.webp)
"Alasan KPU sangat aneh. Yaitu untuk sosialisasi. Di dalam negeri saja sosialisasi tidak dilakukan, ngapain mereka sosialisasi ke luar negeri?" kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw pada detikcom, Selasa (2/9/2008).
Menurut Jeirry, KPU sebaiknya lebih fokus melakukan sosialisasi dalam negeri mengingat jumlah pemilih di luar negeri tidak terlalu signifikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jeirry juga menyesalkan KPU yang tidak bisa menentukan skala prioritas dalam tiap tahapan. Misalnya, dalam perpanjangan masa penetapan daftar pemilih sementara (DPS), KPU tidak melakukan sosialisasi karena alasan tidak tersedianya anggaran untuk itu.
"Tapi untuk sosialisasi ke luar negeri justru ada anggarannya," kata Jeirry.
Menurutnya, jika alasannya adalah untuk membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), KPU tidak harus berangkat ke luar negeri. KPU cukup mengeluarkan SK dan memberi mandat kepada KBRI di tiap negara untuk membentuk PPLN.
"Tahapan sekarang kan sedang krusial. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan," ujar Jeirry.
Karena alasan yang tidak bisa diterima ini, Jeirry menengarai aspek kepentingan pribadi lebih kuat dibanding kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Agak sulit bagi kita untuk memahami mereka dalam kerangka tugas. Kelihatannya alasan untuk jalan-jalan lebih kuat ketimbang alasan program," tuding Jeirry.
Jeirry juga meragukan klaim KPU yang mengatakan perjalanan ke luar negeri ini tidak akan mengganggu kinerja KPU. Alasannya, selama ini KPU sudah sering bermasalah dalam tiap tahapan pemilu.
"Nggak jalan-jalan aja tahapan mereka bermasalah kok, apalagi jalan-jalan. Mereka kan selalu begitu, bilang nggak terganggu, tapi faktnya kan bermasalah," paparnya. (sho/nrl)
