.webp)
Negara-negara Eropa harus siap mengirim pasukan ke Ukraina dengan dukungan kekuatan udara serta intelijen militer Amerika Serikat (AS) untuk menegakkan potensi perjanjian damai dan mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia, menurut mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen.
"Cara paling efektif dan paling murah untuk menjamin keamanan Ukraina adalah dengan memberikan keanggotaan NATO. Namun jika itu belum memungkinkan, kita harus memberikan jaminan keamanan yang kokoh, sedekat mungkin dengan jaminan Pasal 5 NATO," ujar Rasmussen kepada DW, Selasa (19/08).
Ia menambahkan, mayoritas pasukan nantinya akan berasal dari negara-negara Eropa, sementara AS akan memberikan dukungan berupa pengintaian, berbagi informasi intelijen, pertahanan udara, serta logistik dan transportasi. "Upaya gabungan Eropa-AS untuk menjamin keamanan Ukraina di masa depan akan mendekati perlindungan Pasal 5," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Jumat lalu (15/08), Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan rencana konkret untuk gencatan senjata dalam invasi Rusia yang masih berlangsung.
Pada Senin (18/08), Trump juga menerima Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta para pemimpin Eropa di Washington. Dalam pertemuan itu muncul spekulasi bahwa Ukraina mungkin harus menyerahkan sebagian wilayah yang kini masih dikuasai Rusia, terutama kawasan industri Donbas.
"Wilayah Donbas sangat penting secara strategis dan militer bagi Ukraina," kata Rasmussen, merujuk khususnya pada seperempat wilayah Oblast Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina dan mencakup garis kota-kota benteng utama yang saat ini menahan laju serangan Rusia.
"Mustahil bagi Ukraina untuk begitu saja menyerahkan apa yang hingga kini gagal direbut oleh Rusia," lanjut Rasmussen. "Untuk mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan, Anda tidak bisa memaksa Ukraina mengakui pencurian wilayahnya oleh Rusia. Bisa jadi Ukraina harus menerima fakta di lapangan, tetapi itu berbeda dengan mengakui pencurian tersebut."
Sampai tercapainya kesepakatan damai, Rasmussen tetap menjadi pendukung kuat bagi Ukraina. Rasmussen menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NATO dari Agustus 2009 hingga Oktober 2014 sebelum mendirikan firma konsultasi politik Rasmussen Global.
"Putin tidak tertarik pada perdamaian; dia tertarik melanjutkan perang," katanya. "Kita perlu meyakinkan Putin bahwa ia tidak bisa menang di medan tempur dan pada akhirnya harus bernegosiasi. Itulah sebabnya kita harus memberikan apa yang dibutuhkan Ukraina, baik secara militer maupun finansial."
NATO gelar pertemuan militer
Para petinggi militer NATO dijadwalkan bertemu Rabu ini untuk membahas langkah ke depan terkait Ukraina. Jenderal Angkatan Udara AS Alexus Grynkewich, yang juga memimpin operasi NATO di Eropa, akan memberi pengarahan tentang hasil pertemuan 15 Agustus lalu antara Trump dan Putin.
Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cavo Dragone menulis di media sosial X bahwa konferensi video akan digelar untuk membahas situasi keamanan terkini.
Koalisi negara pendukung Ukraina juga telah bertemu secara virtual pada Selasa dan sepakat membentuk tim perencanaan bersama dengan AS guna mempercepat rancangan jaminan keamanan bagi Ukraina.
Jerman pertimbangkan peran dalam jaminan keamanan
Jerman mengaku sedang bekerja keras merumuskan bentuk jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari upaya perdamaian.
Menteri Pertahanan Boris Pistorius menegaskan bahwa kontribusi Jerman harus ditentukan baik secara politik maupun militer, sambil menunggu hasil negosiasi, peran AS, dan koordinasi dengan mitra utama.
"Kesediaan Rusia untuk mencapai solusi damai tentu juga harus diuji," ujarnya. Pistorius menambahkan, pemerintah Jerman sedang bekerja "dengan kecepatan penuh" untuk menemukan solusi, seraya menekankan tanggung jawab negaranya dalam menjaga stabilitas Eropa.
Swiss dan Austria siap jadi tuan rumah pertemuan Putin-Zelenskyy
Dua negara non-NATO, Swiss dan Austria, menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan antara Putin dan Zelenskyy, meski Presiden Rusia itu masih memiliki surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis mengatakan pemerintah federal dapat memberikan kekebalan hukum bagi pihak yang berada di bawah surat perintah penangkapan internasional jika kunjungannya untuk tujuan konferensi perdamaian.
Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan mengusulkan Jenewa sebagai lokasi netral. Kanselir Austria Christian Stocker juga menawarkan Wina sebagai tempat perundingan, dengan alasan tradisi panjang kota itu sebagai pusat organisasi internasional.
Namun, opsi Swiss maupun Austria berpotensi ditolak Kremlin karena hubungan Moskow dengan kedua negara tersebut memburuk sejak 2022 akibat sanksi dan ketegangan diplomatik.
Perundingan bilateral terakhir antara Rusia dan Ukraina sendiri berlangsung di Istanbul, yang sampai saat ini masih dianggap Moskow sebagai lokasi "lebih bersahabat" meskipun Turki merupakan anggota NATO.
Gedung Putih hingga kini menolak berkomentar soal laporan Politico yang menyebut kemungkinan Budapest dijadikan lokasi pertemuan tiga pihak antara Putin, Zelenskyy, dan Trump. Namun seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Trump dan Zelenskyy memang sempat membahas opsi menggelar pertemuan di ibu kota Hungaria tersebut.
Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Alfi MIlano Anadri
Editor: Rahka Susanto
Simak juga Video: Trump Kirim Rudal Patriot ke Ukraina, Ngaku Kesal ke Putin
