Generasi Z Myanmar Berperan Penting dalam Protes Melawan Militer

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Kamis, 18 Feb 2021 18:10 WIB
Jakarta -

Kudeta militer pada 1 Februari sontak membuat warga resah dan kebingungan. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama. Kurang dari 72 jam setelah kudeta, warga langsung menumpahkan kemarahan dan rasa frustrasi mereka di Facebook.

Gerakan pembangkangan sipil oleh dokter, perawat, guru, pegawai negeri bahkan polisi meluas, baik secara online maupun protes di jalan.

Pada minggu ketiga sejak militer mengambil alih kekuasaan, gelombang protes antikudeta semakin gencar.

Generasi Z, yakni orang-orang yang lahir antara akhir tahun 1990-an hingga 2021 mengambil peran penting dalam demonstrasi ini. Kehadiran mereka bak isyarat jelas bahwa ''Militer salah bila berhadapan dengan generasi Z ''.

Siapa Generasi Z Myanmar?

Sejarawan Myanmar Thant Myint-U menulis baru-baru ini di Financial Times bahwa "gerontokrasi dan fokus yang menyempit pada pemilu dan konstitusi" telah "melumpuhkan" Myanmar.

Dia mengatakan militer dan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) adalah penyebabnya. Myint-U berharap generasi muda mampu mengubahnya.

Generasi Z Myanmar adalah orang-orang yang berperan penting dalam ekonomi negara itu. Generasi Z yang bergabung dalam protes antikudeta adalah dokter dan perawat, artis, bankir, pekerja kereta api, guru, aktivis LGBTQ, serikat buruh, pelajar, dan banyak kelompok sosial lainnya.

Mereka saling bekerja sama, meskipun juga mempunyai aspirasi yang berbeda. Kalangan selebritas seperti aktor, musisi dan narablog juga turut berperan dalam demonstrasi. Warga Myanmar yang diasingkan, misalnya di Thailand dan di Amerika Serikat, turut berperan menyuarakan protes di media sosial.

Memori buruk protes 1988

Keberanian warga Myanmar menentang kudeta militer dilandasi latar belakang sejarah protes tahun 1988. Kala itu militer menindak keras warga yang memprotes kudeta militer tahun 1988.

Para demonstran khawatir militer dapat melakukan penangkapan sewenang-wenang dan Undang-undang Keamanan Siber yang tengah direncanakan dapat menyulitkan warga menyuarakan protes secara online.

Minggu lalu, militer mengerahkan kendaraan lapis baja untuk melawan pengunjuk rasa di Yangon dan sejak itu jumlah pengunjuk rasa di jalanan sedikit berkurang.

Para demonstran bersatu menolak kediktatoran militer. Namun, mereka belum memiliki gambaran yang sama tentang cita-cita Myanmar di masa depan. Dalam banyak hal, gerakan saat ini mirip dengan gerakan protes tahun 1988.

Kala itu, aliansi protes yang besar bersatu menolak kudeta militer dan menyuarakan dukungan terhadap Aung San Suu Kyi. Namun, gerakan itu tidak berhasil.

Protes saat ini bak pedang bermata dua. Protes dijalankan untuk menentang kudeta militer, namun berdampak pada kestabilan negara. Banyak bank tutup, operasi bandara terganggu, kereta api berhenti beroperasi, dan kontainer menumpuk di pelabuhan Yangon.

Efeknya terasa lebih keras kepada kalangan masyarakat miskin dibandingkan militer. Bila bank berhenti beroperasi dan berhenti mentransfer tagihan telepon ke perusahaan ''MyTel'' yang dikendalikan militer, para jenderal akan merasakan efeknya. Namun, pada saat yang sama puluhan ribu pekerja tekstil juga tidak akan menerima gaji karena bank tutup. Masyarakat miskin juga tidak dapat mengakses perawatan medis gratis bila para dokter di Rumah Sakit Umum Yangon mogok kerja.

Militer punya bank, sekolah, dan rumah sakit sendiri. Militer dapat menggunakannya untuk keuntungan jangka panjang.

Kemarahan saja tidak cukup

Ilmuwan politik Min Zin, berusia 14 tahun ketika bergabung dengan protes 1988. Dia kemudian pergi ke lokasi pengasingan, dan sekarang bekerja sebagai analis Myanmar.

Zin baru-baru ini mengatakan kepada New York Times bahwa "tekanan publik saja tidak dapat mengarah pada transisi politik yang nyata. Tanpa strategi yang dipikirkan dengan matang untuk mencapai tujuan konkret, cepat atau lambat kita akan selalu berakhir di sisi penindasan dan aturan pemerintahan militer. "

Pengamat lain di Myanmar yang tak ingin diketahui identitasnya, mengatakan kepada DW bahwa faktor penentu keberhasilan kali ini adalah apakah gerakan protes lebih terorganisir dan terkoordinasi.

Menurutnya, tidak ada tanda-tanda militer menyerah. Oleh karena itu, kekuatan para demonstran untuk bertahan dalam waktu lama menjadi sangat penting.

Amarah selama dua minggu terakhir akhirnya berubah menjadi kelelahan. Para pemrotes butuh strategi jangka panjang. Pemimpin protes dan pengunjuk rasa harus merencanakan waktu istirahat tanpa menganggu momentum gerakan demonstrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekspektasi tentang demokrasi Myanmar, baik di dalam dan luar negeri sangat dibesar-besarkan.

Aung San Suu Kyi sempat dijadikan ikon hak asasi manusia oleh pihak luar sebelum dia kehilangan statusnya atas sikap pasifnya terhadap pengusiran etnis Rohingya.

Di dalam negeri, dia dipanggil ''Ibu Suu'' dan dianggap sebagai penyelamat bangsa, terlepas dari beragam catatan politiknya selama lima tahun sebagai anggota dewan.

Partainya, NLD, tidak membuat kemajuan dalam proses perdamaian atau perang melawan kemiskinan. Sementara, tuntutan seperti pengusiran militer dari panggung politik dapat menimbulkan eskalasi kekerasan.

Meski begitu, krisis COVID-19 sejatinya menunjukkan solidaritas kuat di Myanmar, dan ada peran masyarakat sipil yang dapat memberikan dorongan politik baru di luar elit lama militer dan NLD. Namun, maraton perjuangan rakyat butuh strategi jangka panjang dan ketahanan yang kuat untuk memperjuangkan demokrasi. (pkp/gtp)

Penulis melakukan wawancara latar belakang situasi di Myanmar dengan para ahli yang tidak ingin disebutkan namanya atau dikutip dalam artikel ini karena alasan keamanan.

(ita/ita)