.webp)
Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, sempat menjadi sorotan karena melanggar statuta dengan merangkap jabatan sebagai komisaris bank pelat merah. Kini, lewat tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), statuta sudah direvisi dan tak ada lagi larangan itu.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menggantikan aturan sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Statuta tersebut memungkinkan Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai komisaris bank BUMN.
"Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan," kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman kepada detikcom, Selasa (20/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.
Pada Statuta UI yang lama, larangan rektor UI merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.
Namun pada Statuta UI versi baru, larangan rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, namun tertulis dilarang merangkap menjadi 'direksi' BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada larangan rektor UI rangkap jabatan kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.
(/)
