DetikNews
Rabu 07 Februari 2018, 08:55 WIB

Separuh Warga Iran Ingin Kewajiban Pemakaian Jilbab Dihapuskan

Deutsche Welle (DW) - detikNews
Separuh Warga Iran Ingin Kewajiban Pemakaian Jilbab Dihapuskan
Teheran - Presiden Iran, Rouhani terbitkan studi yang tunjukkan perubahan sikap drastis publik pada kewajiban mengenakan hijab dalam dekade terakhir. Hampir 50% warga Iran beranggapan memakai hijab harus menjadi pilihan pribadi.

Beberapa hari lalu pemerintah Iran menerbitkan hasil studi yang diadakan tiga tahun lalu tentang hijab. Ironisnya beberapa hari sebelumnya polisi menangkap belasan perempuan berkaitan dengan maraknya aksi protes terhadap kewajiban mengenakan hijab. Menurut studi tersebut, warga Iran semakin merasa tidak suka dengan kewajiban mengenakan hijab.

Studi pemerintah Iran tersebut membandingkan data dari tahun 2006, 2007, 2010 dan 2014, serta mengilustrasikan semakin berkurangnya dukungan publik bagi pembatasan resmi dalam hal busana perempuan. Pembatasan ini adalah salah satu perubahan buah Revolusi Islam tahun 1979.

Menurut Pusat Studi Strategis, yang beroperasi sebagai bagian kantor kepresidenan Iran, tahun 2006 hanya 34% warga Iran beranggapan, pemerintah tidak boleh diijinkan mendikte apa yang harus dikenakan perempuan. Tapi tahun 2014 jumlah penolakan meningkat drastis hingga 49%.

"Saya yakin, kalau studi itu diadakan lagi hari ini, jumlahnya pasti lebih tinggi lagi", ujar seorang perempuan yang tidak ingin disebutkan namanya kepada DW.

Di samping itu, dukungan atas busana religius yang lebih restriktif makin merosot drastis. Tahun 2006, 54% dari warga Iran yang ditanyai pendapatnya menyatakan dukungan bagi busana yang menutupi seluruh tubuh perempuan dan hanya menunjukkan wajah. Tahun 2014, jumlahnya turun hanya tinggal 35%.

Kepada responden yang ikut survei juga diajukan pertanyaan, apakah pemerintah harus menindak perempuan yang tertangkap tidak mengenakan hijab di tempat umum. Tahun 2006, separuh warga Iran menyatakan pemerintah harus menghukum. Tiga tahun lalu, jumlah yang mendukung hanya 39%.

Langkah ganjil Rouhani

Bagi sebagian orang tampak ganjil bahwa di satu pihak kantor Presiden Hassan Rouhani mempublikasikan hasil studi ini. Sementara di sisi lain polisi agama semakin menambah tekanan terhadap aksi protes anti hijab. Sebenarnya ini sudah kedua kalinya Rouhani menggunakan taktik seperti itu sebagai langkah pertama dalam percaturan politik.

Desember lalu, Rouhani menerbitkan laporan situasi anggaran pemerintah secara lengkap. Alasannya, itu bagian dari upaya untuk lebih transparan. Ketika berkampanye untuk jadi presiden, Rouhani menampilkan diri sebagai pereformasi. Kini ia tampaknya berharap, bisa meredam kemarahan warga akibat tidak adanya perubahan legislatif apapun, dengan mengungkapkan bahwa pemerintah harus memberikan dana besar bagi institusi-institusi religius dan para stafnya.

Tapi langkah Rouhani itu malah menyulut reaksi berlawanan. Aksi protes meletus terhadap kalangan politik secara keseluruhan, dan jadi yang paling kuat, yang pernah terjadi setelah aksi protes tahun 2009.

Kemarahan timbul akibat ekonomi yang stagnan dan aksi demonstrasi pecah di seluruh negeri. Akibatnya, sedikitnya 21 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi.

Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menuduh agitator dari luar negeri sebagai penyulut aksi protes, Rouhani malah berkeras bahwa pemerintah harus mendengar tuntutan demonstran.

Seperti Khamenei, Jaksa Teheran Mohammad Jafar Montazeri menyalahkan agen-agen musuh sebagai penyulut aksi protes anti hijab.

Sebagai bagian dari aksi demonstrasi, sejumlah perempuan menyebar foto mereka sendiri saat berada di tempat umum tanpa mengenakan penutup kepala apapun, dalam situs My Stealthy Freedom.

Penulis: Elizabeth Schumacher (ml/as)




(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed