Harusnya Agus Condro Jadi Caleg No 1, Bukan Diberi Sanksi

Jakarta - PDIP menilai Agus Condro bersalah setelah mengaku menerima cek Rp 500 juta pasca terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 lalu. Sebagai 'sanksi', dia mendapatkan nomor urut tak jadi di daftar caleg.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesi (MAKI) Boyamin Saiman, seharusnya Agus justru mendapatkan penghargaan atau menjadi caleg nomor 1 dari PDIP. Karena hal itu justru bisa mendongkrak citra PDIP yang sedang gencar melambungkan pamornya. Tapi kalau Agus malah diberi sanksi, termasuk dipecat, PDIP bisa dituduh melindungi para koruptor.

"PDIP salah hanya melindungi segelintiran orang dan menyingkirkan Agus. Itu memberi citra negatif pada partai itu sendiri, karena seakan melindungi yang salah. Kita bicara politik, tidak butuh benar atau salah," pendapat Boyamin pada detikcom, Rabu (27/8/2008).

Selain itu, sikap negatif PDIP pada Agus menunjukkan PDIP tak responsif dalam gerakan memberantas korupsi.

"PDIP menunjukkan sikap yang tidak responsif untuk ikut memberantas korupsi yang sedang marak-maraknya saat ini, tapi justru menyingkirkan orang yang ingin membongkar korupsi itu," ujarnya.

Menurut dia, kalau memang PDIP ikut arus memberantas korupsi, mestinya PDIP bisa mengambil nilai tambah dari kasus ini.

Sementara itu pengamat dari LIPI, Dr Lili Romli, menilai, apa pun sanksi yang diberikan pada Agus Condro, tidak akan mengubah persepsi negatif publik pada PDIP. "Publik sudah tahulah PDIP itu seperti apa," ujarnya. (crn/nrl)