AS Tolak Visa Menlu Iran untuk Hadir di Pertemuan PBB

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Selasa, 07 Jan 2020 18:28 WIB
Teheran -

Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah menolak visa yang ia ajukan untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, AS.

Hal ini disampaikan Zarif pada Selasa (07/01) saat negara itu tengah bersiap melakukan upacara pemakaman Komandan Pasukan Elit Garda Revolusi Iran, Jenderal Qasem Soleimani.

"Mereka takut jika seseorang datang ke AS dan mengungkap yang sebenarnya terjadi," ujar Zarif di ibu kota Iran, Teheran.

Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar terkait masalah visa untuk Zarif. AS sebagai tuan rumah markas besar PBB seharusnya mengizinkan pejabat luar negeri untuk menghadiri pertemuan semacam ini.

Baca juga: "Blunder" Militer AS Kirim Surat Penarikan Pasukan ke Irak, Seharusnya Tidak Dikirim

"Perbuatan kriminal"

Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan pada Kamis (09/01) seharusnya akan menjadi kesempatan pertama bagi Zarif untuk menyampaikan kepada komunitas internasional ihwal serangan udara AS yang menewaskan komandan militer tertingginya, Qasem Soleimani.

Utusan Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, telah mendesak Dewan Keamanan untuk mengutuk dan mengambil langkah-langkah perihal tindakan sepihak oleh AS.

Pembunuhan Soleimani adalah "contoh nyata terorisme negara dan, sebagai perbuatan kriminal, merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk secara khusus…Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya.

Baca juga: Jerman, Prancis dan Inggris Minta AS-Iran Saling Menahan Diri

Seruan untuk tenang

Sebelumnya, media media AS melaporkan bahwa AS telah menolak permohonan visa Menlu Iran untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akan digelar pekan ini.

Berita penolakan visa Zarif itu muncul tidak lama setelah Pentagon pada Senin (06/01) mengambil jarak dari rencana Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa pasukan AS akan melancarkan serangan terhadap situs budaya Iran, meskipun ada larangan internasional.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan bahwa AS akan "mengikuti hukum konflik bersenjata" jika ada keterlibatan militer dengan Iran.

Pengamat secara luas percaya bahwa AS dan Iran telah berada di ujung tanduk terjadinya konfrontasi militer menyusul terbunuhnya Soleimani.

Para pejabat Iran juga sebelumnya telah bersumpah akan melakukan pembalasan, meskipun belum jelas seperti apa bentuk pembalasan tersebut.

Menanggapi pernyataan Trump pada Senin, Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan melalui Twitter: "Jangan pernah ancam negara Iran."

Rouhani juga merujuk pada penembakan maskapai penerbangan Iran oleh kapal perang AS pada 1988 yang menewaskan 290 orang.

Negara-negara Eropa termasuk Jerman menyerukan deeskalasi. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas telah mendesak "semua pihak untuk menahan diri dan bertanggung jawab secara penuh."

gtp/ae (AP, Reuters)



(nvc/nvc)