Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan "informal" — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi "curah pendapat" tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

Perlu sanksi sekunder

Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

Uni Eropa sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah entitas, termasuk bank-bank Cina, yang dituduh membantu pembiayaan perang Rusia. Namun, sanksi sekunder yang lebih luas dapat menjadi langkah yang lebih berdampak — sekaligus lebih berisiko — bagi Eropa, terutama karena Uni Eropa sedang berusaha memperluas hubungan dagangnya dengan negara-negara seperti India.

Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi "game-changer" karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

'Tempat berlindung yang aman': Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

"Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini," ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. "Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini," ujarnya. "Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut."

"Satu hal yang sangat jelas," tambah Kallas: "Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina."

Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

Kallas juga mengatakan ada "dukungan luas" untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah "masalah ayam dan telur" atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

"Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat," jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut "jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya."

Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat "skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa."

Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

Tidak secepat itu

Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

"Yang penting," kata analis Nissen kepada DW, "adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa."

Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid

Simak juga Video Trump: Zelensky Tak Sepenuhnya Polos