Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra sejak Jumat (29/8) resmi dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dia melanggar aturan etika.

Pada usia 39 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand. Dia memiliki koneksi politik yang kuat sebagai putri dari mantan perdana menteri Thaksin, sekaligus keponakan dari mantan perdana menteri lainnya, Yingluck Shinawatra. Paetongtarn juga menjabat sebagai ketua Partai Pheu Thai, yang menuai kontroversi ketika berkoalisi dengan kubu pro-militer pada 2023 untuk membentuk pemerintahan saat ini.

Dia diskors pada awal Juli setelah rekaman percakapan telepon dengan pemimpin veteran Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik di tengah konflik perbatasan yang memakan korban jiwa. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut mantan diktator tersebut sebagai "paman," menyatakan rasa hormat dan kasih sayangnya, serta mengkritik komandan militernya sendiri.

Paetongtarn menegaskan bahwa pernyataannya itu adalah taktik negosiasi untuk mencegah konflik meluas dan menyelamatkan nyawa.

"Sebagai orang Thailand, saya menegaskan ketulusan saya untuk bekerja demi rakyat Thailand. Saya ingin kembali menekankan kepada rakyat bahwa yang paling saya junjung tinggi adalah nyawa rakyat — baik tentara maupun warga sipil," katanya kepada wartawan usai putusan pada Jumat.

Meski demikian, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan yang memerintahkannya untuk lengser.

Siapa gantikan Paetongtarn?

Skandal telepon dengan Hun Sen pada akhirnya mengguncang dunia politik Thailand. Partai konservatif Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan, meninggalkan Pheu Thai dengan mayoritas tipis yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta militer baru.

Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, yang menjadi penjabat perdana menteri sejak Paetongtarn diskors, akan tetap menjabat hingga parlemen Thailand memilih perdana menteri baru. Phumtham pada Jumat mengumumkan bahwa partai-partai koalisi berharap bisa menunjuk pengganti secepatnya.

Pheu Thai kemungkinan besar akan mencalonkan Chaikasem Nitisir sebagai pengganti Paetongtarn. Chaikasem, 77 tahun, adalah pengacara dan mantan jaksa agung yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Thailand pada 2013.

Kandidat lain yang mungkin muncul adalah mantan menteri dalam negeri Anutin Charnvirakul dan Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta militer 2014 yang bertahan sebagai kepala pemerintahan hingga Paetongtarn naik ke kursi perdana menteri pada 2023.

Jika parlemen gagal mencapai kesepakatan soal pengganti Paetongtarn, opsi lain adalah menggelar mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen, yang berarti pemilu kilat harus diadakan.

Masa depan Pheu Thai di bawah dinasti Shinawatra

Napon Jatusripitak, ilmuwan politik di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menilai pencopotan Paetongtarn berdampak besar bagi Partai Pheu Thai.

"Pheu Thai akan terpaksa menghadapi pemilu berikutnya tanpa kandidat perdana menteri yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko perpecahan internal, terutama jika partai tidak solid mendukung calon yang tersisa ketika perdana menteri baru harus dipilih," ujarnya kepada DW.

"Pheu Thai sudah pernah mengorbankan komitmen ideologisnya ketika berkoalisi dengan lawan konservatifnya pada 2023. Koalisi itu membuat partai berada pada posisi rentan dan gagal menunaikan janji kebijakan andalannya. Jika hal ini terulang, maka kerusakan terhadap warisan Shinawatra dan citra Pheu Thai akan semakin parah," tambahnya.

Thaksin Shinawatra lolos dari penjara

Dengan jatuhnya Paetongtarn, sejumlah analis mempertanyakan apakah skandal ini juga menandai berakhirnya dinasti politik Shinawatra.

Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, mengatakan kepada DW bahwa keluarga Shinawatra "sudah mengalami kemunduran selama beberapa tahun."

"Sekarang dengan apa yang dilakukan Paetongtarn lewat percakapan yang bocor itu, saya kira keluarga Shinawatra, untuk semua maksud dan tujuan, tak lagi menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik Thailand," ujarnya.

Namun, mungkin terlalu dini untuk menutup buku tentang klan politik berpengaruh tersebut. Thaksin, sang ayah sekaligus mantan perdana menteri miliarder, baru saja meraih kemenangan besar pekan lalu setelah pengadilan membebaskannya dari tuduhan penghinaan terhadap monarki yang berpotensi membuatnya dipenjara 15 tahun.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video "Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata" di sini: