.webp)
"Jadi di KBRI itu ada PPLN. PPLN di sana itu tidak ada atasannya. Atasannya ya KPU di sini. Jadi itu disahkan dan dilantik oleh KPU karena itu perwakilan kita di luar negeri," kata anggota KPU Abdul Aziz usai rapat pleno di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (2/9/2008).
Dikatakan dia, perwakilan pemerintah RI itu ada di 149 negara. Namun, kunjungan KPU ke luar negeri itu hanya difokuskan di 9 titik atau negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Aziz mengaku belum mengatahui siapa-siapa yang akan berangkat dan tujuan negaranya. Alasannya, rencana kunjungan ini telah disusun oleh Biro Perencanaan dan Pokja Luar Negeri di Departemen Luar Negeri.
"Mereka yang membuat jadwal lalu ditetapkan mana-mana wilayah yang mudah dijangkau dan bisa koordinasi dengan PPLN," kata Aziz.
Aziz menjelaskan, berdasarkan pasal 121 UU 10/2008 tentang Pemilu mengatakan, perwakilan pemerintah di luar negeri atau KBRI hanya memberikan fasilitas.
Sementara untuk penyelenggaraan pemilu tetap dilakukan dan menjadi tanggung jawab KPU.
Menurut Aziz, yang terpenting proses penyelenggaraan dan persiapan pemilu di luar negeri harus diberikan perhatian. Sebab, ada keluhan selama ini PPLN terkesan tidak pernah disentuh sama sekali.
"Padahal ini kan ada undang-undang yang baru dan proses-proses baru yang seharusnya sudah didapatkan di sana," ujarnya.
Pemilih
Lebih lanjut, Aziz mengatakan ada sekitar 13 juta orang WNI di luar negeri yang menjadi pemilih. Tetapi, data pemilih yang sudah diberikan Deplu tercatat sekitar 1,7 juta orang.
"Jadi itu di luar domain KPU untuk melakukan itu, tapi domain kami untuk melakukan pemutakhiran DPS dan konsolidasi pelaksanaan oleh teman-teman PPLN, misalnya bagaimana proses pemilihan bagi mereka yang tidak datang ke TPS, apakah mereka boleh pakai kartu pos, prosesnya seperti apa. Itu kan
berbeda antar satu negara," terang dia. (zal/aan)
