Anutin Jadi PM Thailand, Dinasti Shinawatra Angkat Kaki

Parlemen Thailand pada Jumat (5/9) memilih politisi veteran sekaligus taipan konstruksi Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru, lapor kantor berita Reuters. Pemilihannya mengakhiri dominasi dinasti Shinawatra yang selama dua dekade terakhir mendominasi peta kekuasaan di Bangkok.

Menurut penghitungan yang disiarkan langsung televisi nasional, Anutin, pemimpin Partai Bhumjaithai, memperoleh lebih dari 247 suara dari 492 anggota aktif Dewan Perwakilan Rakyat - cukup untuk melampaui ambang batas mayoritas.

Hasil ini masih menunggu sertifikasi resmi, namun pemerintahan baru diperkirakan akan dilantik dalam beberapa hari mendatang setelah menerima pengesahan dari Raja Maha Vajiralongkorn.

Dari kabinet ke kursi perdana menteri

Anutin, 58 tahun, sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri. Namanya melejit setelah mendorong legalisasi ganja pada 2022, meski kebijakan itu kemudian diperketat hanya untuk penggunaan medis. Dia juga dikenal ketika mengepalai penanganan pandemi Covid-19, meski sempat dituding lamban dalam mendatangkan pasokan vaksin.

Pada 2023, Anutin bergabung dalam pemerintahan koalisi Pheu Thai di bawah perdana menteri Srettha Thavisin, sebelum pemerintahannya diguncang kasus etika. Setelah Srettha dilengserkan, putrinya, Paetongtarn Shinawatra, menggantikan kursi perdana menteri.

Kekuasaannya bertahan hingga tanggal 29 Agustus lalu, ketika Mahkamah Konstitusi mencopot Paetongtarn karena melanggar etika.

Dia didakwa karena terungkap melakukan percakapan rahasia dengan penguasa Kamboja Hun Sen, di mana Paetongtarn malah bersuara kritis terhadap militer sendiri. Padahal, kedua negara sedang bertikai di perbatasan yang memicu konflik bersenjata berdarah selama lima hari pada Juli.

Anutin, yang saat itu masih bagian dari kabinet Paetongtarn, segera mundur dan menarik Partai Bhumjaithai dari koalisi setelah berita panggilan telepon bocor ke publik. Tindakannya itu menjadi titik balik yang membuka jalan menuju kursi perdana menteri.

Pheu Thai terdesak

Partai Pheu Thai, yang kini hanya memimpin pemerintahan sementara, berusaha keras mempertahankan cengkeraman kekuasaan. Pada Selasa (2/9) lalu, mereka meminta agar parlemen dibubarkan, namun ditolak oleh Dewan Penasihat Raja karena dianggap tidak sah secara hukum bagi pemerintahan sementara.

Dalam upaya terakhir, Pheu Thai mencalonkan Chaikasem Nitisiri, mantan jaksa agung berusia 77 tahun, sebagai penantang Anutin dengan janji menggelar pemilu kilat jika terpilih. Namun peluangnya sejak awal dianggap tipis, apalagi setelah tokoh sentral keluarga, Thaksin Shinawatra, meninggalkan Thailand menuju Dubai pada Kamis malam (4/9).

"Menang atau kalah bukan masalah," ujar sekretaris jenderal Pheu Thai, Sorawong Thienthong, sehari sebelum pemungutan suara pada Kamis (4/9), bernada pasrah.

Thaksin pergi, sidang menanti

Kepergian Thaksin terjadi hanya beberapa hari menjelang sidang Mahkamah Agung pada Selasa (9/9) pekan depan, yang akan memutuskan apakah masa rawat inapnya di rumah sakit pada 2023 dihitung sebagai masa tahanan. Jika tidak, Dia berisiko kembali dipenjara, meski sebelumnya telah dibebaskan bersyarat setelah enam bulan menjalani hukuman yang sudah dipotong Raja dari delapan tahun menjadi satu tahun.

Lewat media sosial, Thaksin menyatakan akan kembali pada Senin (8/9) untuk menghadiri sidang tersebut.

Koalisi rawan gejolak

Meski memenangkan kursi perdana menteri, posisi Anutin bukan tanpa tantangan. Pasalnya, dukungan 143 suara milik Partai Rakyat (People's Party), blok oposisi terbesar, datang dengan syarat parlemen harus dibubarkan dalam empat bulan. Pemerintahan baru juga harus berkomitmen menggelar referendum untuk merancang konstitusi baru oleh majelis konstituante terpilih.

Partai Rakyat, sebelumnya bernama Move Forward, sempat memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 2023. Namun, pencalonan Pita Limjaroenrat sebagai perdana menteri gagal karena ditolak oleh Senat yang ketika itu masih punya hak suara dan mayoritas anggotanya pro-monarki. Kini, hak tersebut sudah dihapus, memberi jalan bagi Anutin untuk merengkuh kepemimpinan.

Dukungan bersyarat itu berarti pemerintahan Anutin bisa menjadi minoritas sejak awal, sehingga stabilitas politik tetap rapuh.

Pertarungan dua dekade

Keluarga Shinawatra telah menjadi episentrum politik Thailand selama dua dekade. Mulai dari Thaksin, yang menjabat perdana menteri 2001–2006 sebelum digulingkan kudeta militer, hingga Paetongtarn, dua kali berturut-turut menduduki kursi perdana menteri. Namun serangkaian kasus hukum dan intrik politik kini menyingkirkan dinasti ini dari tampuk kekuasaan.

"Langkah Pheu Thai sudah seakan pentas terakhir," ujar Wanwichit Boonprong, dosen ilmu politik di Universitas Rangsit. "Tirai sudah benar-benar ditutup."

Dengan terpilihnya Anutin, Thailand memasuki babak baru politik. Dia dijadwalkan akan segera menerima pengesahan dari Raja Maha Vajiralongkorn sebelum membentuk kabinet. Namun, dengan syarat oposisi yang ketat dan ketidakpastian hukum yang terus menghantui Thaksin, stabilitas politik negeri ini masih jauh dari terjamin.

Editor: Yuniman Farid

Lihat juga Video 'PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami':