Video 20Detik

Cat Ulang Pesawat Kepresidenan: Dikritik PKS-Demokrat, Dibela PDIP

detikTV, dtv - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 06:30 WIB
Jakarta -

Pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia-1 atau BBJ 2 menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pro dan kontra menyeruak, khususnya dari kalangan elite partai politik.

Para pengkritik menyoroti besarnya anggaran pengecatan, padahal ekonomi negara dalam situasi yang sulit akibat diterpa pandemi Covid-19. Suara kritikan pun datang dari partai-partai oposisi.

"Mengecat Pesawat Kepresidenan di masa pandemi tidak bijak pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah tersenyum", ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Mardani juga menambahkan pemerintah semestinya bisa menunda pengecatan Pesawat Presiden. Dasar penundaannya pun ia anggap cukup beralasan, mengingat banyaknya masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi di tengah pandemi.

"Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu banyak sekali PHK banyak sekali masyarakat yang tidak bisa jualan banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja Ayo pemimpin Contohkan menjadi Ayah bagi rakyatnya jangan rakyatnya susah pemimpinnya ngecat sesuatu yang tidak urgen dan tidak primary", ujarnya.

Kritikan yang sama juga datang dari Partai Demokrat. Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP, Herzaky Mahendra Putra, Demokrat mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat

"Demokrat meminta pemerintah itu untuk memprioritaskan nyawa rakyat daripada ngecat pesawat. Masa di saat nyawa anak bangsa sekarat karena Covid-19 bahkan banyak yang tidak selamat", ucap Herzaky

"Apakah layak dana malah dibagi-bagi untuk mengecat Pesawat Kepresidenan?, apakah penting dan prioritas mengecat Pesawat Kepresidenan saat ini?, apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa presiden saat memakai kan jauh lebih baik kita fokuskan semua anggaran yang tidak relevan untuk kita fokuskan ke penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan Covid-19", tambahnya.

Bergulirnya kritikan terhadap pengecatan Pesawat Presiden berawal dari cuitan anggota Ombudsman Alvin Lie. Dalam akun twitter pribadinya ia mengunggah foto pesawat presiden yang kini berwarna merah-putih, sekaligus menyoroti biaya fantastis cat ulang pesawat.

Alvin yang dikenal cukup sering mengamati dunia penerbangan itu menyebut biaya cat ulang pesawat B737-800 berkisar antara US$ 100 ribu sampai dengan US$ 150 ribu. Baginya, angka itu menjadi ironi, di tengah besarnya kebutuhan penanganan Covid-19.

"Saya juga agak terkejut tiba2 warna berubah dan untuk perubahan warna juga tidak murah ya"

"Pada kondisi pandemi seperti ini ekonomi kita kan sedang prihatin APBN juga sedang refocusing anggaran dipangkas bahkan tunjangan dan insentif dipangkas untuk pandemi. Saya juga menyayangkan anggaran ini yang sebetulnya tidak mendesak dibelanjakan untuk mengecat ulang pesawat kepresidenan ini", ujar Alvin kepada detikcom, Rabu (4/8/2021).

Menanggapi gelombang kritikan, pihak Istana pun angkat bicara. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, meminta agar pengecatan ulang pesawat kepresidenan tak dipolitisasi.

"Menurut kami Janganlah ya urusan ini dipolitisir karena kita kan masih fokus ngurus pandemi kita bisa lihat angkanya turun mas bor membaik semua okupansi rasio turun Presiden itu bangun tidur ingat nya itu BOR bukan yang lain-lain jadi kalau bicara warna ini kan warna kebanggaan kita lagi langit kita dilalui oleh sang saka merah putih," papar Faldo.

Politikus PSI itu juga menjelaskan, anggaran cat pesawat sudah dialokasikan sejak 2019. Saat itu perubahan warna pesawat menjadi merah-putih ditargetkan untuk merayakan kemerdekaan di tahun 2020.

"Ini sudah dianggarkan sejak 2019 untuk perayaan kemerdekaan tahun 2020 lalu itu ditunda karena pandemic Nah setelah anggaran Covid 19 di focusing anggaran ini tetap jalan dan ini harus dieksekusi karena ini sudah dianggarkan gitu dan kami pastikan ini tidak punya dampak sedikitpun pada anggaran Covid 19", jelasnya.

Pembelaan juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang merupakan partai asal Presiden Jokowi. Salah satu Ketua DPP-nya, Hendrawan Pratikno, justru mempertanyakan warna biru, yang merupakan warna awal Pesawat Presiden.

"Sebenarnya kita juga harus heran ya kenapa ketika kita beli pesawat itu pertama kali tidak dicat merah putih padahal itu adalah warna yang sudah jelas-jelas menjadi simbol warna negara kita dan ada dalam konstitusi pasal 35 undang-undang Dasar 1945 jadi Kenapa saat itu kok dicat biru Jadi sepertinya tidak memiliki pikirannya jauh ke depan jadi harusnya merah putih itu sudah warna Sejak pertama kita beli pesawat tersebut".

Hendrawan juga menjelaskan alasan dukungan penganggaran cat pesawat pada 2019. Dalam penjelasannya, politikus dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu menilai Partai Demokrat seharusnya mendukung warna simbol negara ada pada pesawat presiden.

"Dalam rangka menyongsong ulang tahun yang 75 tahun lalu sudah direncanakan ya karena kan anggaran itu dibuat tahun 2019 direncanakan agar dicat sesuai dengan warna merah putih sesuai dengan warna yang menjadi simbol negara kita. Nah, realisasinya baru sekarang itu sebabnya sebenarnya tidak perlu kita menghabiskan energi untuk berdebat soal ini dan saya yakin teman-teman Partai Demokrat pun yang pertama kali mempersoalkan akan merasa tidak masalah dengan warna merah putih kecuali kalau warna merah mungkin mereka langsung asosiasikan dengan warna sebuah partai sama dengan orang-orang ketika tahu Presiden SBY berwarna biru ya", pungkasnya.

(/)