Tekanan Meningkat bagi Angela Merkel untuk Tekan China Soal Hong Kong

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 18:44 WIB
Berlin -

China bergerak cepat setelah memberlakukan UU Keamanan Nasional yang kontroversial di Hong Kong minggu lalu. Hari Rabu (8/7) China mengumumkan pembukaan kantor baru aparat keamanannya di kota Hong Kong.

"Kantor Penjaga Keamanan Nasional Pemerintah Pusat di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong diresmikan Rabu pagi," demikian laporan kantor berita pemerintah China, Xinhua. Sebelumnya, ratusan aktivis Hong Kong ditangkap dengan tuduhan melanggar UU Keamanan Nasional.

Di Jerman, tekanan meningkat terhadap Kanselir Angela Merkel agar bersikap lebih tegas menghadapi pelanggaran hak asasi dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh China. Apalagi, Jerman mulai 1 Juli mengambil alih kepemimpinan di Dewan Uni Eropa.

Hubungan dagang yang harmonis

Tapi sikap ragu Jerman untuk mengambil langkah keras terhadap China bisa dimengerti. Terutama Angela Merkel selalu mencoba membangun hubungan baik dengan China demi melancarkan hubungan ekonomi dan dagang. Selama 15 tahun pemerintahannya, Angela Merkel sudah 12 kali berkunjung ke Beijing untuk membina hubungan baik itu. Volume perdagangan Jerman-China tahun 2019 mencapai 206 miliar euro.

Para kritikus mengatakan, sikap lunak Jerman terhadap China telah mengecewakan banyak aktivis dan pendukung pro-demokrasi di Hong Kong

"Jerman pada dasarnya tidak bersuara apa pun, dan menunjukkan respons yang sangat lunak terhadap China. Saya pikir orang-orang Hong Kong cukup cerdas, mereka akan menyadari itu," kata Didi Tatlow, pengamat politik di Lembaga Hubungan Luar Negeri Jerman DGAP kepada DW.

"Jerman tidak bisa memenuhi harapan banyak warga Hong Kong saat ini," tambahnya.

Tekanan ekonomi terhadap China?

Di Uni Eropa, tekanan juga meningkat dari beberapa kalangan politik yang mendesak agar ada "tanggapan terkoordinasi" terhadap apa yang terjadi di Hong Kong. Politisi senior partai Sosial Demokrat SPD Martin Schulz, yang juga mantan ketua parlemen Eropa mengatakan kepada DW, Eropa perlu memberi "pesan ekonomi yang jelas" ke arah China.

"Akses ke pasar untuk barang-barang China bisa diblokir jika (China) berulangkali tidak menghormati tanggung jawab dan tugas internasionalnya," kata Martin Schulz.

Pimpinan partai Demokrat Liberal FDP, Christian Lindner, menuntut langkah yang lebih tegas dan mengatakan, bisnis dan demokrasi tidak bisa "ditimbang satu sama lain".

"Kita tidak bisa membiarkan nilai-nilai kita dibeli," kata Lindner dan menambahkan, ketergantungan ekonomi antara Uni Eropa dan China berlaku bagi kedua belah pihak. "Saya tidak berpikir kita perlu segera berspekulasi tentang sanksi (ekonomi), tetapi mendefinisikan posisi nilai-nilai sekarang harus menjadi tugas pemerintah Jerman."

Apa yang bisa dilakukan Jerman?

Tapi Katrin Kinzelbach dari Global Public Policy Institute (GPPi) mengatakan, berbicara tentang sanksi tanpa punya rencana yang jelas tentang bagaimana hal itu bisa dilakukan, tidak akan banyak membantu.

Sebagai gantinya, dia menyarankan untuk menggugat China ke Mahkamah Internasional di Den Haag, karena UU Keamanan Nasional yang baru diterapkan oleh Beijing merupakan pelanggaran jelas terhadap kesepakatan internasional yang tertuang dalam Deklarasi Bersama China-Inggris saat pengembalian Hong Kong tahun 1997.

"Beijing pasti akan menolak keterlibatan Mahkamah Internasional," kata Katrin Kinzelbach. "Tapi langkah seperti itu setidaknya akan mengirim pesan yang jelas bahwa undang-undang yang baru itu tidak dapat diterima."

Namun dia juga mengatakan, tidak hanya Jerman yang enggan mengambil langkah tegas, melainkan juga banyak negara lain yang punya kepentingan ekonomi. "Semua negara harus menyeimbangkan kepentingan mereka terhadap Beijing. Penting untuk dipahami, bahwa Merkel tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan yang diambil di Beijing," kata Katrin Kinzelbach. Tapi dia menambahkan, suara Angela Merkel tetap penting.

hp/as (dpa, rtr, dwnews)

(nvc/nvc)