Inggris Beri Sanksi ke Rusia-Saudi dan Uang Haram Mereka Lewat Magnitsky Act

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 14:24 WIB
Jakarta -

Rusia mengancam akan melakukan pembalasan setelah pemerintah Inggris menggunakan kekuatan hukum baru untuk menjatuhkan sanksi pada 49 individu dan organisasi dari Rusia, Arab Saudi, Korea Utara, dan Mynamar pada hari Senin (06/07).

Perwakilan Moskow menyebut keputusan Inggris "tidak bersahabat" dan mengatakan sanksi itu "cukup jelas dipahami hanya sebagai kebijakan publik."

Sanksi dijatuhkan setelah Inggris mengadopsi Magnitsky Act versi mereka sendiri, sebuah undang-undang yang memungkinkan negara-negara untuk menargetkan warga negara asing dan organisasi tertentu atas pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang ini pertama kali diadopsi oleh AS di tahun 2012, untuk mengenang pengacara dan penasihat pajak Rusia Sergey Magnitsky yang meninggal di penjara Rusia dengan kondisi yang mencurigakan.

Senin (06/07), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan sanksi itu ditujukan untuk menghentikan praktik pencucian "uang haram". Inggris dapat menggunakan undang-undang tersebut untuk melarang masuknya orang-orang yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, serta untuk menghentikan uang mengalir antarbank dan memotong keuntungan para pelanggar.

"Anda tidak bisa menginjakkan kaki di negara ini, dan kami akan mengambil uang haram Anda yang berlumuran darah jika kau mencoba (masuk)," ujar Raab.

Pejabat elite jadi target

Sanksi tersebut menargetkan 25 pejabat Rusia, termasuk Alexander Bastrykin, yang memimpin badan penegak hukum federal Rusia, Komite Investigasi Rusia. Inggris juga telah bergerak melawan pejabat senior intelijen Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan brutal terhadap jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Polisi rahasia Korea Utara dan badan penegak hukumnya juga dikenai sanksi. Para pejabat Inggris juga mendaftarkan pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Soe Win sebagai target karena kekerasan terhadap minoritas Rohingya.

Ini adalah pertama kalinya Inggris memberlakukan sanksi sendiri setelah meninggalkan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memuji London karena mengantarkan "era baru bagi kebijakan sanksi Inggris."

Tidak ada penyiksaan, tidak ada kekerasan

Pada 2008, Sergey Magnitsky mengungkap apa yang ia klaim sebagai penggelapan pajak besar-besaran yang melibatkan para pejabat Rusia, tetapi ia kemudian ditangkap atas tuduhan penggelapan pajak sebelum meninggal pada tahun 2009. Keluarganya mengatakan ia dipukuli secara brutal ketika berada di penjara. Penyelidikan selanjutnya oleh Dewan Presiden untuk Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia Rusia menemukan bahwa pengacara itu telah dipukuli dan tidak diberikan perawatan medis. Pemerintah disalahkan karena gagal mengadili mereka yang bertanggung jawab. Pengadilan Rusia hanya mendakwa satu orang atas kematian Magnitsky yakni dokter penjara Dmitry Kratov pada akhir 2012, dengan Komite Investigasi kemudian membatalkan penyelidikan lanjutan dan mengklaim Magnitsky "tidak menerima kekerasan fisik atau penyiksaan" saat berada di penjara.

Tahun lalu, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyebut bahwa Magnitsky diberi "perawatan medis yang tidak memadai" untuk masalah kesehatannya, dan bahwa ia "telah diperlakukan dengan buruk sebelum meninggal" pada tahun 2009.

Senin (06/07), kedutaan Rusia di London mengatakan bahwa semua "pertanyaan mengenai kematian Magnitsky telah dijawab sejak lama."

"Kami terkejut dengan penunjukan pejabat tinggi kantor Kejaksaan Agung dan Komite Investigasi Rusia, serta para hakim," kata para diplomat. "Di Rusia, penyelidikan, penuntutan, dan peradilan beroperasi atas dasar independensi dari pemerintah dan dipandu secara eksklusif oleh hukum."

rap/gtp (AP, dpa, Reuters, AFP)

(ita/ita)