detikNews
Selasa 03 September 2019, 18:13 WIB

Bangladesh 'Mungkin Paksa' Warga Rohingya Tinggal di Pulau Tak Berpenghuni

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Bangladesh Mungkin Paksa Warga Rohingya Tinggal di Pulau Tak Berpenghuni
Dhaka -

Pada suatu pagi di akhir bulan Agustus, mentari belum lagi menerangi awan yang berbaris di horizon langit. Hujan monsun turun deras di Bangladesh tiap musim panas.

Sederet kapal barang beringsut menuju kota pelabuhan Chittagong yang ramai; kapal-kapal kecil penangkap ikan berayun di perairan berwarna abu-abu.

Dari kejauhan, sekitar 30 kilometer dari daratan utama, sebuah pulau perlahan mulai terlihat. Cakrawalanya yang rendah diselingi siluet sebuah bangunan berlantai empat.

Dua puluh tahun lalu, hanya ada air pada titik di Teluk Benggala ini.

Kini, ada sebuah kota kecil di pulau yang berbentuk memanjang ini, cukup luas untuk membangun rumah bagi 100.000 orang.

Pemerintah rencana relokasikan Rohingya

Di sinilah, di Bhasan Char, atau yang oleh penduduk lokal disebut "pulau terapung," pemerintah Bangladesh berencana merelokasi ribuan pengungsi Rohingya.

Kemungkinan bertentangan dengan keinginan mereka, demikian yang DW ketahui.

Tidak ada jurnalis dari negara barat yang diberikan akses masuk ke pulau ini - hingga sekarang. DW dibawa ke Bashan Char dalam sebuah kunjungan yang telah diatur dengan sangat hati-hati oleh Angkatan Laut Bangladesh, yang bertugas mengawasi jalannya pembangunan konstruksi.

Selama berasa di pulau itu, beberapa anggota Angkatan Laut tetap mendampingi DW.

Rencana untuk membangun perumahan bagi para pengungsi di pulau yang rawan dihantam badai siklon ini telah dilakukan sejak 2015.

Tetapi, setelah masuknya lebih dari 730.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh pada Agustus 2017, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memutuskan untuk terus maju dengan rencana itu.

Minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari penumpasan tentara Myanmar yang semakin intensif menyusul terjadinya beberapa serangan yang terkoordinasi pada sejumlah kantor polisi oleh gerilyawan yang menamakan diri Tentara Penyelamatan Arakan Rohingya, atau ARSA, sebuah kelompok militan yang dipimpin oleh kader kecil diaspora Rohingya di Arab Saudi.

Tentara Myanmar merespons dengan kekuatan penuh, pembakaran, dan pengeboman desa. Ketua Hak Asasi Manusia PBB menyebut langkah tentara Myanmar sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis."

Bicaralah dengan para pengungsi di sini, dan semua memiliki kisah mengerikan tentang pemerkosaan dan pembunuhan.

Cox's Bazar: terlalu penuh dan tegang

Bangladesh lalu menyambut para pengungsi ini, menempatkan mereka di kamp sementara yang dibangun oleh pihak berwenang di dekat perbatasan. Dengan cepat kawasan itu pun menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia.

Untuk membuka kamp ini, Bangladesh yang merupakan salah satu negara terpadat di dunia telah mengerahkan para gajah untuk membuka sebuah petak cagar alam yang subur.

Kamp-kamp yang terletak dekat kota pesisir Cox's Bazar penuh sesak dan - meskipun ada upaya besar untuk menstabilkan tanah - bahaya tanah longsor selalu mengincar. Di musim panas, gubuk terbuat dari seng dan terpal terasa sangat gerah.

Dan ketika malam turun dan banyak pekerja relawan meninggalkan area, keamanan pun menjadi rawan. DW mendengar cerita-cerita tentang pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Karena itu, mempertimbangkan kepadatan dan kondisi keamanan, Perdana Menteri memutuskan untuk memberikan prioritas utama pada proyek Bhasan Char.

Bhasan Char: "Surga" untuk Rohingya

Pekerjaan konstruksi di pulau ini dimulai awal 2018 dan cepat-cepat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu setengah tahun dengan biaya total 272 juta dolar AS (sekitar Rp 3,8 triliun), demikian menurut Angkatan Laut Bangladesh yang mengawasi proyek tersebut.

DW dibawa keliling untuk menunjukkan pulau yang sunyi menyeramkan. Deretan bungalow yang seragam dan terbuat dari balok dan baja terlihat dibangun berdekatan di sekitar halaman tengah dengan sebuah kolam.

Tiap bungalow terdiri dari enam kamar yang sederhana namun cukup memiliki aliran udara, dirancang untuk menjadi rumah bagi empat hingga enam orang per kamarnya.

Tiap enam belas kamar berbagi dua buah dapur dan dua kamar mandi dengan kubikel toilet.

Ada juga sistem untuk menampung dan memanen air hujan, pembangkit matahari dan fasilitas biogas.

Pos-pos polisi akan menjaga keamanan - dan pihak Angkatan Laut mengatakan akan segera menginstal 120 kamera untuk mengawasi kamp.

Arsitek utama kamp relokasi ini, Ahmed Mukta, pria ramah yang sering bolak-balik London-Dhaka dengan bangga mengatakan kepada DW bahwa ini akan menjadi "surga" bagi Rohingya, "tidak ada keraguan tentang hal itu."

"Kami akan menyediakan sesuatu bagi Rohingya, mereka akan mengingatnya seumur hidup," tambahnya sambil tersenyum.

Konstruksi hampir selesai

Mukta memiliki perusahaan arsitektur bernama MDM Architects dan memiliki pengalaman membangun tempat perlindungan dari badai siklon di Bangladesh. IA mengaku hanya punya waktu satu minggu untuk merancang desain awal. Namun mengatakan bangga atas apa yang telah berhasil ia ciptakan.

Ketika DW berjalan di sepanjang jalan utama, ada dua domba berkeliaran, sementara dua pekerja bersandar ke sebuah pintu, menatap para pengunjung.

Salah satu dari mereka memberi tahu DW bahwa jika ia ditawari sebuah rumah di sana, dia mau tinggal di pulau itu.

"Itu tempat yang bagus untuk tinggal," katanya.

Dari salah satu atap dari 120 tempat perlindungan topan di pulau itu dapat terlihat barisan atap merah identik membentang ke kejauhan.

Tempat berlindung ini dirancang kuat menahan angin hingga 260 kilometer per jam dan dapat digunakan sebagai rumah sakit, sekolah, dan pusat komunitas. DW juga mengunjungi satu tempat penampungan seperti itu yang dilengkapi dengan AC dan kamar mandi yang dapat dipakai untuk menampung staf PBB.

Akan ada 40 ranjang rumah sakit, ujar Mukta kepada DW dan dalam kasus yang darurat, para pengungsi dapat direlokasi ke rumah sakit distrik terdekat di Pulau Hatiya, yang menurut para pejabat jaraknya sekitar satu jam dengan menggunakan perahu.

Segera setelah ada keputusan untuk memindahkan Rohingya, Angkatan Laut dapat mengirim ke pulau tersebut dalam hitungan minggu dalam jumlah 400 hingga 500 pengungsi sekaligus.

Dan, lanjut Mukta, dalam waktu satu atau dua tahun, lokasi ini dapat diperluas untuk menampung hingga 400.000 orang.

Rohingya: "Jangan kirim kami ke Bhasan Char"

Tetapi seorang Rohingya yang berbicara kepada DW di kamp Kutupalong di Cox's Bazar berkeras ingin tetap tinggal di sana.

Ketika kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya, seorang wanita tua, Hamida Khatun, dengan marah menggelengkan kepalanya: "Kami tidak ingin pergi ke Bhasan Char, karena kami mendengar (tempat itu) akan banjir dan kemudian orang akan mati. Anak-anak kita akan tenggelam, bagi mereka itu adalah jebakan lain di mana mereka akan kehilangan nyawa," katanya.

"Bantu kami tetap di sini," dia memohon, para penonton mengangguk setuju. "Di Bashan Char, kita akan terisolasi."

Tetapi, di sebuah kantor berpanel kayu di ibukota Dhaka, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Kalam Abdul Momen mengatakan kepada DW bahwa pemerintahnya mungkin memindahkan para pengungsi ke Bashan Char tanpa kemauan mereka. "Jika mereka tidak mau, kami akan memaksa mereka."

Sudah saatnya bagi para pengungsi untuk direlokasi, ia menambahkan, mengutip kekhawatiran jika Rohingya tetap berada di kamp-kamp yang penuh sesak, mereka mungkin akan teradikalisasi.

Ketegangan meningkat di antara masyarakat setempat dan Rohingya. Pada hari DW mengunjungi Bhasan Char, dua Rohingya ditembak mati oleh polisi Bangladesh karena dituduh membunuh seorang pejabat partai setempat.

Menteri Luar Negeri: "Mungkin kami akan memaksa mereka"

Para pengungsi Rohingya, ujar Menteri Luar Negeri Momen, "akan selalu menemukan masalah. Berkali-kali orang-orang lokal terbunuh. Kami tidak bisa membiarkan itu, kami perlu menjaga hukum dan ketertiban. Untuk itu, mungkin kami akan memaksa mereka ke Bhasan Char."

Kunjungan DW ke Bhasan Char terjadi pada saat yang sensitif secara politis. Sebelumnya ada upaya yang gagal pada akhir Agustus untuk memulangkan ribuan pengungsi ke Myanmar. Tapi, tidak satu pun pengungsi yang setuju untuk kembali karena khawatir keselamatan mereka tidak akan dijamin oleh pihak berwenang di sana.

Mereka juga tidak mempercayai pemerintah yang telah lama menolak memberikan kewarganegaraan penuh mereka dan membatasi gerakan mereka di desa-desa dan kota-kota kecil.

Untuk mendapatkan dukungan bagi rencananya, pemerintah Bangladesh memberikan tekanan pada PBB dan lembaga bantuan lainnya agar setuju memindahkan para pengungsi ke Bhashan Char.

DW telah melihat catatan berita acara pertemuan yang terjadi baru-baru ini antara perwakilan kementerian luar negeri dan pejabat PBB.

Perwakilan pemerintah, menurut catatan, "sangat menyarankan badan-badan PBB untuk memasukkan Bhashan Char" dalam Rencana Respons Bersama (JRP) tahun 2020, yang menetapkan prioritas bagi pekerjaan lembaga bantuan.

Jika tidak, "Pemerintah Bangladesh tidak akan dapat menyetujui JRP-2020 jika Bhasan Char tidak termasuk dalam JRP," menurut catatan itu.

Juru bicara UNHCR di Dhaka menolak berkomentar, tetapi para pejabat PBB secara off-the-record setuju bahwa ada tekanan kuat kepada mereka untuk mendukung Bhasan Char.

Salah satu kekhawatiran adalah bahwa para pengungsi dapat ditahan di pulau itu selama bertahun-tahun dan kebebasan bergerak mereka sangat dibatasi. Dan, kata mereka, sulit untuk melakukan pemisahan operasional antara Cox's Bazar dan Bhasan Char.

Apakah Bhasan Char layak huni?

Kekhawatiran lainnya adalah apakah pulau itu sebenarnya cocok untuk jadi tempat tinggal.

Ekosistem Teluk Benggala dikenal rapuh dan terus berubah di daerah yang rawan badai. Air keruh membawa sedimen, dan seiring waktu akan ada pulau terbentuk. Beberapa pulau kemudian hanyut setelah dihantam gelombang yang kuat, yang lain stabil selama beberapa dekade dan akhirnya digunakan untuk memancing dan bertani dan, akhirnya dihuni.

Bhasan Char baru mulai muncul dari laut kurang dari dua dekade lalu dan masih merupakan pulau yang sangat rapuh dan rawan erosi.

DW menghubungi beberapa ahli yang semuanya sepakat bahwa frekuensi dan intensitas topan kemungkinan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Dan ketika perubahan iklim semakin cepat, permukaan laut kemungkinan akan naik secara signifikan.

Pemukiman di Bhasan Char saat ini dilindungi oleh tanggul setinggi tiga meter, termasuk garis pertahanan pertama melawan erosi, seperti tiang, kerikil dan karung pasir. Para pejabat mengatakan bahwa ini cukup untuk melindungi pulau itu, kecuali dalam kasus terjangan topan.

Dalam hal itu, kata mereka, tempat perlindungan topan di pulau itu dilengkapi dengan air dan pasokan listrik sendiri. Tidak seorang pun, kata Angkatan Laut kepada DW, akan dievakuasi ketika ada kasus topan.

Tetapi para ahli yang berbicara kepada DW tidak setuju bahwa ini akan cukup: Beberapa mengatakan tanggul harus dinaikkan dua kali lipat, yang lain setuju dengan pejabat Bengali yang mengatakan bahwa pengungsi akan relatif aman di dalam tanggul.

Arsitek Ahmed Mukta berang menanggapi tuduhan bahwa pulau itu tidak aman. "Orang-orang yang berkomentar bahwa ini adalah pulau terapung, pulau tidak aman, mereka tidak mengerti pulau ini, mereka belum pernah melihat pulau ini."

Seorang pria yang bekerja di pasar kecil yang bermunculan di Bhasan Char untuk menjual makanan kepada 15.000 pekerja yang terlibat dalam proyek itu, mengatakan kepada DW bahwa ada saat-saat ketika ia tidak dapat mencapai pulau itu karena tingginya pasang.

Suatu kali, katanya, ombak begitu besar sehingga dia takut akan keselamatan nyawanya.

Dan dua kali sebulan, pasar membanjiri saat air pasang, katanya.

Rencanakan relokasi tanpa dukungan PBB

DW menghubungi perusahaan asal Inggris yaitu HR Wallingford yang menjadi konsultan Angkatan Laut dalam mengukur potensi perlindungan dari bahaya banjir. Perusahaan ini menolak berkomentar namun memberikan pernyataan tertulis: "Kami telah terlibat dalam membuat desain tahan banjir selama lebih dari 70 tahun dan mempergunakan pengetahuan dan pengalaman kami untuk membantu komunitas yang rawan terhadap banjir di seluruh dunia."

"Studi teknis yang detil dari kamu mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan dan kami terus memberikan konsultasi yang tengah berlangsung untuk Bhasan Char."

Belum jelas apakah pemerintah akan terus melanjutkan rencana ini tanpa adanya dukungan dari PBB dan agen kemanusiaan lainnya yang telah menggelontorkan berjuta-juta dolar untuk misi bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang bergantung pada mereka.

Ketika ditanya apakah ia akan merelokasi Rohingya ke pulau itu meski tanpa dukungan dari badan-badan di PBB, Menlu Momen mengatakan kepada DW "Ya, bisa saja. Kami dapat melakukannya."

Dengan jengkel ia menambahkan bahwa jika PBB tidak mendukung rencana itu, Bangladesh kemungkinan akan meminta para pengungsi untuk meninggalkan negara itu. "Kami akan melakukannya, jika itu perlu, akan kami lakukan."

Kembali ke pulau itu, seseorang menunjukkan kepada DW sebuah mercusuar bernama "Suar Pengharapan." Seorang petugas menunjukkan dinding putih yang nantinya akan dipakai untuk memasang papan nama, begitu perdana menteri secara resmi membuka pulau itu.

Namun, dia mengakui, tidak jelas kapan itu akan benar-benar terjadi.

(Ed:ae/vlz)


(nvc/nvc)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com