Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada hari Jumat (01/01) memuji negaranya dalam hal mengatasi pandemi virus Corona dan mampu menumbuhkan perekonomian di tengah ancaman militer China.
Melalui pidato awal tahun baru, Tsai mengatakan Taiwan telah secara efektif menaklukkan virus dengan "percaya pada profesionalisme, saling percaya dan bersatu antar warga," tanpa tindakan penguncian wilayah yang membatasi aktivitas bisnis dan pendidikan.
Pujian patut diberikan karena upaya Taiwan yang cepat dan berkelanjutan menahan wabah COVID-19, dengan hanya mencatat tujuh kasus kematian dan kurang dari 800 kasus yang dikonfirmasi, meski dekat China yang jadi episentrum wabah saat pandemi dimulai.
Namun seiring pertumbuhan ekonomi, Taiwan terancam oleh "seringnya aktivitas pesawat militer dan kapal perang di sisi lain Selat Taiwan," kata Tsai, merujuk pada China. Tsai mengatakan stabilitas hubungan lintas selat menjadi perhatian tidak hanya bagi kedua belah pihak tetapi juga dunia.
Tawaran dialog Tsai
Taiwan yang menerima senjata pertahanan dan dukungan politik yang kuat dari Amerika Serikat (AS), akan tetap berpegang pada kebijakannya saat ini dan berharap dapat berdialog dengan Beijing atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, kata Tsai.
"Dengan kesetaraan dan rasa hormat, kami ingin bersama-sama memfasilitasi dialog yang bermakna," kata Tsai.
Tsai mengatakan bahwa, pada tahun 2020, jet dan kapal militer China lebih sering mendekati wilayah Taiwan dan gerakan semacam itu "tidak hanya mempengaruhi hubungan di seluruh Selat Taiwan tetapi juga menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik saat ini."
Tsai mengatakan bahwa jika pandemi COVID-19 dapat dikendalikan, dia berharap kondisi yang lebih baik dapat membantu meningkatkan pemahaman. Di Taiwan, kata Tsai, pekerjaan terpenting pada 2021 adalah memastikan orang terus "menjalani kehidupan normal sehari-hari" di tengah pemulihan ekonomi global.
"Sebagai (negara yang memiliki) kekuatan untuk kebaikan di dunia, kami akan terus menjadi anggota masyarakat internasional yang sangat diperlukan," kata Tsai. Taiwan telah memiliki pemerintahan merdeka sejak 1949, tetapi China menganggap pulau demokratis itu sebagai bagian dari wilayahnya.
China memutuskan semua komunikasi resmi dengan Taiwan pada Juni 2016, satu bulan setelah Tsai dari Partai Progresif Demokratik - yang condong ke arah kemerdekaan - menjabat.
ha/rap (AP, dpa)
