Politik Anti-Imigran Dorong Meningkatnya Rasisme di Jerman

Meningkatnya dukungan terhadap kelompok sayap kanan, ekonomi yang mandek, dan fokus politik yang terus mengarah pada isu migrasi menjadi faktor utama yang memperburuk diskriminasi rasial di negara-negara Eropa, seperti Jerman.

Tahir Della dari organisasi Initiative of Black People in Germany mengatakan kepada DW bahwa fokus politik yang berlebihan pada migrasi dikhawatirkan menimbulkan efek domino. Kemajuan yang telah dicapai Jerman selama puluhan tahun untuk menjadi negara yang lebih inklusif terhadap orang kulit hitam bisa terancam mundur.

"Kami sudah mulai merasakannya. Setiap kali muncul perdebatan soal migrasi, keberadaan orang kulit hitam dan keturunan Afrika di Jerman sering dipertanyakan," ujar Della.

Menurut laporan "Being Black in the EU 2023" dari Badan Hak Asasi Manusia Uni Eropa (EU Agency for Fundamental Rights/ EUFRA), Jerman sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Uni Eropa, mencatat peningkatan tertinggi dalam diskriminasi terhadap orang kulit hitam.

Sejak laporan itu keluar, situasi politik Jerman berubah. Setelah pemilu federal 2025, partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany/AfD) yang dikenal dengan pandangan anti-imigrannya, menjadi partai dengan suara terbanyak kedua.

Ekonomi Jerman, yang selama ini menjadi mesin industri Eropa, belum pulih sejak pandemi COVID-19. Dalam dua tahun terakhir, Jerman menjadi satu-satunya negara di kelompok G7 yang tidak tumbuh, dan diperkirakan kembali stagnan pada 2025. Kondisi ini bisa berdampak besar terhadap kehidupan warga kulit hitam.

Apakah Jerman gagal mendukung imigran?

Dari sisi ekonomi, imigran asal Afrika sub-Sahara yang sebagian besar menjadi responden kulit hitam dalam survei EUFRA, hidup dalam kondisi yang lebih sulit dibanding kelompok lain di Jerman. Tingkat pengangguran mereka mencapai lebih dari 16%, lebih dari tiga kali lipat warga negara Jerman, dan dua poin lebih tinggi dari rata-rata imigran. Pendapatan mereka juga cenderung lebih rendah.

Salah satu dari mereka adalah Arnaud de Souza, pria kelahiran Benin yang telah bekerja sebagai asisten perawat di sebuah rumah sakit di Berlin selama 10 tahun. Ia berpenghasilan sekitar €3.100 (Rp58 juta) per bulan sebelum pajak, sedikit di bawah rata-rata nasional, yaitu €3.363 (sekitar Rp63 juta) untuk posisi serupa. Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature pada Juli lalu, imigran dari Afrika sub-Sahara memiliki kesenjangan pendapatan terbesar dibanding warga Jerman keturunan asli.

De Souza bercerita kepada DW bahwa ada pasien yang menolak dirawat oleh tenaga medis kulit hitam. Menurut laporan tahun 2024 dari Kantor Federal Anti-Diskriminasi Jerman, diskriminasi rasial memang masih marak di sektor kesehatan.

Bagi de Souza, bekerja dan tinggal di Berlin terasa lebih aman dibanding pindah ke daerah lain seperti Brandenburg, meski biaya hidup di ibu kota jauh lebih tinggi.

"Dalam dunia kesehatan, tim kerja itu sangat penting," ujarnya, sambil menambahkan bahwa banyak rekan asal Afrika yang bekerja di luar Berlin menghadapi situasi yang jauh lebih berat.

Namun, keputusan tinggal di kota yang lebih mahal karena takut diskriminasi juga bisa berarti sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar sewa.

Peneliti yang meneliti kesenjangan gaji antara imigran dan warga lokal menyebut fenomena ini sebagai "sorting", yaitu imigran cenderung terkumpul di pekerjaan dengan bayaran rendah. Di Jerman, warga keturunan Afrika banyak bekerja di sektor kebersihan dan pekerjaan kasar lainnya. Negara ini juga termasuk yang paling buruk di Eropa dalam hal kesenjangan pendapatan bagi imigran asal Afrika sub-Sahara.

Perbedaan penghasilan juga bisa disebabkan oleh sulitnya pengakuan terhadap ijazah dan pengalaman kerja dari luar negeri. Selain itu, kebijakan imigrasi turut mempengaruhi siapa yang diizinkan masuk dan seberapa besar peluang mereka untuk berhasil di pasar kerja.

Diskriminasi dalam perekrutan kerja

Meskipun kesenjangan upah mulai menyempit di generasi berikutnya, termasuk bagi keturunan Afrika sub-Sahara, diskriminasi dalam proses perekrutan masih banyak terjadi di Jerman.

Menurut riset Universitas Siegen, antara 2023 hingga awal 2025, pelamar dengan nama bernuansa Afrika atau Arab menjadi yang paling jarang mendapat panggilan wawancara untuk pelatihan vokasi. Ironisnya, ini terjadi di tengah kekurangan tenaga magang di banyak perusahaan Jerman.

Diskursus publik juga bisa memperburuk diskriminasi dalam perekrutan, kata sosiolog Malte Reichelt dari Lembaga Riset Ketenagakerjaan (Institute for Employment Research) Jerman, yang ikut meneliti kesenjangan upah antara imigran dan warga lokal. "Kategori ras tertentu menjadi lebih menonjol dalam perdebatan publik, dan itu terbawa ke proses perekrutan," ujarnya.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Jerman. Di seluruh Uni Eropa, orang kulit hitam merupakan kelompok yang paling sering melaporkan diskriminasi ketika mencari pekerjaan dan Jerman kembali menempati posisi kedua terburuk.

Meski laporan seperti ini bisa memberi gambaran, data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman nyata orang-orang yang mengalaminya.

Luksemburg jadi contoh kecil yang bisa ditiru

Setelah mendapat peringkat buruk dalam laporan Being Black in the EU tahun 2017, Luksemburg, sebuah negara kecil namun makmur, tempat lebih dari 10% penduduknya lahir di luar Uni Eropa, mengambil langkah maju dengan melakukan survei nasional soal persepsi publik terhadap diskriminasi rasial dan etnis. Hasilnya dipublikasikan pada 2022, dan kini negara itu tengah menyusun rencana aksi nasional melawan rasisme.

"Rencana ini bertujuan mengambil langkah konkret untuk memerangi semua bentuk rasisme dan diskriminasi melalui penelitian, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik," ujar Frederic Docquier, ekonom asal Belgia sekaligus wakil direktur Lembaga Riset Sosioekonomi (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research/LISER).

"Kita perlu memastikan bahwa diskriminasi itu nyata, bukan sekadar persepsi," tambahnya.

Menurut Docquier, diskriminasi juga punya dampak ekonomi. "Kelompok yang terdiskriminasi membayar pajak lebih sedikit dibanding potensi mereka dan jika mereka kesulitan mendapat pekerjaan, mereka akan bergantung pada tunjangan pengangguran yang tentu membebani negara."

Sementara itu, Tahir Della berharap Jerman bisa melakukan penelitian dan pengumpulan data yang lebih menyeluruh, bukan hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga perjalanan hidup orang-orang yang mengalami diskriminasi.

"Kita perlu tahu seperti apa rasanya tumbuh dan hidup di sini, serta pengalaman yang mereka alami setiap hari," ujarnya.

Editor: Yuniman Farid