KPU Dinilai Tidak Transparan

Jakarta - Kinerja KPU yang tersendat-sendat memunculkan berbagai kritik dari banyak pihak. Di antaranya, KPU dinilai tidak transparan dalam menjalankan tugasnya.

"KPU sekarang bersifat tertutup, tidak transparan," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertema Problematika Penyelenggaraan Demokrasi Elektoral di Newsieum Cafe, Jl Veteran, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2008).

Ray mencontohkan, salah satunya adalah keputusan KPU membeli mobil dengan dana Rp 180 miliar lebih. Padahal, di antara anggota KPU sendiri masih ada perbedaan pendapat soal pembelian mobil itu.

"Ada yang bilang saya tidak akan terima (mobilnya). Ada lagi yang bilang saya akan pikir-pikir ulang," ujarnya.

Selain itu, KPU juga sering tidak konsisten. KPU mengkritik parpol yang menyerahkan administrasi pada jam-jam terakhir, namun KPU sendiri juga molor dalam hampir semua tahapan pemilu yang sudah dilampaui seperti pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, penetapan peserta pemilu, hingga pengumuman daftar pemilih sementara (DPS).

"Kelimanya molor. Tidak ada yang tidak molor," katanya.

Kritik lain yang disampaikan Ray adalah KPU tidak memiliki orientasi dan visi misi, dan untuk menutupi kekurangannya itu KPU menggunakan dalih demokratisasi.

"Mereka nggak mengerti, nggak paham mau ngapain. Jadi ujung-ujungnya beralasan pada alasan demokratisasi," sindirnya tajam.

Dengan berbagai kelemahan itu, harapan agar KPU bisa menghasilkan pemilu yang demokratis tampaknya kecil.

"Jangan berharap KPU yang sekarang ini berfungsi sebagai pendesain pemilu yang demokratis," ujarnya.

(sho/djo)