d'rooftalk

Asa Ketua Dewas di Pusaran Kontroversi KPK

detikTV, detikTV - detikNews
Kamis, 29 Apr 2021 11:43 WIB
Jakarta -

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean masih menaruh asa atau harapan di tengah kontroversi KPK dan Undang-undangnya. Menurutnya, harapan itu berada di tangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya sah-sah saja pendapat seperti begitu, kalau saya melihat mungkin masih ada api itu, belum padam. Masih ada, kemungkinan. Kita hanya berharap, sama lah kita harapannya. MK dapat meluruskan mengenai keberlakuan undang-undang nomor 19 ini," ujar Tumpak dalam talkshow d'Rooftalk bersama Pimred detikcom Alfito Deannova, Selasa (27/4/2021).

Tumpak juga mengaku bingung dengan belum adanya putusan uji materi terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK) di MK. Pasalnya sejak pertama disidangkan pada 2019 hingga kini belum ada putusan.

"Hampir 2 tahun belum putusan, ini yang kami nanti-nantikan saya ingin tahu apakah Dewas ini perlu masih ada di KPK atau tidak perlu lagi. Kalau ada bagaimana kewenangan kami yang tidak ada ini. Itu juga saya sampaikan di MK. Mungkin MK bisa menyusun, MK kan pintar bisa menyusun katakan apabila dipandang seperti ini membaca seperti ini," paparnya

Pasca revisi UU KPK, banyak kontroversi yang jadi sorotan publik mulai dari prosedur izin penggeledahan, hilangnya barang bukti hingga tidak tuntasnya perkara korupsi. Alih-alih disebut sebagai hambatan, Tumpak membantah hal itu.

"Kita harus lihat dari fakta, tadi Mas Ucheng bilang fakta data, faktanya tahun 2020 tidak ada yang penyidik mengeluh itu, tidak. Semua mengatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan Dewas walaupun hari libur," kata Tumpak.

Tumpak menjelaskan Dewas tidak punya kewenangan agar memiliki taji lebih di KPK. Jangankan memiliki satuan tugas yang diusulkan eks jubir KPK Febri Diansyah, Tumpak menyebut sumber daya manusia yang dimiliki minim.

"Begini Dewas itu tidak punya tenaga, tidak punya Satgas seperti yang dikehendaki Febri kami di sini juga jumlah manusianya hanya 20 orang. Nah satu hal yang benar kurang di sini menurut saya, pengendalian internal pengawasan melekat yang kurang dari pejabat-pejabat struktural di semua lini itu saya rasakan di dalam rakorwas saya sampaikan," jelasnya.

Terlepas dari kontroversi di tubuh KPK dan Undang-undangnya, Tumpak mengatakan tidak masalah jika Dewas harus dibubarkan, dan kembali dengan sistem yang lama. Ia mengaku, kehadirannya di KPK sebagai Dewas karena rasa cintanya kepada KPK.

"Saya juga datang ke sini, walaupun saya tahu banyak kontroversi UU ini tapi saya masih mau kenapa? saya punya histori KPK, saya cinta KPK. Kami yang memulai, jadi kami berpikir kalau terjadi sesuatu seperti dibilang pak Zaenal dipadamkan KPK ini saya berada di dalam, termasuk dipadamkan. Kalau itu terjadi," pungkas Tumpak.

(edo/hnf)