Bupati Pelalawan Dituntut 12 Tahun Penjara

Jakarta - Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar, terdakwa kasus penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu (IPK) dan gratifikasi, dituntut hukuman pidana penjara 12 tahun. Selain itu, Azmun juga diharuskan membayar biaya pengganti sebesar Rp 19,8 miliar.

"Kami menuntut agar Saudara Tengku Azmun Jaafar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Jaksa Penuntut Umum Muhammad Rum saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (26/8/2008).

Selain penjara 12 tahun, JPU juga menuntut agar Azmun mengganti kerugian negara sebesar Rp 19,8 miliar dikurangi hasil kejahatan yang telah disita sebesar Rp 6,6 miliar.

JPU juga menuntut, jika dalam sebulan setelah keputusan pengadilan keluar terdakwa tidak bisa membayar, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika masih belum mencukupi, maka hukuman penjara terdakwa harus ditambah selama tiga tahun.

Menurut jaksa, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Selama kurun waktu tahun 2001-2006, Azmun telah mengeluarkan izin terhadap 15 perusahaan. Dari 15 perusahaan itu, 7 diantaranya merupakan 'perusahaan boneka' milik Azmun. (sho/nrl)