Isu Masjid Babri Jadi Kemenangan Politik bagi Hindu-Nasionalis India

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 18:31 WIB
New Delhi -

Perdana Menteri India dijadwalkan meletakkan batu pertama untuk pembangunan kuil di atas lahan bekas masjid Babri di Ayodhya, Rabu (5/8). Area tersebut sejak lama menjadi rebutan minoritas muslim dan warga mayoritas Hindu.

Situs masjid Babri di Ayodhya termasuk isu komunal paling kontroversial sejak 30 tahun terakhir. Peletakan batu pertama bagi kuil Rama di area tersebut dianggap sebagai kemenangan politik bagi pemerintahan Hindu-Nasionalis di India.

Modi dikritik lantaran dinilai sedang berusaha mengubah India menjadi negara Hindu. Dalam prosesnya, pemerintah India tidak segan menggunakan kebijakan otoriter, terutama terhadap 200 juta minoritas muslim.

"Modi tidak diragukan adalah pemimpin India yang paling banyak melakukan perubahan," dalam beberapa dekade terakhir, kata Michael Kugelman dari Wilson Center. "Ini membuatnya sangat populer, tetapi juga sangat kontroversial," imbuhnya.

Kota suci Ayodhya di utara India merupakan sumber konflik dalam hubungan antarumat di India dan berulangkali memicu aksi kekerasan sektarian yang termasuk paling parah dalam sejarah.

Klaim sejarah sebagai landasan moral

Warga Hindu meyakini Rama dilahirkan di Ayodhya, yang kala itu merupakan ibu kota Kerajaan Kosala, 7.000 tahun silam. Namun pada abad ke 16, sebuah masjid dibangun di atas lahan yang diyakini merupakan tempat kelahiran sang dewa perang.

Pada 1980-an, sebuah gerakan Hindu muncul untuk mengkampanyekan penutupan masjid. Pada 1992 sekelompok orang berusaha merubuhkan masjid Babri dengan tangan dan alat seadanya. Aksi ini memicu kerusuhan yang menewaskan 2.000 orang, kebanyakan warga muslim.

Perebutan situs masjid Babri lalu berlanjut ke ranah hukum. Akhirnya November 2019 silam, Mahkamah Agung India mengabulkan gugatan pemerintah dan menyerahkan situs tersebut bagi warga Hindu, serta mengizinkan pembangunan kuil "yang tingginya menyentuh langit."

"Putusan tersebut merupakan kemenangan besar bagi Modi. Dia membetoni posisinya secara permanen dalam buku sejarah, hanya dari nilai politik kuil ini," kata penulis biografi Narendra Modi, Nilanjan Mukhopadhyay.

Isu lain yang dimanfaatkan Modi adalah Kashmir yang terbagi dua antara India dan Pakistan sejak 1947. Agustus 2019 silam, pemerintah India mencabut status otonomi khusus bagi Kashmir dan mengirimkan militer untuk mencegah aksi protes. Sambungan internet juga dipadamkan selama lebih dari satu tahun.

Marjinalisasi minoritas muslim di India

Di Kashmir, warga India kini untuk pertama kalinya diberikan hak untuk membeli lahan dan rumah, serta mengisi jabatan di pemerintahan lokal. Kebijakan ini dikhawatirkan akan mengubah demografi Kashmir, serupa yang dilakukan Israel di Tepi Barat Yordan.

"Apa yang saya lihat sedang terjadi adalah dijalankannya sebuah proyek pemukiman Hindu," ujar Mona Bhan dari Syracuse University, Amerika Serikat.

Manuver politik Modi untuk mendulang dukungan kaum Hindu-Nasionalis juga terlihat pada UU Keimigrasian yang menjamin suaka bagi minoritas agama di negeri jiran, kecuali muslim.

Selain itu pemerintah juga mewajibkan pendataan kewarganegaraan dalam bentuk National Register of Citizens (NRC) yang mewajibkan penduduk membuktikan kewarganegaraan India. Hal ini dikhawatirkan akan melucuti status kewarganegaraan penduduk muslim, yang miskin dan tidak memiliki dokumen kependudukan.

Keampuhan NRC bisa dilihat di negara bagian Assam, di mana "daftar kewarganegaraan" yang diumumkan pasca proses penyaringan untuk NRC, tidak mencantumkan nama jutaan warga muslim yang sudah tinggal di sana lintas generasi. Mereka nantinya dikategorikan sebagai warga asing dan akan diinapkan di kamp-kamp penampungan yang sudah mulai dibangun di seluruh India.

Partai Bharatiya Janata yang berkuasa juga dikabarkan sedang menggodok ulang hukum perdata, yang bakal menciutkan ranah hukum agama untuk minoritas muslim seperti dalam isu pernikahan, keluarga dan kematian.

"Sudah jelas, agenda Hindu-Nasionalis sedang dijalankan dalam tempo yang cepat," kata Kugelman yang pakar politik Asia Selatan dari Wilson Center.

"Pemerintah di New Delhi tahu, ada sejumlah pekerjaan rumah besar terkait ekonomi dan pandemi. Tapi dengan fokus pada agenda sosial, mereka bisa mengalihkan perhatian para pemilih dan malah mendulang dukungan politik."

rzn/as (afp, rtr)
      
   
      

(nvc/nvc)