COP27: Kerugian-Kerusakan Akibat Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Siapa?

ADVERTISEMENT

COP27: Kerugian-Kerusakan Akibat Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Siapa?

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Selasa, 08 Nov 2022 09:53 WIB
Jakarta -

Perubahan dahsyat akibat pemanasan global di Kenya membuat Eric Njuguna marah. Aktivis lingkungan berusia 20 tahun itu menyaksikan bagaimana kekeringan terburuk dalam 40 tahun terakhir yang terjadi di kawasan itu telah merenggut mata pencaharian, rumah bahkan hidup orang-orang disana.

"Kemarahan saya muncul karena dampaknya membuat kami haus dan lapar. Saya juga marah karena tahu bahwa kami bukan penyebab utamanya, tapi negara dan komunitas kami yang menanggung bebannya," kata Njuguna kepada DW dari ibukota Kenya, Nairobi.

Kenya memang termasuk di antara negara-negara yang paling terpukul oleh cuaca ekstrem. Tapi mereka bukan satu-satunya.

Kekeringan juga telah membawa jutaan orang di Tanduk Afrika ke jurang kelaparan. Sementara Filipina dilanda badai dahsyat yang semakin merusak. Dan di musim panas kali ini, 1.500 orang tewas akibat hujan ekstrem yang membanjiri sebagian besar wilayah Pakistan.

"Kita memang bisa menyesuaikan diri terhadap beberapa situasi, tapi melihat krisis iklim yang semakin parah, ada situasi yang kita tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri," ujar Njuguna. "Ini harus dibayar," tambahnya.

Seruan agar negara-negara kaya memberikan kompensasi dalam bentuk dana khusus untuk menutupi biaya kerugian dan kerusakan alias loss and damage pun semakin keras.

Konsep loss and damage

Konsep loss and damage (kerugian dan kerusakan) pertama kali diperkenalkan oleh Alliance of Small Island States pada konferensi iklim internasional di Jenewa tahun 1991. Mereka mengusulkan skema asuransi atas kenaikan permukaan laut dengan biaya yang harus ditanggung oleh negara-negara industri.

Usulan tersebut tidak dipertimbangkan secara serius hingga tahun 2013, tepatnya di konferensi iklim COP19 di Warsawa, Polandia. Dalam konferensi tersebut, Mekanisme Internasional Warsawa untuk Kerugian dan Kerusakan pun dibuat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang masalah tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya. Namun, hanya ada sedikit tindak lanjut sejak saat itu.

Pada konferensi iklim PBB di Glasgow, Skotlandia tahun lalu, para negosiator juga menolak proposal dari kelompok G77 yang terdiri dari lebih dari seratus negara berkembang dan Cina atas kerugian formal dan kerusakan fasilitas keuangan yang mereka alami. Sebagai gantinya, Dialog Glasgow dibentuk untuk memungkinkan diskusi lanjutan mengenai pendanaan dengan "cara terbuka, inklusif dan non perspektif". Dialog tersebut kemudian banyak dikritik sebagai "alasan untuk menunda tindakan lebih lanjut."

Negara-negara kaya tak tepati janji?

Secara historis, negara-negara maju punya tanggung jawab paling besar atas emisi yang menyebabkan naiknya suhu global. Disebutkan bahwa antara tahun 1751 dan 2017, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Inggris bertanggung jawab atas 47% emisi karbon dioksida kumulatif, sangat jauh bila dibandingkan dengan total emisi karbon di seluruh Benua Afrika dan Amerika Selatan yang hanya mencapai 6%.

Meski tanggung jawabnya paling besar, negara-negara maju tersebut justru lambat memberikan kontribusi keuangan untuk mengurangi beban negara-negara yang paling terdampak.

Pada tahun 2010, negara-negara maju dari Global Utara memang telah sepakat menjanjikan $100 miliar setiap tahunnya dimulai tahun 2020 untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Tetapi menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), negara-negara kaya itu hanya mengucurkan $83 miliar pada tahun 2020. Walaupun ada peningkatan 4% dari tahun sebelumnya, bantuan itu masih jauh dari jumlah yang disepakati.

"Alih-alih hanya mengatasi masalah kemiskinan dan pendidikan, mereka harus segera mengambil langkah untuk mengatasi perubahan iklim," ujar Marlene Achoki, salah satu pemimpin kebijakan global tentang keadilan iklim di LSM Care International. "Mereka harus mencari sumber daya, keuangan untuk membangun ketahanan masyarakat," tambahnya.

Bukan hanya kerugian ekonomi saja

55 dari 58 negara yang termasuk dalam kelompok Rentan 20 (Vulnerable 20) - sekelompok negara berkembang yang meliputi Kenya, Filipina dan Kolombia - telah menderita kerugian ekonomi terkait iklim sebesar lebih dari setengah triliun dolar dalam dua dekade pertama abad ini, demikian menurut laporan yang disusun oleh Loss and Damage Collaboration.

Tapi kerugian non-ekonomi juga ada, seperti hilangnya daerah-daerah yang memiliki signifikansi budaya dan tradisi.

"Banyak komunitas yang paling rentan terhadap perubahan iklim merupakan masyarakat adat, komunitas lokal dan suku. Dan mereka menghadapi sebagian besar kerugian itu," kata Zoha Shawoo, seorang ilmuawan yang meneliti loss and damage di Stockholm Environment Institute.

"Takut diminta bertanggung jawab"

Shawoo mengatakan ada ketakutan dari negara-negara maju untuk mengakui pentingnya kebutuhan keuangan tambahan, untuk kerugian dan kerusakan. Menurutnya, "itu akan membuat mereka menjadi target dari tuntutan kewajiban dan kompensasi, yang tentunya memerlukan biaya besar."

Katakanlah jika sebuah jembatan runtuh karena banjir, atau rumah-rumah hancur akibat angin topan di negara berkembang, ada ketakutan di antara negara-negara maju bahwa "mereka akan dimintai pertanggungjawaban untuk membayarnya," tambahnya.

Beberapa negara telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Seperti Denmark, di awal tahun ini, menjanjikan kompensasi kerugian dan kerusakan senilai lebih dari $13 juta kepada negara-negara berkembang. Dan pada konferensi iklim COP26 tahun lalu, Skotlandia juga menjanjikan setidaknya $1 juta.

Menurut Shawoo, tindakan ini baik untuk memenuhi urgensi kerugian yang dialami negara-negara berkembang. Tetapi dengan suhu global yang semakin meningkat dan gagalnya negara-negara kaya mengurangi emisi karbon dioksida secara signifikan, maka dampak perubahan iklim akan terus mengintai komunitas termiskin.

"Dampak yang kita hadapi dengan pemanasan 1,2 derajat sudah cukup parah dan masih belum ada tindakan serius yang terlihat untuk mengatasinya," pungkas Njuguna. (gtp/hp)

(ita/ita)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT