Iglesia Ni Cristo, gereja Filipina dengan jutaan anggota yang dikenal patuh pada arahan pemimpin mereka.
Pemicu kemarahan publik bermula pada Agustus, ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr. membeberkan hasil audit internal yang menemukan berbagai penyimpangan serius dalam proyek pengendalian banjir. Tuduhan salah kelola mencuat di tengah musim hujan dan badai yang memicu banjir di berbagai wilayah negara yang rawan bencana itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Audit mengungkap bahwa dari 545 miliar peso (sekitar Rp 154,2 triliun) anggaran sejak 2022, ribuan proyek dinilai berkualitas buruk, minim dokumentasi, atau bahkan bersifat fiktif. Beberapa proyek tercatat memiliki anggaran yang identik, meski berada di lokasi berbeda. Sementara itu, sebanyak 20% total anggaran dikuasai oleh hanya 15 dari 2.000 kontraktor terakreditasi.
Saling lempar tuduhan suap
Pengungkapan ini memicu serangkaian dengar pendapat di Kongres, namun hingga kini belum menghasilkan temuan yang jelas. Kontraktor, politisi, dan pejabat pekerjaan umum saling menuding adanya praktik suap. Marcos kemudian membentuk komisi independen yang dipimpin mantan hakim Mahkamah Agung.
Komisi tersebut telah merekomendasikan gugatan pidana dan administratif terhadap puluhan tersangka, yang mencakup anggota parlemen, dan menyerahkan sejumlah kasus kepada Ombudsman. Pemerintah telah membekukan lebih dari 6 miliar peso aset milik pihak-pihak yang diduga terlibat, dan merencanakan penyitaan.
Skandal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara dan menurunkan kepercayaan investor. Pertumbuhan ekonomi Filipina pun melambat tajam pada kuartal ketiga dan tidak mencapai target.
Menurut Sekretaris Perencanaan Ekonomi Arsenio Balisacan, percepatan pemeriksaan menyebabkan pencairan dana proyek tertunda, sehingga menahan laju pertumbuhan. Meski demikian, Marcos berjanji akan memenjarakan mereka yang bertanggung jawab sebelum Natal.
Ombudsman Jesus Crispin Remulla mengatakan bahwa sejumlah kasus sudah siap dilimpahkan ke pengadilan dan bisa diajukan mulai pekan ini. Para pemimpin demonstrasi juga bertekad melanjutkan tekanan publik, dengan aksi lanjutan dijadwalkan pada akhir November.
Seteru di lingkaran keluarga Marcos
Skandal korupsi ini ikut memicu ketegangan dalam keluarga Marcos sendiri. Presiden Marcos Jr. dituduh secara terbuka oleh kakaknya, Senator Imee Marcos, sebagai pecandu narkoba berkepanjangan.
Ia menuding kecanduan kokain sang presiden menjadi akar dari buruknya tata kelola pemerintahan, termasuk maraknya korupsi. Juru bicara presiden menepis tuduhan tersebut sebagai isu lama yang sudah dibantah berulang kali.
Dalam pidatonya pada Senin malam (17/11) di hadapan ribuan orang dari kelompok religius di sebuah taman di Manila, Senator Imee mengklaim bahwa kecanduan narkoba adiknya telah berlangsung sejak masa ayah mereka, mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr., masih berkuasa.
Wakil Menteri Komunikasi Claire Castro menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan menilai pernyataan sang senator sebagai upaya mengalihkan perhatian dari penyelidikan proyek korupsi pengendalian banjir, yang disebut-sebut bisa menyeret sekutunya di Senat.
"Senator Imee, saya berharap Anda bersikap patriotik dan membantu penyelidikan yang sedang dilakukan saudara Anda sendiri," kata Castro. "Jangan memihak dan melindungi para koruptor. Biarkan Presiden Marcos bekerja memberantas korupsi."
Komisi pencari fakta independen, komite Senat, dan sejumlah lembaga pemerintah kini menelusuri dugaan bahwa anggota berpengaruh dari Kongres dan Senat menerima komisi besar dari perusahaan konstruksi yang memperoleh kontrak proyek pengendalian banjir, proyek yang belakangan terbukti substandar, tidak selesai, atau bahkan fiktif.
Skandal ini menambah kemarahan publik di negara yang rutin dilanda banjir besar dan topan mematikan. Senator Imee juga dikenal sebagai sekutu dekat Rodrigo Duterte, pendahulu dan kritikus keras Marcos.
Editor: Rizki Nugraha
