Akankah Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Bertahan Lama?

Gencatan senjata yang disepakati pada Senin (28/07) antara Thailand dan Kamboja disambut dengan optimisme serta kewaspadaan dari banyak pihak. Kesepakatan ini muncul setelah terjadinya pertempuran terkait sengketa perbatasan selama lima hari, yang telah menewaskan sedikitnya 35 tentara dan warga sipil. Bentrokan ini juga telah menyebabkan 200.000 orang mengungsi di kedua sisi.

Gencatan senjata yang bersifat "segera dan tanpa syarat" telah disepakati pada Senin (28/07) dan mulai berlaku pada tengah malam setelah pertemuan mediasi di Malaysia.

Perdana Menteri Malaysia sekaligus ketua ASEAN, Anwar Ibrahim, menyebut dalam konferensi persnya bahwa kesepakatan gencatan senjata ini merupakan "langkah awal yang penting menuju de-eskalasi dan pemulihan perdamaian serta keamanan".

Namun, beberapa jam setelah gencatan senjata berlaku, militer Thailand melaporkan adanya pelanggaran oleh pasukan Kamboja di beberapa wilayah. Klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Pertahanan Kamboja, yang menyatakan bahwa gencatan senjata masih terus berjalan.

Meskipun tembakan senjata ringan sporadis masih mungkin terjadi, Zachary Abuza, profesor di National War College di Washington, mengatakan gencatan senjata kemungkinan besar akan tetap bertahan, karena kedua pihak telah mencapai sebagian besar tujuan mereka.

Melemahkan dinasti politik Thaksin

"Dari pihak Thailand, militer dan kalangan elit menggunakan konflik ini untuk melemahkan keluarga Thaksin secara politik," ujar Abuza, merujuk pada mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan putrinya, Paetongtarn.

Paetongtarn Shinawatra merupakan anggota ketiga dari keluarganya yang menjabat sebagai perdana menteri, setelah tantenya, Yingluck. Baru-baru ini, ia diskors oleh Mahkamah Konstitusi Thailand terkait bocoran rekaman percakapan telepon dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, pada bulan lalu.

Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn tampak mengkritik seorang komandan militer Thailand yang vokal. Hal tersebut segera menuai kontroversi, terlebih ketika militer di Thailand memiliki pengaruh yang cukup besar.

Pasalnya, keluarga Thaksin telah lama bersitegang dengan militer Thailand, yang telah dua kali menggulingkan pemerintahan keluarga mereka sejak 2006.

Konflik memperkuat dinasti keluarga Hun

Menurut Abuza, di Kamboja sendiri, konflik ini membantu memperkuat kekuasaan keluarga Hun, khususnya mantan Perdana Menteri Hun Sen dan putra sulungnya Hun Manet, yang menggantikan ayahnya pada 2023.

"Hun Sen dan Hun Manet berhasil mempersatukan bangsa, menunjukkan kepemimpinan Manet, serta menghapus salah satu celah serangan dari oposisi politik yang sebagian besar kini berada di pengasingan," kata Abuza. "Pertempuran yang berlanjut tak menguntungkan pihak manapun secara politik."

Siapa yang akan mengawasi gencatan senjata?

Matthew Wheeler, analis senior dari International Crisis Group di Bangkok, mengatakan bahwa gencatan senjata mungkin bisa bertahan selama kedua pihak "menyadari bahwa kepentingan mereka lebih terfasilitasi melalui gencatan senjata dibanding pertempuran lanjutan."

Namun, ia juga mencatat bahwa kesepakatan ini bisa menghadapi hambatan secara teknis, khususnya mengenai pengawasan yang tepat.

Malaysia, sebagai ketua ASEAN, telah menawarkan diri untuk mengoordinasikan tim pemantau. Walau begitu, menurut Wheeler, kedua pihak enggan menerima pemantau dari negara lain.

"Dulu sempat ada rencana untuk mengirim pengamat dari Indonesia di bawah naungan ASEAN setelah konflik pada 2011, tetapi tidak pernah terealisasi," katanya. Meski demikian, ia menambahkan, "kedua militer sebelumnya telah menunjukkan kemampuan untuk meredakan konflik setelah putaran pertempuran sebelumnya."

Hingga bentrokan bulan ini, perbatasan Thailand-Kamboja sebagian besar telah damai sejak 2011, ketika tentara dari kedua negara terlibat baku tembak karena sengketa lama mengenai klaim wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear.

"Kesepakatan ini menyebutkan bahwa Malaysia siap menjalankan peran pengawasan, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Malaysia atau negara lain akan menjadi pengamat," jelas Paul Chambers, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura sekaligus analis keamanan kawasan. "Tanpa pengawasan dari pihak ketiga, sulit untuk menegakkan gencatan senjata yang telah disepakati."

Bagaimana peran Trump dalam mengakhiri ketegangan?

Meski begitu, para analis menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump patut mendapat sedikit pujian atas tercapainya titik ini antara Kamboja dan Thailand.

Akhir pekan lalu, Trump mengancam akan menunda pembicaraan perdagangan dengan kedua negara terkait tarif AS jika mereka tidak menyepakati penghentian pertempuran, dan menindaklanjutinya dengan panggilan telepon ke masing-masing pemimpin negara.

Amerika Serikat adalah pasar ekspor terbesar bagi Kamboja dan Thailand. Kedua negara tersebut kini menghadapi ancaman tarif sebesar 36%, kecuali negosiasi bisa terjadi sebelum Jumat (01/08).

Wheeler menyebut bahwa ancaman tarif dari Trump kemungkinan besar menjadi pemicu utama bagi Thailand, yang sebelumnya menolak tawaran mediasi dari Malaysia secara sepihak.

"Pemerintah Thailand saat ini kesulitan menghidupkan kembali perekonomian dan popularitasnya terus menurun, jadi mereka membutuhkan semua peluang untuk menghindari tarif dari AS," katanya.

Ancaman Trump kemungkinan juga menjadi pertimbangan bagi kedua negara, ujar Harrison Cheng, direktur di Control Risks, firma konsultan yang berbasis di Singapura.

"Namun, mereka juga mungkin meragukan sejauh mana AS akan benar-benar peduli dengan sengketa perbatasan dan pelaksanaan gencatan senjata. Sementara, Malaysia yang berada di kawasan yang sama lebih cocok untuk terus memainkan peran sebagai mediator," katanya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Rahka Susanto

Simak juga Video 'Difasilitasi Anwar Ibrahim, Thailand-Kamboja Resmi Gencatan Senjata':