.webp)
Gencatan senjata di Suweida telah diberlakukan. Hal ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Suriah Marhaf Abu Kasra pada hari Selasa (15/07). Pasukan kementerian Suriah telah memasuki kota yang terletak sekitar 100 kilometer di sebelah selatan Damaskus tersebut untuk mengakhiri bentrokan yang terjadi sejak hari Minggu antara suku Drusen dan suku Badui Sunni.
Menurut Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di London, bentrokan yang terjadi sejak Minggu (13/07) telah menewaskan lebih dari 200 orang dan menyebabkan banyak lainnya terluka.
Menurut SOHR, seorang pemuda Drusen dipukuli dan dirampok oleh anggota komunitas Badui Sunni di jalan raya antara Damaskus dan Suweida beberapa hari yang lalu. Sebagai balasannya, anggota milisi komunitas Drusen kemudian menculik orang suku Badui. Kekerasan pun terus meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aymenn Jawad al-Tamimi, seorang jurnalis yang mendalami kasus Suriah dan Irak, melaporkan bahwa suku Drusen awalnya melawan pasukan pemerintah Suriah, namun kemudian menyerahkan senjata mereka.
Pada Selasa sore, SOHR kemudian melaporkan bahwa pasukan dari kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri serta pejuang yang bersekutu dengan mereka telah mengeksekusi 19 warga sipil dari kelompok minoritas Drusen di Suweida.
Dalam beberapa hari terakhir, tentara Israel telah beberapa kali menyerang pasukan pemerintah Suriah. Dalam pernyataan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut bahwa Israel ingin mencegah pemerintah Suriah menyakiti kaum minoritas Drusen.
Antara konflik kepentingan dan kriminalitas
Bentrokan Suweida tampaknya disebabkan oleh konflik kepentingan kelompok-kelompok penduduk yang berbeda, menurut Bente Scheller, pakar Suriah di Heinrich Bll Foundation. "Di Suriah, banyak kelompok yang merasa kepentingan atau hak-hak mereka tidak cukup diperhatikan. Mereka sering merasa dibandingkan dengan kelompok lain dan dimanfaatkan, hal berujung pada kekerasan." Di Suweida, masalah utama adalah soal kedudukan mereka di wilayah serta akses terhadap sumber daya, serta kejahatan dengan kekerasan yang terkait dengan penyelundupan obat-obatan terlarang yang berkembang di sana.
Namun, motif agama juga memainkan peran. Pada bulan Mei, terjadi bentrokan antara kelompok Drusen dan Islam radikal di Jaramana, di tenggara Damaskus. Setidaknya sebagian kelompok islam tersebut berafiliasi dengan pemerintah yang tidak mentolerir keberadaan Drusen nonmuslim di Suriah.
Apakah pasukan keamanan Suriah disusupi kaum ekstrimis?
Bentrokan yang diwarnai kekerasan antara kelompok Alawit dan pejuang jihadis terjadi pada bulan Maret 2025, tampaknya juga didukung oleh pasukan keamanan pemerintah. Lebih dari 1.300 orang terbunuh dalam konflik tersebut. Keluarga Assad berasal dari suku Alawit. Banyak orang Suriah melihat suku Alawit sebagai kelompok pendukung rezim yang digulingkan.
Konflik ini dipicu militan pendukung Assad yang menyerang pasukan pemerintah. Bentrokan meningkat dan kekejaman dilakukan terhadap warga sipil Alawit yang tidak terlibat.
Dalam sebuah investigasi yang diterbitkan pada akhir Juni, kantor berita Reuters menelusuri rantai komando yang tampaknya sampai ke Kementerian Pertahanan di Damaskus. "Para penyerang pro-pemerintah sering menjarah dan merusak rumah-rumah para korban atau membakarnya," demikian hasil penelitian tersebut.
Namun tidak semua anggota kabinet pemerintahan baru di Damaskus bersimpati kepada para jihadis. "Pemerintahan terdiri dari beragam faksi, kelompok,dan kepentingan yang berbeda-beda," kata Andre Bank, pakar Suriah dari Institut GIGA untuk Studi Timur Tengah yang berbasis di Hamburg, dalam wawancara dengan DW.
"Tapi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kelanjutannya jika pemerintah tidak bisa mengendalikan pelaku kekerasan di ranah lokal, bahkan termasuk sebagian tentaranya sendiri?" Apa artinya bagi Suriah jika sebagian pejabat pemerintah justru membenarkan kekerasan, atau bahkan mendorongnya. "Jika itu yang terjadi, kemungkinan besar akan terus terjadi bentrokan besar antar kelompok agama di Suriah," jelas Bank.
Al-Sharaa di bawah tekanan
Menjadi perhatian adalah bagaimana pemimpin negara tersebut, Ahmed al-Sharaa mencegah kekerasan besar-besaran di antara rekan-rekan senegaranya di masa depan. Setelah Presiden AS Donald Trump mencabut sanksi negaranya terhadap Suriah pada awal Juli, al-Sharaa kemungkinan akan memiliki minat yang lebih besar untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan negara-negara barat. Negara-negara barat memiliki harapan yang tinggi terkait perlindungan minoritas di negara tersebut.
Sebuah serangan bunuh diri pada kebaktian di sebuah gereja Kristen di Damaskus pada akhir Juni lalu menunjukkan bahwa al-Sharaa hampir tidak dapat memenuhi tuntutan untuk mencegah kekerasan ini. Serangan tersebut menewaskan 25 orang. Sejak saat itu, umat Kristen Suriah menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih besar untuk melindungi mereka. Jika tidak, beberapa dari mereka mengatakan kepada DW dalam sebuah wawancara, akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Suriah.
Saling tuduh, tidak serius menyelidiki
Kementerian Dalam Negeri Suriah menyalahkan kelompok teroris Negara Islam (IS) atas serangan tersebut. Namun, tidak ada yang terbukti, kata Bente Scheller. "Nama-nama lain juga telah muncul dalam perdebatan publik," salah satunya kelompok bersenjata yang juga melibatkan mantan anggota Hajat Tahrir al-Sham (HTS). Namun karena Al-Sharaa adalah pemimpin HTS sebelum kejatuhan Assad, "Tentu saja akan lebih mudah untuk mengalihkan tanggung jawab atas serangan tersebut kepada ISIS," kata Scheller.
Perilaku pemerintah Suriah setelah kekejaman yang dilakukan terhadap suku Alawit juga membuat banyak warga Suriah curiga. Meskipun pemerintah telah berjanji untuk membentuk komisi penyelidikan, namun hingga kini belum membuahkan hasil. "Banyak yang memiliki kesan bahwa pemerintah tidak memiliki keseriusan untuk menyelidiki kasus tersebut," kata Bente Scheller.
Pemerintah kekurangan dana
Pada saat yang sama, kata Scheller dan Bank, Suriah kekurangan dana. Kabinet memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan, mulai dari menyusun undang-undang pemilihan umum yang baru hingga membangun kembali aparatur negara dan membangun birokrasi federal.
Selain ini ada masalah dari kaum minoritas lain: suku Kurdi di utara Suriah yang ingin tetap menjadi bagian dari negara Suriah tetapi menuntut otonomi yang luas.
Pada saat yang sama Kurdi berperang melawan pasukan Turki, yang telah menduduki wilayah utara Suriah selama bertahun-tahun.
Pemerintah Al-Sharaa nampaknya harus terlibat dalam pusaran konflik ini dalam waktu yang lama.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizky Nugraha
Simak juga Video: Presiden Suriah Setelah Diserang Israel: Kami Tak Takut Perang!
