.webp)
Korea Utara mengancam bakal mengakhiri perjanjian militer 2018 dengan Korea Selatan jika pemerintah Seoul gagal menghentikan kampanye anti Pyongyang. Kampanye tersebut berupa selebaran berisikan pesan anti Kim Jong Un yang disebar di wilayah perbatasan.
Peringatan itu dilayangkan oleh saudara perempuan Kim Jong Un, yang juga menjabat kepala staf kepresidenan. Kim Yo Jong menilai pakta pertahanan yang disepakati pada 2018 itu "tidak lagi berharga."
Dia mengancam Korea Utara bisa menutup kantor perwakilan di selatan dan menghentikan kegiatan di kompleks industri milik kedua negara di kota Kaesong. Kesepakatan tersebut mewakili komitmen rekonsiliasi antara Seoul dan Pyongyang,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reaksi dramatis Pyongyang berkaitan dengan penyebaran pamflet anti Korut yang disebar di sisi utara Zona Demiliterisasi (DMZ) yang membelah kedua negara. Selama beberapa pekan terakhir aktivis dan pembelot dari Korut menggunakan balon udara buat menebar selebaran berisikan kecaman terhadap pelanggaran HAM dan ambisi nuklir Kim Jong Un.
"Jika niat jahat yang dilakukan di depan mata Anda dibiarkan dengan dalih kebebasan individu dan kebebasan berekspresi, maka otoritas Korea Selatan harus harus menghadapi fase paling buruk dalam waktu dekat," tulis Kim Yo Jong dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantor berita pemerintah, KCNA.
Korsel batasi aktivitas provokatif
Dia menyebut para pembelot yang terlibat dalam kampanye balon itu sebagai "manusia sampah" dan "anjing" yang mengkhianati tanah air sendiri. Pernyataan tersebut diyakini juga membidik seorang diplomat dan seorang pembelot asal Korut memenangkan kursi di parlemen dalam pemilihan umum di Korsel, April silam.
Sosok Kim Yo Jong mulai terlihat aktif mengawal kekuasaan Kim Jong Un sejak dua tahun terakhir, ketika kondisi kesehatan sang penguasa dikabarkan memburuk. Dia dulu menjabat wakil direktur di Komite Sentral Partai Buruh, salah satu organ pemerintah yang paling berpengaruh.
Sementara itu pemerintah Korea Selatan mengatakan kampanye balon anti Korut turut membahayakan keselamatan penduduk di perbatasan. Yoh Sang-key, Jurubicara Kementerian Unifikasi Korea, memastikan pemerintahannya akan mendorong amandemen hukum, untuk "membubarkan aktivitas yang menciptakan ketegangan" antara kedua negara.
Ketika ditanya apakah kementeriannya akan menyatakan penyesalan atas ancaman Pyongyang membatalkan perjanjian keamanan 1998 secara sepihak, Yoh mengatakan pihaknya "akan mewakilkan evaluasi kami atas pernyataan Korea Utara di dalam sikap pemerintah" yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Dalam kesepakatan itu kedua negara berjanji mengumpulkan sisa jenazah korban Perang Korea 1950-53, dan mengambil langkah kongkrit buat mengurangi ketegangan, antara lain dengan membentuk zona larangan terbang. Namun Korea Utara menghentikan semua komitmen internasionalnya selama perundingan damai dengan AS mengalami kebuntuan.
rzn/vlz (ap, rtr)
