Kenapa India dan Nepal Berebut Pegunungan Terjal di Himalaya?

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Jumat, 05 Jun 2020 16:49 WIB
Jakarta -

Ketika dunia sibuk meredam wabah Covid-19, Nepal dan India terjebak dalam konflik perbatasan menyusul tumpang tindih klaim atas sebuah pegunungan di barat Himalaya. Jalan sepanjang 80km yang dibangun India untuk menghubungkan antara negara bagian Uuarakhand dengan Tibet melewati kawasan Lipulekh yang diklaim Nepal.

Buntutnya Nepal memrotes upacara peresmian jalan. Puncak Lipulekh adalah jalur dagang paling singkat antara India dan Cina. Pemerintah di Kathmandu mengecam kebijakan India sebagai tindak perundungan terhadap jiran yang lemah.

Pemerintah Nepal lalu menerbitkan peta baru yang menampilkan kawasan Lipulekh, termasuk Kalapani dan Limpiyadhura berada di dalam batas teritorialnya. Wilayah yang diperebutkan itu berada di batas tiga negara antara India, Cina dan Nepal. Peta baru buatan pemerintah nantinya akan diterbitkan ulang untuk universitas dan dokumen resmi pemerintah.

Sontak, penerbitan peta baru oleh Nepal memanaskan hubungan dengan India. Pemerintah di New Delhi mengkritik "tindak sepihak" Nepal dan menolak klaim wilayah yang tertera di dalam peta Nepal. "Peta ini bertentangan dengan kesepakatan bilateral untuk menyelesaikan isu perbatasan melalui dialog diplomatik," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Anurag Srivastava.

"Klaim ini tidak akan pernah diterima oleh India," imbuhnya.

Kisruh ini bukan kali pertama kedua negara bersitegang soal peta. Pada November tahun lalu, New Delhi menerbitkan peta resmi India yang menempatkan Lipulekh ke dalam bagian teritorialnya. Pemerintah Nepal menolak peta itu dan menawarkan negosiasi, meski kemudian tidak ditanggapi India.

Faktor Cina

Derasnya arus investasi Cina ke Nepal membuat India bersikap curiga. Ragam media nasional misalnya berulangkali menggunakan narasi bahwa Kathmandu sudah menjadi bonekanya Beijing.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala Staf Angkatan Darat, Manoj Mukunda Naravene mengatakan Nepal bertindak "atas nama orang lain." Ucapannya itu diyakini ditujukan kepada Cina.

Swaran Singh, seorang pengajar di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi meyakini narasi itu muncul akibat hubungan rumit India dan Cina yang mengalami pasang surut. Selain Nepal, Beijing juga berusaha mencari kedekatan dengan Pakistan, rival terbesar India di Asia Selatan.

Menurutnya lanskap diplomatik antara kedua negara "hanya memperkuat tuduhan bahwa Nepal lebih berani menentang atau menggunakan bahasa yang keras terhadap India untuk menyenangkan Cina," kata Singh kepada DW.

Namun tuduhan itu dibantah Menteri Luar Negeri Nepal Pradeep Kumar Gyawali. Menurutnya Nepal tidak hanya bersitegang dengan India ihwal konflik teritorial, tetapi juga dengan Cina.

"Saya menolak tindakan menyeret negara lain ke dalam konflik perbatasan antara India dan Nepal. Kami juga memiliki konflik teritorial dengan Cina di Lipulekh. Isunya belum diselesaikan," sanggahnya dalam wawancara dengan DW.

Khadga KC, Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Tribhuvan, Nepal, mewanti-wanti tuduhan India bisa semakin membebani hubungan bilateral. "Sebagai negara berdaulat, Nepal tidak perlu menyeret jiran lain ke dalam konflik ini," kata dia. "Faktanya, Nepal terpaksa membuat ulang peta politik setelah India secara sepihak membangun jalan di atas wilayah kami."

Motif politik

Analis mengatakan kisruh perbatasan teranyar memberi angin segar bagi kaum nasionalis di Nepal, dan membantu perdana menteri memperpanjang usia pemerintahannya. Kekuasaan Sharma Oli goyah lantaran kinerja pemerintahannya menghadapi wabah corona yang dinilai gagal.

Saat ini partai-partai oposisi sudah menyatakan dukungan bagi pemerintah untuk mengamandemen konstitusi agar memuat peta baru tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan harian India, The Hindu, Menlu Gyawali mengatakan "cara paling pantas" menyelesaikan konflik perbatasan antara kedua negara adalah "menarik mundur serdadu dari Kalapani dan menyerahkan kawasan yang diduduki kembali ke Nepal."

Dinesh Bhattarai, bekas duta besar Nepal untuk PBB, mengatakan kepada DW kedua negara harus melanjutkan perundingan dan negosiasi berdasarkan fakta dan bukti-bukti sejarah. "Negara demokrasi terbesar di dunia seharusnya tidak ragu mencari solusi yang memuaskan."

rzn/gtp

(ita/ita)