Apa Saja yang Sudah Diputuskan di Kongres Rakyat China?

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 18:44 WIB
Jakarta -

Di paruh pertama, Kongres Rakyat Cina yang dihadiri oleh sekitar 3.000 delegasi, membidik pertumbuhan ekonomi "di atas enam persen," antara lain melalui pengembangan teknologi dan ekonomi hijau. Pertemuan tahunan itu sendiri baru akan rampung pada Kamis (11/3).

Perdana Menteri Li Keqiang berjanji akan "bekerja lebih cepat" untuk meningkatkan kapabilitas teknologi sebagai kunci kemakmuran. Melalui ragam kebijakan pemerintah, Cina ingin menggeser paradigma pertumbuhan ke arah kemandirian teknologi, antara lain dalam sektor telekomunikasi, mobilitas elektrik dan sektor lain.

Cina belakangan mendulang kritik lantaran menggunakan teknologi pengawasan untuk mengontrol populasi minoritas, terutama di Xinjiang dan Tibet. Terutama teknologi pengenal wajah dikecam sebagai salah satu pelanggaran hak sipil.

Partai Komunis mencanangkan ingin mengurangi emisi karbondioksida per satuan produksi sebanyak 18% selama lima tahun ke depan. Presiden Xi Jinping sebelumnya menegaskan, Cina akan sepenuhnya bebas emisi pada 2060. Untuk mencapai sasaran tersebut, Cina dinilai harus berinvestasi besar pada energi berkelanjutan. Saat ini negeri tirai bambu itu masih mengandalkan batu bara untuk memasok 60% kebutuhan listriknya.

Kongres Rakyat Nasional juga menggariskan kebijakan pengurangan sampah, terutama limbah makanan, serta menggiatkan program daur ulang untuk kertas dan plastik.

Anggaran militer dan isu Taiwan

Pada saat yang sama, Cina juga mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 6,8%, menjadi USD 217 miliar atau sekitar Rp 2.800 triliun per tahun. Pertambahan itu dinilai sudah seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut sejumlah analis, militer Cina saat ini menghabiskan 40% lebih banyak ketimbang yang tertera dalam anggaran pertahanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Cina terutama meningkatkan daya tempur angkatan lautnya, menyusul konflik di Laut Cina Selatan.

"Kami ingin mendorong latihan tempur dan kesiapan perang di seluruh angkatan, membuat rencana untuk merespon risiko keamanan di semua area dan untuk semua situasi, serta meningkatkan kapasitas strategis militer untuk melindungi kedaulatan, keamanan dan kepentingan negara," kata PM Li Keqiang, Jumat (5/3).

Bersamaan dengan itu, Menteri Luar Negeri Wang Yi menuntut Amerika Serikat agar mengakhiri "praktik berbahaya" pemerintahan Donald Trump dalam mendukung Taiwan. Dalam sebuah jumpa pers di sela-sela kongres, dia menilai negeri kepulauan yang ingin memerdekakan diri itu sebagai "garis merah raksasa" yang tidak boleh dilanggar oleh Washington.

Adapun juru bicara Kementerian Pertahanan, Wu Qian, menegaskan Cina tidak akan "menihilkan opsi penggunaan kekerasan dan menilai diri berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan," untuk mengamankan klaimnya terhadap Taiwan.

Hal ini dikhawatirkan oleh Amerika Serikat yang menuduh Cina merundung jiran kecilnya itu. "Dukungan kami terhadap Taiwan sangat kokoh," tulis Kementerian Luar Negeri AS, Jumat (5/3).

Kontrol terhadap Hong Kong

Di hari pembukaan, Kongres Rakyat Cina menetapkan bahwa Beijing memiliki "hak veto" untuk menyeleksi anggota legislatif Hong Kong. Kebijakan tersebut termasuk dari reformasi sistem pemilihan umum di Hong Kong yang sedang disiapkan Cina. Nantinya hanya kaum "patriotik" yang diizinkan memangku jabatan publik.

Legislasi baru itu mencakup "sistem seleksi berdasarkan kualifikasi" yang diniatkan untuk mempromosikan "partisipasi politik yang tertib," kata juru bicara parlemen Cina, Wang Chen.

Rencana tersebut disambut oleh Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang mengatakan dirinya "merasa lega bahwa otoritas pusat menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk menanggulangi masalah di Hong Kong," kata dia. "Ada celah dalam sistem pemilu," imbuhnya.

Saat ini, separuh anggota legislatif Hong Kong ditentukan melalui pemilihan umum.

Beberapa laporan media mengabarkan legislasi baru oleh Cina akan menambah jumlah kursi di parlemen dari 70 menjadi 90 kursi. Sementara anggota Komite Pemilu yang berjumlah 1.200 akan ditingkatkan menjadi 1.500 orang. Kursi parlemen yang tadinya dialokasikan untuk perwakilan distrik yang dipilih langsung, juga akan ditiadakan.

rzn/hp (rtr, ap, afp)

(ita/ita)