Warga Thailand Tanpa Lahan Pribadi Kini Bisa Tinggal di Hutan Bakau

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 12:44 WIB
Jakarta -

Berdasarkan nota kesepahaman (MOU) antara pemerintah, kelompok hak asasi manusia dan sekitar 45 keluarga di kota pesisir Ranong Thailand, masyarakat tidak mendapatkan hak kepemilikan atas lahan, meski mendapatkan bantuan untuk membangun rumah dan akses terhadap fasilitas publik.

Kesepakatan yang dibuat awal bulan ini dan mencakup masyarakat adat seperti para gipsi laut, sekarang sedang direplikasi di kota-kota pesisir Phuket dan Krabi.

"Masyarakat telah memperjuangkan tanah untuk waktu yang lama, dan kami telah mencoba mencari solusi melalui berbagai negosiasi," kata Maitree Jongkraijug, manajer Chumchonthai Foundation, organisasi nirlaba.

"Ini adalah proyek percontohan - model kerja sama antara masyarakat, organisasi sipil dan pemerintah yang dapat bekerja untuk orang-orang yang tidak memiliki tanah di kawasan lindung," katanya kepada Thomson Reuters Foundation, Senin (16/11).

Terdesak pengembang

Sekitar sepertiga dari 69 juta orang Thailand bergantung pada kepemilikan lahan untuk mencari nafkah, tetapi hampir 80 persen tanah pribadi secara resmi dimiliki oleh kurang dari seperlima populasi, menurut kelompok hak atas tanah yang telah lama menyerukan reformasi.

Komunitas pesisir sangat rentan karena ledakan pariwisata memaksa mereka berhadapan dengan developer atau pengembang yang tertarik pada tanah bagi tempat perahu, rumah, dan kuil mereka, sementara upaya konservasi pemerintah membatasi akses mereka ke laut untuk mencari ikan.

Varawut Silpa-archa, menteri sumber daya alam dan lingkungan Thailand, telah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik lahan dan ketidakberdayaan ketika ia menjabat tahun lalu.

"Ini menjadi prioritas pemerintah untuk memberikan tanah bagi yang membutuhkan untuk perumahan dan pertanian," ujarnya.

"Tapi pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara penggunaan lahan dan konservasi lingkungan."

Hutan bakau melindungi garis pantai dari badai, naiknya air laut, dan tsunami. Mereka juga menyerap karbon yang memanaskan planet dari atmosfer, dan menyediakan pembibitan bagi ikan muda, yang mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir.

Aksi demo membantu proses

Awal tahun ini, sebuah komunitas di Thailand utara memenangkan penghargaan dari PBB atas upaya mereka dalam melestarikan hutan lahan basah, dan menghentikan upaya untuk mengubahnya menjadi kawasan industri.

Di Ranong, Phuket dan Krabi, penduduk desa akan mengikuti kondisi yang ditetapkan oleh otoritas untuk konservasi kawasan lindung, tegas Maitree Jongkraijug, manajer Chumchonthai Foundation.

Ia juga berspekulasi, protes antipemerintah selama berbulan-bulan mungkin meningkatkan tekanan pada otoritas Thailand untuk mengatasi masalah tak bertanah yang sudah berlangsung lama.

"Ini tentang memberikan keadilan kepada masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan - yang juga merupakan tuntutan para pengunjuk rasa," katanya. "Pemerintah jadi lebih memperhatikan masalah ini."

vlz/rzn (Reuters)

(ita/ita)