.webp)
Sudah bukan rahasia lagi bahwa Jerman, sebagai negara yang terletak strategis dengan populasi terbesar di Uni Eropa, semakin sering menjadi sasaran kampanye disinformasi, terutama dari Rusia.
Kini untuk pertama kalinya pemerintah di Berlin berhasil melakukan apa yang disebut "atribusi" atau penelusuran terhadap pelaku penyebaran disinformasi. Dalam kasus terbaru ini, tudingan diarahkan langsung kepada platform media daring bernama RED.
Tingkat keyakinan pemerintah terhadap keabsahan temuan tersebut sebegitu tinggi, sampai-sampai laporannya diumumkan secara terbuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Jerman dalam konferensi pers pada Rabu (2/7) di Berlin, proses atribusi tersebut merupakan hasil kerja sama antara kemenlu, Kantor Kanselir, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya.
Dari serangan siber ke disinformasi publik
Sejak 2021, menurut keterangan dari sumber pemerintahan, terdapat 11 kasus di mana pelaku penyebaran informasi palsu berhasil diidentifikasi secara pasti. Namun, sebagian besar dari kasus tersebut adalah serangan siber seperti peretasan. Kini, pemerintah berhasil mengidentifikasi pelaku kasus manipulasi informasi asing berskala luas.
Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa RED, platform media yang terdaftar di Turki, menampilkan diri sebagai situs dokumentasi kiri revolusioner. Namun, menurut Jerman, terdapat kaitan erat secara personal dan finansial antara RED dan media milik pemerintah Rusia, Russia Today (RT).
Rusia ingin lemahkan kohesi sosial Eropa
Martin Giese, juru bicara Menteri Luar Negeri Johann Wadephul (CDU) menyatakan, tujuan utama kampanye semacam ini sangat jelas: " Rusia menggunakan platform seperti RED untuk melemahkan kohesi sosial di Jerman dan di Eropa secara keseluruhan."
Giese juga menyampaikan peringatan tegas kepada para pelaku: "Saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa akan ada konsekuensi bagi siapa pun yang, atas nama Rusia atau negara lain, dengan sengaja menyebarkan disinformasi dan memanipulasi informasi."
Fokus utama: Konflik di Timur Tengah
Menurut Kementerian Luar Negeri, RED dalam beberapa tahun terakhir secara intensif memberitakan konflik di Timur Tengah, terutama dengan perspektif yang memecah belah.
Dalam pernyataan tertulis disebutkan: "RED melaporkan secara langsung dari demonstrasi di Jerman, termasuk kejadian vandalisme dan penggunaan simbol Hamas. Dalam liputan tersebut, juga muncul tuduhan kekerasan polisi, sebagian tanpa dasar faktual."
Konten ini kemudian menyebar secara masif, terutama di kalangan pengguna media sosial berbahasa Arab.
Uni Eropa jatuhkan sanksi
Bahkan sebelum pengumuman dari pemerintah Jerman, Uni Eropa sudah lebih dulu mengambil tindakan. Pada Mei 2025, perusahaan RED yang secara resmi bernama Red/Afa Media dan pendirinya, Hüseyin Doru, dikenai sanksi oleh Uni Eropa.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Doru telah dijatuhi larangan masuk ke wilayah Uni Eropa, dan seluruh asetnya di UE telah dibekukan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Agus Setiawan
Simak juga video: Menkominfo Ungkap 42% Masyarakat Percaya Disinformasi Seputar Pemilu
