Tertular Pilkada, Terinspirasi Obama

Jakarta - Penerapan sistem proporsional terbuka oleh sejumlah parpol untuk penetapan legislator terpilih hasil Pemilu 2009 mengubah strategi berkampanye para caleg. Layaknya kontestan pilkada, mereka juga perlu memperkenalkan sosoknya di daerah pemilihan masing-masing.

Salah satu caranya adalah menyebarkan  merchandise secara masif di tengah masyarakat. Ada yang berupa stiker, spanduk, baliho, pin, gelas, kaus dan topi yang memuat foto diri, nama serta logo parpol.

Kebutuhan para caleg inilah yang lalu dilihat sebagai peluang oleh pekerja kreatif. Salah satunya adalah Sd. Zakaria, seorang desainer grafis. Dia mengaku banyak  caleg yang jadi kliennya.

"Khusus buat Ramadan, kita juga bikin jadwal Imsakiyah," kata dia sambil menunjukkan contoh produk pesanan seorang caleg dari Sumatera Utara itu.

Ketika ditemui di sela-sela Silatnas II Partai Demokrat di Jakarta semalam, pemuda jangkung ini menyatakan untuk desain dan model merchandise dia merujuk pada kampanye Pilpres AS. Aneka merchandise dari Barack Obama dia adaptasikan ke dalam budaya daerah dan tentu
selera klien.

"Misalnya siluet nih, caleg menolak karena wajahnya jadi nggak kelihatan. Padahal siluet cocok buat di topi yang dirajut cuma satu warna," jelas Zakaria.

Paket desain yang ditawarkannya ke caleg berupa paket yang sudah mencakup stiker, gambar kaos, spanduk, pin dan baliho. Sedangkan mug dan jadwal Imsakiyah adalah optional, dan bagi caleg non Muslim sudah disiapkan disain merchandise edisi Natal.

Berapa harga yang ditawarkan untuk jasanya itu? Dia hanya menyebut 'pantas dan bersahabat'. Selain itu harga sangat relatif tergantung pada tingkat kesulitan dan karenanya bisa berbeda antara satu klien dengan lainnya.

"Lagi pula yang jadi kasir ada sendiri. Aku cuma bikin desain, presentasi dan cetak," imbuh pria yang menegaskan bukan anggota tim sukses siapa pun dan parpol mana pun.

Namun yang pasti, sang klien harus melunasi pembayaran sebelum naik cetak. Sistem demikian diterapkan terkait kebijakan perusahaan percetakan yang mengaku trauma bila menerima order dari kalangan partai politik.

"Banyak kasus barang cetakan parpol dan pilkada nggak dibayar-bayar. Makanya sekarang mereka mintanya bayar di depan," ungkapnya.  (lh/asy)