ADVERTISEMENT

Tiba di Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa Terancam Hadapi Pidana

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Senin, 05 Sep 2022 16:58 WIB
Jakarta -

Gotabaya Rajapaksa dilarikan militer ke luar negeri, Juli silam, setelah demonstran merangsek masuk ke kediaman presiden. Kekuasaannya berakhir akibat krisis ekonomi yang menciptakan kelangkaan bahan pangan dan bahan bakar di Sri Lanka. Sebab itu banyak yang menuntut agar tokoh berusia 73 tahun itu menghadapi pidana, terlebih setelah kehilangan imunitas sebagai presiden.

"Gotabaya harus pulang karena tidak ada negara yang mau menampungnya, dia tidak punya tempat bersembunyi lagi," kata Joseph Stalin, ketua serikat guru Sri Laka yang ikut memobilisasi aksi protes. "Dia harus ditahan sesegera mungkin karena telah menciptakan penderitaan hebat bagi 22 juta penduduk Sri Lanka."

"Kami menyambut keputusannya untuk pulang supaya kita bisa menyeretnya ke pengadilan," kata Tharindu Jayawardhana, juru bicara Asosiasi Jurnalis Muda Sri Lanka, merujuk pada dugaan pelanggaran HAM selama Perang Tamil.

Rajapaksa dituduh korup dan gagal mengelola utang yang memicu krisis ekonomi. Gelombang investasi dan pembangunan yang dibiayai pemerintahannya lewat utang luar negeri berbalik bak bumerang ketika pandemi Covid-19 melumpuhkan sektor pariwisata, penyumbang terbesar devisa negara.

Jelang pertengahan tahun, Sri Lanka tidak lagi memiliki cadangan mata uang asing untuk bisa membiayai impor, yang kemudian memicu kelangkaan bahan pokok.

Sejauh ini, aliansi oposisi Sri Lanka, Samagi Jana Balawegaya (SJB), belum mengomentari kepulangan Rajapaksa. Namun seorang bekas petinggi SJB mendukung langkah hukum terhadap bekas presiden. "Gotabaya harus mempertanggungjawabkan tindak kriminal yang dia lakukan sebelum dan selama masa kepresidenannya.

Perlucutan kekuasaan presiden

Kedatangan Rajapaksa di Kolombo, Sabtu (3/5) kemarin, disambut kalung bunga oleh sejumlah menteri da pejabat tinggi. Dia lalu dibawa ke kediaman resmi tamu negara yang disediakan pemerintah.

Presiden Ranil Wickremesinghe menggantungkan jabatan pada partainya Rajapaksa, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), yang ikut menggodok pengetatan anggaran sebagai syarat pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF). "Kepulangan Gotabaya adalah bukti betapa SLPP masih berkuasa meski sudah dipermalukan," kata Hasith Kandaudahewa, Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Kolombo.

Setibanya di kediaman resmi, Gotabaya menerima sejumlah tamu pribadi, antara lain kakaknya, bekas Presiden Mahinda Rajapaksa, menurut keterangan saksi mata.

Direktur Asia Society Policy Institute, Akhil Bery, mencurigai klan Rajapaksa yang mendominasi politik Sri Lanka selama dua dekade terakhir, sedang merencanakan kepulangan Gotabaya ke istana negara. Sekutu klan Rajapaksa "boleh jadi bertaruh bahwa kebijakan tidak populer yang diambil Ranil akan menjadi pondasi bagi kembalinya kekuasaan Gotabaya," kata dia kepada AFP.

Namun begitu, pada Senin (5/9), pemerintahan Ranil mengumumkan amandemen konstitusi yang melucuti kekuasaan presiden akan mulai berlaku dalam beberapa pekan ke depan. Pengumuman itu dilayangkan Menteri Luar Negeri Ali Sabry, yang menegaskan perubahan Undang-undang diniatkan untuk "mengembalikan sistem pemerintahan yang partisipatif."

rzn/hp (afp,rtr)

(ita/ita)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT