Gerakan separatis Papua yang tergabung dalam kelompok United Liberation Movement for West Papua dikabarkan bersedia berdialog dengan pemerintah Indonesia, dengan syarat dilakukan di bawah mediasi internasional.
Kepada Radio New Zealand, Sektretaris ULMWP, Rex Rumakiek, mengatakan gagasan dialog bukan hal yang buruk. "Tapi dialog yang bersifat internasional, bukan tipe dialog ala Indonesia yang berujung pada Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Itu adalah tipe dialog yang diinginkan Indonesia," imbuhnya. "Kami tidak ingin kembali ke pendekatan semacam itu."
ULMWP berharap legitimasi hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menghasilkan penyatuan Papua ke wilayah Indonesia akan ikut dibahas dalam Sidang Umum PBB tahun depan atau tahun berikutnya, kata Rumakiek. "Kami menginginkan dialog internasional dan tempat terbaik berdialog adalah Sidang Umum PBB."
Gerakan separatis Papua sudah bertempur demi kemerdekaan sejak 1971. Hingga kini Indonesia dan kelompok separatis tersebut tidak pernah melakukan negosiasi damai secara serius. Kesempatan itu muncul ketika ULMWP yang memayungi kelompok separatis Papua diterima sebagai anggota dengan status pemantau di kelompok negara-negara Melanesia, Melanesian Spearhead Group (MSG) yang juga beranggotakan Indonesia.
Namun begitu kontak antara kedua belah pihak tetap terbatas. Anggota-anggota MSG, Papua Nugini, Kepulauan Solomoin, Fiji, Vanuatu dan Kaledonia Baru hingga kini masih mengupayakan dialog antara ULMWP dan Indonesia. "Kami bisa berhubungan langsung dengan mereka dengan anggota MSG sebagai saksi," kata Rumakiek.
"Tapi kami tidak bisa berunding langsung dengan Indonesia secara sendiri, hanya lewat MSG. Kami berusaha menghindari adanya pihak lain yang berbicara atas nama kami."
Namun begitu perspektif dialog antara Indonesia dan ULMWP saat ini terbebani oleh operasi militer di Kabupaten Nduga yang digelar Kepolisian RI. Kepada Radio New Zealand Rumakiek mengatakan pihaknya terganggu atas agresi aparat keamanan Indonesia.
rzn/hp
