Seberapa Besar Pengaruh Tony Blair Cs Terhadap Pembangunan Ibu Kota Baru?

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 09:21 WIB
Jakarta -

Tidak hanya Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ) yang diminta untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru, pemerintah Indonesia juga meminang mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk bergabung bersama MBZ. Selain dua nama di atas, pendiri sekaligus CEO SoftBank, Masayoshi Son, juga tergabung.

Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "MBZ akan menjadi ketuanya dengan dua orang anggota, yaitu Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Di atasnya ada Presiden Joko Widodo yang akan menjadi penanggung jawab," kata Luhut di Abu Dhabi, Selasa (14/01).

Luhut juga mengatakan kehadiran mantan Perdana Menteri Inggris tahun 1997-2007 tersebut dinilai dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di pembangunan ibu kota baru.

"Dewan pengarah bertugas untuk memberikan arahan dan diharapkan kehadiran mereka dapat meningkatkan kepercayaan di antara para investor untuk berinvestasi di ibu kota baru," ujarnya dilansir kantor berita DPA.

Baca juga: Jokowi Undang Dunia Investasi Ibu Kota Baru, Dimana Peluang UEA?

Kota pemerintahan vs kota internasional

Kepada DW Indonesia, pengamat tata kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan pemerintah membentuk dewan pengarah pembangunan ibu kota yang anggotanya berasal dari pihak internasional. Ia menyebut kini konsep kota internasional lebih cocok disematkan kepada ibu kota baru ketimbang kota pemerintahan yang selama ini digaungkan.

"Menurut saya itu jadi pertanyaan paling mendasar, kecuali kalau tadi Presiden Jokowi membangun sebuah kota internasional. Tidak perlu embel-embel ibu kota negara. Beda, kalau arahnya seperti kemarin melibatkan investor asing itu lebih tepat kita sebut sebagai kota internasional," jelas Nirwono.

"Apalagi filosofi mau dimasukkan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sejak awal niatnya harusnya kembali ke identitas bangsa, berarti di situ 100 persen karya anak bangsa," lanjutnya.

Nirwono meyakini kemampuan para ahli, konsultan, maupun pengembang di dalam negeri memiliki kualitas kelas dunia untuk bekerja bersama membangun ibu kota baru tanpa ada campur tangan pihak luar sehingga menurutnya penunjukan MBZ, Son, dan Blair dinilai rancu.

"Itu sama saja tidak mengakui hasil sayembara yang kita lakukan sendiri. Harusnya hasil sayembara itu kita sempurnakan jangan justru malah dicampur aduk dengan konsep yang sudah ada," tutur Nirwono yang juga akademisi Universitas Trisakti.

Bersifat rahasia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menyebut rencana induk pembangunan ibu kota ditargetkan rampung pada bulan Juli 2020. Nirwono menilai pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap seberapa besar kebutuhan investasi di ibu kota baru berdasarkan rencana induk tersebut.

"Kalau dari rinciannya jelas dan ternyata kita masih mampu, saat itu juga kita bisa putuskan tidak butuh investor asing. Ini investor asing suruh datang tapi rencana induk belum ada. Nanti dewan pengarahnya kasih masukan sesuai kemauan mereka, mewakili kepentingan investornya," tuturnya.

Hadirnya dewan pengarah dari kalangan internasional juga dinilai sebagai boomerang oleh Nirwono, pasalnya pembangunan ibu kota dengan konsep kota pemerintahan bersifat sangat rahasia dan menyangkut sistem pertahanan dan keamanan negara.

Menurutnya, untuk bisa mendatangkan investor, pemerintah harus membuka akses terhadap rencana induk termasuk juga akses informasi jalan hingga jaringan komunikasi. Padahal informasi ini bisa saja bersifat rahasia dan sensitif sehingga tidak dapat dipublikasikan secara luas. "Sistem keamanan kita bagaimana? Itu kan bukan untuk publik," pungkas Nirwono kepada DW Indonesia.

Seberapa besar pengaruh dewan pengarah pembangunan ibu kota terhadap investor?

Berlabuhnya Tony Blair sebagai anggota dewan pengarah pembangunan ibu kota baru Indonesia juga dinilai ekonom bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi di pembangunan ibu kota baru. Namun, hal ini dirasa tidak akan memberikan dampak optimal selama persoalan realisasi investasi di Indonesia tidak dibenahi.

Baca juga: Direktur EKONID: Aturan Berbisnis di Indonesia Membingungkan Investor

"Orang yang mengajukan persetujuan investasi selama ini juga banyak sekali tapi realisasinya hanya 40 persen. Artinya peran dari apakah Putra Mahkota Abu Dhabi atau Tony Blair sekaligus tidak ada menyelesaikan persoalannya. Karena masalahnya bukan trust orang berinvestasi," jelas Direktur Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati kepada DW Indonesia, Rabu (15/01).

"Berbagai macam regulasi hanya mengatur tapi tak terimplementasi bagaimana kita punya komitmen. Untuk OSS (online single submission) kita sudah ada komitmen buat sistem. Tapi dalam realitanya sekalipun sudah menggunakan sistem OSS tapi orang mengurusnya berbelit-belit, susah tidak ada kepastian. Ada omnibus law, mau disatukan segala macam, tapi sepanjang nanti kewenangan tidak clear ya sama saja tidak menyelesaikan masalah," Enny menambahkan.

Baca juga: Jepang Investasi di Indonesia, Ekonom: Agar Indonesia Tidak Didikte Cina

Komitmen reformasi birokrasi hingga perbaikan regulasi dan kemudahan berusaha diyakini Enny dapat meningkatkan nilai realisasi investasi di Indonesia. Selain itu, investasi di ibu kota baru nantinya harus dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

"Tapi kalau investasi itu tidak ada mutual benefit artinya manfaat atau keuntungan untuk kepentingan nasional kita tidak ada, kalaupun ada tapi kecil ya percuma," tuturnya.

Butuh anggaran Rp 466 triliun

Presiden Jokowi telah mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota Indonesia. Kedua wilayah tersebut akan menggantikan Jakarta yang dinilai sudah terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Pemerintah pun mengklaim telah menguasai 180.000 hektar tanah di kawasan tersebut. Total anggaran yang dibutuhkan pemerintah adalah sebesar Rp 466 triliun yang 19 persennya berasal dari APBN dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di Jakarta.

Sebelumnya pada Minggu (12/01), Presiden RI Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed sepakat menjalin 16 perjanjian kerja sama di bidang pemerintahan dan bisnis. Putra Mahkota Mohamed bin Zayed bahkan berkomitmen untuk mengucurkan investasi sebesar US$ 22.89 miliar atau sekitar Rp 314,9 triliun. Jokowi pun mengajak MBZ untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru, setelah sebelumnya menawarkan kerja sama serupa dengan perusahaan Jepang, SoftBank, dan US International Development Finance Corporation (DFC).

"Presiden mencoba melibatkan semua pihak secara internasional di dalam upaya untuk membangun ibu kota baru. Karena presiden ingin ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, Senin (13/01) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Janji-janji Jokowi untuk Ibu Kota Baru

rap/ae (dari berbagai sumber)



(ita/ita)