"Belum tentu nama-nama itu mendapat simpati publik. Kan di kita itu kan
penilaian terhadap tokoh atau figur seringkali suka kontroversial," kata pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris kepada detikcom Minggu (24/8/2008).
Menurutnya, pelaksanaan inovasi ini tidak akan berpengaruh banyak jika
nama-nama yang tercantum bercitra buruk di mata masyarakat. "Kalau nama yang
muncul sama aja dengan yang ada. Ya ga akan berpengaruh banyak," katanya.
Langkah parpol merilis nama capres, cawapres, hingga calon-calon menteri yang akan memuat kursi kabinet kepada masyarakat untuk mengukur akseptabilitasnya kurang tepat dilakukan di Indonesia yang menganut sistem multipartai.
"Kalau situasi kita beda, misalnya kalau presidensil dengan jumlah partai lebih sedikit atau hanya dua partai, apa yang dilakukan PDIP mungkin bagus, tapi kan kondisinya beda. Banyak yang harus dipertimbangkan," tegasnya.
Berkaca dari pengalaman kabinet dari jaman Gus Dur hingga SBY, Syamsuddin mengatakan kabinet bersifat koalisi dan tidak bisa ditentukan secara sepihak.
"Baik Gus Dur, SBY, maupun Mega, kabinet merupakan kompromi politik kalo dihasilkan sepihak tanpa kompromi, pemerintah ke depan dapat 'goyang'. Dengan kata lain saya lebih suka capres lebih menonjolkan janji perubahan untuk negara ini," terangnya.
Walau diprediksi kurang begitu efektif, terobosan kabinet bayangan yang mulai dilirik parpol-parpol peserta Pemilu 2009 harus tetap diapresiasi.
"Patut diapresiasi inovasi seperti ini bagaimana pun ini kreatifitas politik," katanya. (vna/irw)











































