MA Belum Tahu Ada PP Penurunan Biaya Perkara

Jakarta - Biaya perkara di Mahkamah Agung (MA) dikabarkan turun. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2008.

Menurut PP tersebut, biaya kasasi hanya dikenai Rp 50 ribu. Sementara peninjauan kembali (PK) Rp 200 ribu.

Namun juru bicara MA Djoko Sarwoko mengaku belum mengetahui soal penurunan biaya perkara yang cukup signifikan itu. Dia tidak bisa berkomentar karena belum pernah membaca PP tersebut.

"Mana PP-nya, kirim ke saya dulu baru wawancara. Katanya memang sudah ada PP-nya, tapi saya belum pernah membaca," katanya kepada detikcom, Jumat (22/8/2008).

Penurunan ini boleh dibilang signifikan karena sebelumnya untuk kasasi, pihak yang berperkara dikenai Rp 500 ribu, perkara PK perdata Rp 2,5 juta dan perkara perdata niaga Rp 2,5 juta.

Penetapan biaya perkara itu didasarkan pada UU No 14/1985 yang diperbarui dalam UU No 5/2004 tentang MA.

Sejak tahun lalu, isu biaya perkara di MA menjadi pembicaraan. Saat itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan akan mengaudit biaya perkara di MA sebelum PP tentang biaya perkara rampung disusun. Sedangkan MA berpendapat, BPK tidak bisa mengaudit biaya perkara tanpa ada landasan hukum. (ken/nrl)