.webp)
Akhir pekan lalu, puluhan ribu orang melakukan aksi protes di seluruh Kepulauan Canary (Kanaria), yang merupakan sebuah kawasan wisata di Spanyol. Gerah atas masifnya pariwisata di kawasan itu, mereka menuntut perubahan model pariwisata massal yang menurut mereka telah membebani kepulauan di Spanyol ini, secara sosial dan lingkungan.
Polisi menyebutkan, sekitar 20.000 demonstran hadir dalam demonstrasi tersebut, sementara penyelenggara memperkirakan jumlahnya mendekati 50.000 orang.
Unjuk rasa serupa berlangsung di Madrid dan Barcelona, untuk mendukung demonstrasi di Kepulauan Canary tersebut.
Kerugian bagi warga dan lingkungan
Penyelenggara aksi protes mengatakan, pariwisata massal telah melanggengkan model ekonomi yang merugikan penduduk setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka ingin pihak berwenang untuk sementara waktu membatasi kedatangan wisatawan, juga mengendalikan lonjakan jumlah rumah atau apartemen untuk disewakan jangka pendek serta pembangunan hotel-hotel baru. Hal-hal tersebut, menurut demonstran, telah mengakibatkan tingginya ongkos perumahan bagi penduduk setempat.
Mereka juga menyerukan pembatasan pembelian properti oleh orang asing. Para pengunjuk rasa mendesak agar warga setempat mempunyai suara lebih besar dalam mengontrol pembangunan tidak terkendali yang berakibat kerusakan lingkungan.
Pekan lalu, beberapa anggota kolektif Canaries Sold Out bahkan mulai mogok makan "tanpa batas waktu"—untuk menentang pembangunan dua properti mewah raksasa di selatan Tenerifa.
Tidak menentang pariwisata, melainkan desak lebih dikontrol
Pariwisata sangat penting bagi perekonomian pulau-pulau tersebut. Industri ini menyumbang 35% dari keluaran (output) ekonomi dan menyediakan 40% lapangan kerja.
Pada tahun 2023, sekitar 14 juta pengunjung, terutama dari Inggris, Jerman dan Belanda, serta sekitar 2 juta orang dari daratan Spanyol berlibur ke sana.
"Kami tidak menentang pariwisata," kata salah seorang pengunjuk rasa, Rosario Correo. "Kami meminta mereka mengubah model yang memungkinkan pertumbuhan pariwisata tanpa batas."
Pejabat pulau khawatir akan dampak situasi terkini terhadap penduduk. Sebuah rancangan undang-undang diperkirakan akan disahkan tahun ini untuk memperketat peraturan mengenai sewa jangka pendek sebagai respons atas keluhan dari penduduk yang merasa tidak dihargai di pasar perumahan.
hp/ap (AFP, dpa, Reuters)
