.webp)
Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Friedrich Merz menyetujui "Agenda Modernisasi" yang menargetkan pemangkasan biaya birokrasi hingga 25 persen pada 2029, memperluas layanan publik secara daring, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) di lembaga pemerintah dan pengadilan.
Rencana ini mencakup pembuatan platform online untuk bisnis ekspor yang menggabungkan informasi soal regulasi dan opsi kredit, serta mempercepat proses visa dengan bantuan AI untuk meninjau dokumen pemohon.
Menteri Digitalisasi Karsten Wildberger menyebut "Agenda Modernisasi" sebagai kelanjutan dari "Agenda High-Tech" yang dipresentasikan pada Juli lalu oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Antariksa Dorothee Bär. Dalam agenda tersebut, AI diposisikan sebagai salah satu dari enam teknologi kunci yang akan dipacu Jerman, selain bioteknologi dan mikroelektronika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri AI Unjuk Gigi
Pemerintah Jerman meluncurkan Weimatar, avatar AI dari Menteri Kebudayaan dan Media Wolfram Weimer. Weimatar bisa berbicara dalam 100 bahasa dan dipromosikan sebagai contoh "AI yang adil".
Avatar ini ditujukan untuk menjangkau audiens lebih luas di media sosial sekaligus menghemat waktu kementerian lewat pembuatan video pelatihan yang cepat dan selalu diperbarui.
Holger Hoos, Profesor AI dari Humboldt Foundation di Universitas RWTH Aachen, menilai para pengambil keputusan belum benar-benar memahami teknologi ini sehingga janji penggunaan AI yang adil dan bertanggung jawab masih diragukan.
Pada 2023, sekelompok profesor AI Humboldt, para peneliti terkemuka di bidangnya, bertemu dengan pembuat kebijakan untuk menyusun rekomendasi etis dan bermanfaat bagi penggunaan AI di pemerintahan. Mereka menekankan keputusan negara harus dipandu oleh ilmu pengetahuan, bukan kepentingan bisnis.
"Pemerintah punya kewajiban moral untuk mengikuti nasihat yang kompeten. Tidak bisa hanya mendengar industri yang sering kali punya kepentingan tertentu," kata Hoos.
Meski begitu, ia melihat langkah Menteri Digitalisasi Karsten Wildberger sebagai sinyal positif, karena fokus utama kementerian adalah memperbaiki infrastruktur digital Jerman yang masih tertinggal.
Wildberger sendiri mengingatkan Jerman bisa tertinggal jauh jika tidak cepat mengadopsi AI. "AI adalah kunci pertumbuhan masa depan dan kini sudah berjalan penuh. Teknologi ini akan mengubah dunia lebih besar, dan sudah terjadi, dibandingkan teknologi apa pun sebelumnya. Jika kita tidak memakai AI secara luas, justru lebih banyak pekerjaan yang hilang ketimbang jika kita menggunakannya dengan berani dan bertanggung jawab," ujarnya
Penggunaan AI juga meluas di tingkat negara bagian dan lokal. Di negara bagian Baden-Württemberg, misalnya, sejumlah layanan publik berbasis AI sudah diluncurkan, mulai dari penyederhanaan teks resmi hingga chatbot pemerintah di kota Ludwigsburg. Pemerintah negara bagian itu bahkan mempromosikan pemakaian ChatGPT milik perusahaan AS, OpenAI, untuk "mengoptimalkan administrasi publik."
Tren AI generatif mulai menurun
Sejumlah pertanyaan muncul, baik di media tradisional maupun media sosial, apakah pemerintah Kanselir Friedrich Merz terlalu terbuai hype AI generatif sehingga mengabaikan penerapan yang lebih praktis. Situs kebijakan teknologi Netzpolitik bahkan menuding pemerintah memperpanjang reputasi Jerman yang tertinggal dalam dunia digital. "Pemerintah sekali lagi terjebak pada hype AI generatif, justru ketika tren ini mulai meredup di tempat lain," tulis mereka.
Perusahaan dan pemerintah di berbagai negara memang sudah merasakan keterbatasan ChatGPT atau DALL-E, yang sering memberi jawaban umum dan kadang tidak akurat. Menurut pakar seperti Holger Hoos, manfaat nyata bagi warga akan tercapai jika optimisasi pengembangan model AI spesifik dikembangkan pada masalah tertentu.
"Ini jauh lebih berguna daripada sekadar bertanya ke ChatGPT. AI bisa dipakai untuk menemukan bagian birokrasi yang bisa dipangkas, sehingga menghemat waktu dan sumber daya," kata Hoos. Hal itu penting di tengah kekurangan tenaga kerja akibat populasi menua, ketika semakin sedikit orang mau bekerja di administrasi publik dibanding industri yang menawarkan imbalan lebih besar.
Hoos memperkirakan, dalam 10 tahun ke depan teknologi AI akan dipakai di semua lembaga publik dan di setiap tingkat pemerintahan. Beberapa model AI sudah mulai diuji di Jerman, termasuk proyek percontohan di Köln untuk perencanaan kota dan manajemen lalu lintas, di München untuk sistem pengumpulan sampah, serta di Heidelberg untuk deteksi dini penyakit di rumah sakit.
Namun, pakar hukum dan etika tetap mempertanyakan apakah penerapan AI di semua level pemerintahan dilakukan dengan pengawasan dan pertimbangan risiko yang memadai, terutama dalam bidang sensitif seperti kesehatan, peradilan, dan imigrasi. "AI bisa menjadi alat bantu dalam pemeriksaan awal atau kasus standar. Namun tinjauan manusia tetap mutlak, terutama dalam kasus yang tidak biasa atau menyangkut hak dasar," tulis mahasiswa hukum Jan Christian Swoboda di laman hukum LTO.
Kedaulatan Teknologi Jerman dipertanyakan
Regulasi perlindungan data di Jerman sangat ketat, khususnya untuk penerapan AI di sektor publik. Data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan dan harus terlindungi dari akses tidak sah, kehilangan, atau perusakan. Warga juga berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang mereka dan untuk tujuan apa, serta meminta penghapusan data yang diperoleh secara tidak sah.
Hoos mengingatkan bahwa meski dijanjikan "kedaulatan digital" lewat cloud berbasis Jerman, kesepakatan antara OpenAI (pencipta ChatGPT) dan raksasa perangkat lunak SAP justru menimbulkan ketergantungan pada aktor asing yang belum sepenuhnya bisa dipercaya. Tidak ada jaminan apakah OpenAI akan mendapat akses atas data yang dihasilkan model SAP atau tidak.
"Ini menyangkut uang publik yang seharusnya tidak dipakai untuk teknologi Amerika yang masih diragukan, melainkan untuk membangun kemampuan AI di tingkat Jerman dan Uni Eropa," ujar Hoos.
Jika sesuai dengan "Agenda High-Tech" Menteri Dorothee Bär, Jerman ingin menjadi pemimpin AI yang terintegrasi ke rumah tangga, kesehatan, bahkan sistem peradilan, para pakar menekankan bahwa kemandirian teknologi adalah syarat mutlak.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu
Editor: Muhammad Hanafi
Simak juga Video: Langkah Korsel Wujudkan Ambisi Pusat AI di Asia
