Militer Thailand Dicurigai Hilangkan Paksa Pelarian Politik di Luar Negeri

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Sabtu, 06 Jun 2020 14:27 WIB
Aktivis Thailand dan Eropa berdemonstrasi menolak kedatangan Perdana Menteri Prayut Chan-Ocha di Milan, Italia, pada KTT Asia-Eropa pada Oktober 2014.
Foto: AFP/Getty Images/Marco Bertorello
Phnom Penh -

Sekelompok pria bersenjata menghadang Wanchalearm Satsaksit di depan apartmennnya di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, Kamis (4/6) sore. Mereka lalu menyeretnya ke sebuah mobil berwarna hitam yang diparkir tak jauh dari lokasi kejadian, lalu melesat dan menghilang tanpa jejak.

Adegan tersebut terekam oleh sebuah kamera pengawas keamanan. Namun pemerintah Kamboja membantah adanya penculikan dan memastikan tidak akan melakukan penyelidikan terkait aduan tersebut, demikian dilansir organisasi HAM Human Rights Watch (HRW).

HRW mencatat Kepolisian Thailand pada 2018 silam menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Wanchalearm karena mengoperasikan sebuah laman Facebook yang kritis terhadap pemerintah Bangkok.

"Saat itu pejabat senior kepolisian Thailand berjanji akan membawa pulang Wanchalearm dengan berbagai cara," tulis HRW.

Diciduk lalu menghilang

Somyot Prueksakasemsuk, seorang aktivis yang berasal dari lingkup yang sama dengan Wanchalearm, mengisahkan sudut pandang yang berbeda terkait kejadian penculikan Wanchalearm kepada kantor berita Associated Press.

Pria yang pernah mendekam tujuh tahun di penjara gara-gara menghina kerajaan itu bercerita, Wanchalearm sedang berbicara lewat ponselnya ketika diculik. Temanmya di ujung sambungan mengaku "mendengar suara gaduh, seperti pertikaian," yang diiringi suara pria berbahasa asing, dan Wanchalearm mengerang tidak bisa bernafas, kisah Somyot yang mendengar kesaksian dari rekan Wanchalearm di telepon.

Setidaknya enam warga eksil Thailand diculik di Laos antara 2016 dan 2018. Beberapa di antaranya ditemukan tak bernyawa dan mengambang di sungai Mekong. Rangkaian penculikan itu memicu kekhawatiran terhadap operasi misterius untuk menghilangkan secara paksa para aktivis kritis.

Semua korban pernah atau masih aktif di dalam gerakan politik Kaus Merah anti junta militer yang menggalang aksi protes massal tahun 2010 silam dan dibubarkan secara brutal oleh aparat keamanan. Sebagian tokohnya melarikan diri dan melanjutkan kampanye kritis terhadap pemerintahan militer Thailand dari luar negeri.

Pemerintah dan militer Thailand menepis tuduhan ikut terlibat dalam kasus penghilangan paksa para eksil di Laos. Sementara Kepolisian Kamboja membantah pihaknya mengetahui penculikan Wanchalearm. Karena penculikan tidak tercatat secara resmi, kepolisian juga tidak akan melancarkan penyelidikan

"Sejak pagi ini saya mendapat 50 telepon masuk yang menanyakan kabar ini dan jawaban saya selalu sama. Saya katakan ini adalah kabar palsu, berita yang tidak benar," kata Jendral Chhay Kim Khouen.

Human Rights Watch mendesak investigasi menyeluruh terhadap kasus tersebut.

Ancaman bagi pelarian di luar negeri

Ketika sebagian pelarian Thailand berhasil mengamankan status sebagai pencari suaka politik di negara-negara barat, mereka yang tidak punya koneksi, surat resmi atau uang terjebak di negeri jiran seperti Kamboja atau Laos.

Mereka kini terancam dipulangkan sebagai buron, lantaran kedekatan hubungan pemerintah kedua negara jiran itu dengan pemerintahan militer Thailand.

Menurut organisasi HAM, beberapa orang aktivis menghilang dalam beberapa tahun terakhir di kawasan Mekong, tanpa disusul penyelidikan kepolisian. Kasus tersebut antara lain menimpa Itthipol Sukpaen yang menghilang pada Juni 2016, atau Wuthipong Kochathamakun pada bulan Juli 2017. Keduanya hidup di pengasingan di ibu kota Laos, Vientiane.

Desember 2019 silam harian Bangkok Post menerbitkan editorial yang meratapi kasus penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi. Di dalamnya, koran berbahasa Inggris itu mendesak pemerintahan di bawah Jenderal Prayut Chan-ocha "agar mulai membeberkan apa yang terjadi kepada para aktivis ini dan siapa yang harus bertanggungjawab atas kasus kematian dan penghilangan paksa."

"Harus ada keadilan," pungkas tim editorial dalam editorialnya.

rzn/as (ap,dpa,bangkokpost)

(nvc/nvc)