.webp)
Partai Buruh dan aliansi buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Jalan Medan Merdeka Barat ditutup sementara selama aksi berlangsung.
"Personel yang disiapkan ada 1.100 untuk pengamanan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi, Rabu (9/8/2023).
Komarudin menyebut, massa aksi berjumlah sekitar 3.000 orang yang nantinya akan diarahkan untuk ke Patung Kuda. Sementara itu, lalu lintas dari Patung Kuda atau Harmoni yang mengarah ke Istana sementara dialihkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini pengalihan pengalihan hanya di Merdeka Barat. Jadi arus lalu lintas yang ke arah utara dan selatan dialihkan di Patung Kuda dan juga Harmoni," ujarnya.
Komarudin mengimbau massa aksi untuk menyampaikan aspirasi sesuai aturan yang ada agar tidak menggangu arus lalu lintas yang ada.
Informasi penutupan lalu lintas juga diinformasikan melalui akun Twitter @tmcpoldametro. Tampak petugas sudah memasang barrier di jalan Medan Merdeka Barat arah Istana.
Bagi masyarakat yang hendak menuju Istana, sementara dialihkan menuju Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Penutupan ini akan dilakukan selama aksi unjuk rasa dilakukan.
"Polri Dit Lantas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung Sapta Pesona. Untuk kendaraan yang akan menuju Jl Medan Merdeka Barat/Harmoni dialihkan sementara melalui Jl Budi Kemuliaan atau Jl Medan Merdeka Selatan," tulis keterangan tersebut.
Dihubungi terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan massa terlebih dahulu akan berkumpul di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selanjutnya, mereka akan longmarch menuju Istana dan Gedung Mahkamah Konstitusi.
Said mengatakan, ada beberapa tuntutan dalam aksi unjuk rasa hari ini. Mulai dari mencabut omnibus law UU Cipta Keja hingga revisi parliamentary treshold.
"Satu cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dua naikkan upah 2024 sebesar 15 persen. Tiga cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen. Empat revisi parliamentary threshold 4 persen yang dimaknai juga 4 persen dari total kursi DPR RI. Lima cabut UU Kesehatan. Enam wujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT," kata Said Iqbal.
(wnv/aik)
