Analisis Pakar Hukum Tata Negara Antara Masa Jabatan Presiden dan Penghidupan GBHN

Jakarta - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mewaspadai adanya kemungkinan penambahan masa jabatan presiden di tengah agenda penghidupan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam program D'Rooftalk (16/3) Zainal menyatakan penghidupan GBHN memiliki komplikasi pada sistem presidensil yang mengenal kesetaraan antara eksekutif dan legislatif.

Pasalnya, GBHN memberikan kesempatan kepada parlemen untuk membangun haluan negara dan memaksa presiden untuk melaksanakan haluan tersebut. Zainal menduga upaya menghidupkan kembali GBHN juga memungkinkan turut mengubah proses pemilihan presiden.

Menurut Zainal kecurigaan ini tidak hanya berdasarkan pandangan hukum tata negara, tetapi juga terkait drama politik di balik perebutan Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui Partai Demokrat mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. (edo/hnf)