.webp)
Jerman resmi mencabut aturan yang sebelumnya memungkinkan warga asing mendapatkan kewarganegaraan lebih cepat hanya dalam tiga tahun. Aturan ini sempat berlaku sejak 2024, tapi kini dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dari partai konservatif CSU, Alexander Dobrindt, yang menilai kebijakan itu memberikan sinyal yang keliru.
Sebelum Juni 2024, warga asing yang ingin menjadi warga negara Jerman harus menunggu minimal delapan tahun. Pemerintah yang berhaluan ideologi politik tengah-kiri yang berkuasa sejak 2021 sempat memangkas masa tunggu menjadi lima tahun, atau tiga tahun bagi mereka yang menunjukkan integrasi luar biasa. Kewarganegaraan ganda pun dibuka untuk semua.
Namun, ada syarat ketat. Untuk bisa mendapat paspor lebih cepat, seseorang harus memiliki penghasilan stabil, mampu berbahasa Jerman dengan baik, dan aktif berkontribusi dalam masyarakat,misalnya menjadi relawan di pemadam kebakaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, pemerintah baru yang berhaluan tengah-kanan dan mulai menjabat pada Mei 2025, resmi menghapus "naturalisasi turbo" ini. Kewarganegaraan ganda tetap diperbolehkan, tapi jalur cepat tiga tahun tidak lagi ada.
Khawatir "paspor Jerman jadi barang diskon"
Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menjelaskan dalam debat di parlemen Jerman (Bundestag), "Naturalisasi tentu penting untuk kohesi sosial, tapi jalur cepat memberi kesan paspor Jerman seperti barang diskon." Ia khawatir kebijakan itu justru menjadi insentif bagi imigrasi.
Menurut Jannes Jacobsen dari Pusat Penelitian Integrasi dan Migrasi Jerman (DeZIM), perubahan ini tidak akan terlalu berpengaruh.
"Inti reformasi sebelumnya adalah mempersingkat masa tunggu menjadi lima tahun, dan koalisi baru tetap mempertahankan hal itu," ujarnya.
Ia menambahkan, kemampuan finansial tetap menjadi syarat utama, dan kondisi pelamar bisa berubah sewaktu-waktu, misal kehilangan pekerjaan atau perceraian yang memengaruhi kelayakan.
Selama 15 bulan diberlakukannya jalur cepat, hanya sedikit yang benar-benar memanfaatkannya. Jacobsen memperkirakan hanya sekitar 13% warga asing memenuhi syarat bahasa dan ekonomi, dan proporsi yang juga aktif secara sosial kemungkinan jauh lebih kecil. Masalah lain adalah proses administrasi yang lambat.
"Mengajukan permohonan kewarganegaraan tidak berarti akan langsung diproses. Kantor-kantor pemerintah sering kewalahan, waktu pemrosesan bisa enam bulan hingga lebih dari empat tahun," kata Jacobsen.
Kekurangan staf dan tenaga terampil di sektor publik membuat kondisi ini sulit berubah dalam waktu dekat.
Jerman masih butuh tenaga kerja terampil
Di sisi lain, anggota parlemen Partai Hijau, Filiz Polat, menilai naturalisasi cepat tetap penting, terutama untuk tenaga kerja terampil.
"Langkah pertama pemerintah baru ini justru mempersulit akses kewarganegaraan bagi orang-orang berpendidikan tinggi dan sudah terintegrasi," ujarnya. Polat menekankan, Jerman membutuhkan tenaga kerja di rumah sakit, pusat penitipan anak, bengkel, hingga laboratorium teknologi tinggi.
Jacobsen menambahkan, solusi bagi kekurangan tenaga kerja bukan sekadar mempercepat naturalisasi, tapi juga mempermudah pengakuan kualifikasi profesional dari luar negeri, dan memastikan ketersediaan tempat tinggal terjangkau di kota besar. Pandangan ini sejalan dengan argumen Dobrindt, yang menekankan pentingnya kelas menengah yang kuat, ekonomi sehat, lapangan kerja menarik, sistem publik yang berfungsi, dan pendidikan berkualitas.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri
Editor: Agus Setiawan
Simak juga Video: Malaysia Bantah FIFA soal Dokumen 7 Pemain Naturalisasinya Palsu
