Pandemi Merebak di Sabah Ketika Para Migran Kabur dari Tes COVID-19

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 13:16 WIB
Jakarta -

Di seluruh wilayah Sabah, Malaysia, penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan dan para migran ilegal melarikan diri dari petugas kesehatan masyarakat yang hendak melakukan pemeriksaan COVID-19. Mereka kabur karena takut ditahan atau dideportasi.

Penanganan COVID-19 di Sabah yang merupakan lokasi penghasil minyak sawit terbesar Malaysia, dipersulit oleh sekitar satu juta migran ilegal dan penduduk tanpa kewarganegaraan yang jumlahnya sepertiga dari populasi.

Sabah menyumbang hampir setengah dari 54.775 kasus infeksi COVID-19 yang tercatat di Malaysia. Pejabat kesehatan khawatir akan kasus infeksi yang bisa jauh lebih buruk karena orang-orang memilih untuk menghindari pemeriksaan tes COVID-19.

"Kami lihat pihak berwenang datang dan kami melakukan apa yang selalu kami lakukan, (yaitu) lari," kata Ahmad Han, seorang migran tidak berdokumen yang tinggal di pinggiran distrik Semporna di Sabah, kepada Reuters melalui telepon.

Pada 17 November, hampir seperlima dari kasus infeksi di negara bagian itu diderita orang asing, menurut data pemerintah yang diperoleh oleh Reuters. Mereka termasuk masyarakat adat tanpa kewarganegaraan serta pengungsi dan pekerja migran dari negara tetangga Filipina dan Indonesia, negara dengan jumlah kasus virus corona tertinggi di Asia Tenggara.

Berdasarkan data dari Menteri Kabinet Sabah Masidi Manjun, wilayahnya telah mencatat 192 kasus kematian akibat COVID-19. Dari jumlah tersebut, 63 orang bahkan meninggal sebelum menerima perawatan, 40 diantaranya adalah orang asing.

"Banyak yang akan melarikan diri setiap kali mereka melihat perawat berseragam atau ambulans," kata Masidi, yang juga juru bicara negara bagian Sabah terkait masalah COVID-19, kepada Reuters.

"Kami terus berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan ditangkap atau dideportasi ketika menjalani tes COVID-19. Tetapi tidak semua menanggapi 'dengan hangat'," tambahnya.

Tindakan keras pemerintah Malaysia terhadap migran tidak berdokumen sejak awal pandemi juga memperburuk ketakutan di antara komunitas yang rentan terinfeksi, kata kelompok hak asasi manusia. Negara itu bahkan telah menahan ribuan orang, termasuk ketika diberlakukannya penguncian wilayah, dengan alasan sebagai upaya untuk membendung penyebaran virus corona.

Pekerjaan yang menantang

Infeksi virus corona telah mengalami lonjakan di Sabah, sejak berlangsungnya pemilihan umum di seluruh negara bagian itu pada bulan September lalu. Pembatasan aktivitas warga telah berdampak pada produksi minyak sawit yang merupakan ekspor utama Malaysia.

Kehilangan pendapatan karena diberlakukannya penguncian wilayah dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah, membuat banyak migran ilegal bergantung pada pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Mereka takut dipaksa menjalani karantina karena nantinya banyak keluarga yang akan terlantar tanpa ada pemasukan sehari-hari.

Seorang dokter di Sabah mengatakan beberapa migran menunda mencari perawatan bahkan setelah mereka jatuh sakit, yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi COVID-19 parah. "Banyak yang datang, hanya ketika mereka mengalami kesulitan bernapas," kata dokter di Rumah Sakit Tawau di Sabah timur, yang menolak disebutkan namanya karena staf di sana tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Menteri Masidi mengatakan pejabat kesehatan bekerja dengan kelompok relawan dan otoritas lokal untuk menjangkau kelompok rentan.

Di pulau-pulau di lepas Semporna, komunitas pengembara laut Bajau Laut, yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan, hanya muncul setelah pejabat kesehatan bekerja sama dengan lembaga bantuan membujuk mereka menjalani pemeriksaan dengan imbalan pemenuhan kebutuhan seperti beras, minyak, susu formula, dan sanitasi. Tetapi setelah mereka diuji, banyak yang melarikan diri karena takut dikarantina di darat.

"Secara logistik, ini tantangan besar," kata Ahmad Kamil dari kelompok relawan Surah Al Falah yang berbasis di Sabah. "Banyak komunitas yang tinggal jauh di pedalaman atau di pulau-pulau terpencil sehingga sulit untuk melacak kontak atau membawa pasien ke fasilitas kesehatan."

ha/vlz (Reuters)

(ita/ita)